Suhu Politik

Oleh Drs Usman Yatim Mpd SETELAH masa reses bulan April ini, terutama sampai menuju bulan Juni, sangat boleh jadi, DPR terepot-repot menggolkan sejumlah agenda politiknya. Tentu, banyak para analis politik memperediksi bahwa pada kurun tersebut suhu politik terasa panas. Sejumlah agenda politik menjelang (persiapan) Pemilu 2009 dari pelbagai elemen politik, karuan saja berhamburan muncul. Maka ketika faktor signifikan itu juga terepresentasikan di kancah parlemen, yang mana pembuatan infrastruktur politik menuju Pemilu 2009 tergodokan pula, tak pelak lagi bakal ada benturan kepentingan. Terlebih bersama itu kita juga menelisik bahwa parlemen pun akan dihadapkan pada beban yang tidak ringan menyangkut penyelesaian paket Rancangan Undang-Undang Politik, yang menyangkut: RUU Pemilu, RUU Partai Politik, RUU Susunan Kedudukan DPR, DPD, dan DPR. Kendati demikian persoalan politik, rupa-rupanya, bagi kalangan masyarakat kita, terutama para elite, bukanlah persoalan yang merisaukan. Walau persoalan itu juga menyangkut nasib bangsa dan menyangkut nasib jutaan manusia, tetap saja mereka cenderung memandang bahwa persoalan itu “enak dan perlu.” Jadi pada kurun dua bulan ke depan, persoalan politik yang bagi banyak orang menyesakkan, justru membahana. Terlebih permasalahan eksistensi partai politik peserta Pemilu akan menjadi isu yang bakal seru. Tarik ulur argumen juga makin menguat terhadap lahirnya partai baru sebagai ekspersi kebebasan berorganisasi. Tentu saja ini juga akan dihadapkan pada pemikiran perlunya penyederhanaan sistem multipartai agar cocok dengan sistem pemerintahan presidensial. Sudah tentu meningkatnya suhu politik berbarengan pula ada meningkatnya masalah interpretasi politik yang serius. Di dalam suasana yang demikian, pernyataan atau sikap politik yang dikeluarkan eksekutif maupun legislatif, tampaknya sama tapi bisa saja menjelaskan hal yang sangat berbeda. Di sini, masyarakat jadi bingung. Khlayak pelan-pelan jadi ditempatkan pada posisi, secara eufisme, barang dagangan kepentingan politik tertentu. Namun begitu, meningkatnya suhu politik harus diperhatikan segenap elemen bangsa untuk tidak mempengaruhi kagamangan publik. Lebih jauh, permainan politik yang serasa kian seru, terutama dalam peredebatan paradigma RUU Politik, haruslah tetap itu direpresentasikan secara elegan, tidak menjurus kepada pertikaian politik. Tetapi kita juga tahu bahwa tindakan politik itu sendiri tampaknya memerlukan interpretasi, sehingga cakupan pernyataan tidak sama dengan menguji tindakan yang saling berkaitan. Memahami cakupan tersebut merupakan masalah yang pelik dan rumit. Itulah politik. Tetapi anggaplah itu juga ujian kedewasaan kita berdemokrasi, setelah melintasi halangannya, maka apa yang kemudian diimplementasikan demi kemasyahalatan bersama. Pernyataan ini nampaknya bersifat “ilmiah”, tetapi banyak pihak juga skeptis ragu apakah praktek politik bisa mewujudkan hal tersebut. Sebab nlai-nilai di luar sistem main politik pun kemudian bisa tercuat keluar. Karena itu kita akan lebih dahulu mempersoalkan tentang kebenaran “logika Politik”, baru kemudian tentang kelayakan terhadap meningkatnya suhu politik. Dengan begitu “permainan” politik bisa kita nilai logis. Termasuk juga logis dalam pengertian ini: bahwa setiap hubungan antara manusia maupun antara kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan yang diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi fihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk mememerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuik memberi kepetusan-kepoutusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan fihak-fihak lainnya. Tapi, pertikaian politik acap kali memelencengkannya. Maka kita berharap: meningkatnya suhu politik tidaklah keluar dari rel logikanya. ***