Pak Haryono dan Masalah Kependudukan
Acara Haryono Show yang disiarkan secara langsung oleh D’Radio 103.3 FM , Rabu, 6 Mei 2009 terlihat lain dari biasa dan punya makna istimewa. Prof Dr Haryono Suyono MA yang menjadi nara sumber utama pada hari siaran tersebut pas hari ulang tahunnya. Segenap rekan dan kerabat, termasuk sejumlah wartawan menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Yayasan Damandiri yang genap berusia 71 tahun.
Pak Haryono dalam kesehariannya saat ini, selain memimpin Yayasan Damandiri yang didirikan oleh mantan Presiden RI HM Soeharto, juga memimpin DNIKS (Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial) serta sejumlah lembaga sosial dan kemasyarakatan lainnya. Beliau selain juga masih mengajar di sejumlah perguruan tinggi, juga masih sangat rajin menulis, menuangkan buah pikirannya yang dimuat oleh sejumlah media massa secara rutin, termasuk surat kabar MADINA. Hal yang menarik lagi, Pak Haryono sampai kini tetap konsisten menggeluti bidang yang berkaitan dengan masalah kependudukan.
Berbicara tentang masalah usia dikaitkan dengan sosok pak Haryono memang tidaklah salah atau bahkan terasa sangat pas. Sebagai seorang pakar statistic dan ahli kependudukan, masalah umur memang selalu jadi pembicaraan. Dalam kaitan usia Pak Haryono misalnya, beliau sekarang sudah digolongkan ke dalam orang-orang di atas usia harapan hidup manusia Indonesia. Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan negara selalu dikaitkan dengan usia penduduknya. Khusus buat pak Haryono, usia harapan hidup beliau dalam keluarga, seperti terlihat pada usia ibundanya, memang dapat mencapai di atas 90 tahun.
Tampaknya, ketika kini orang hingar bingar membincangkan masalah politik, seperti menyangkut kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang amburadul gara-gara antara lain soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), kemudian penghitungan suara, dan terakhir perbincangan seputar koalisi dalam rangka pemilihan presiden, masalah kependudukan sebetulnya penting pula untuk dicuatkan. Berbagai persoalan yang hangat saat ini, apalagi dikaitkan dengan masalah yang dihadapi rakyat seperti penggangguran dan kemiskinan, lagi-lagi sangat berhubungan dengan masalah kependudukan.
Tidaklah salah kalau Kepala BKKBN Dr Sugiri Syarief sempat menyatakan, berbagai masalah yang berkaitan dengan DPT pemilu tidak perlu seheboh sekarang manakala ada menteri yang secara khusus mengkoordinir masalah kependudukan. Bicara soal data yang terkait dengan kependudukan, kini kabarnya dapat simpang siur karena ada di beberapa lembaga seperti BPS, BKKBN, Depdagri, dan lainnya tapi masing-masing tidak memiliki otoritas yang dapat dijadikan acuan secara nasional sehingga KPU jalan sendiri dalam menyusun DPT.
Terlepas soal DPT yang bagi orang-orang statistic sebetulnya bukan hal merepotkan, menyorot masalah kependudukan sebenarnya lebih penting bukan semata soal pengumpulan data tetapi juga menyangkut berbagai komponen isi dari data tersebut. Misalnya saja, kini yang menjadi kerisauan banyak kalangan, terutama mereka yang peduli dengan masalah kependudukan adalah menyangkut angka pertambahan penduduk. Menko Kesra Aburizal Bakri pernah menyebutkan, jika kondisi pertambahan penduduk tetap berlangsung seperti sekarang, dan tidak kita kendalikan, maka hampir pasti pada 10 atau 15 tahun mendatang akan terjadi baby boom atau pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. “Ini sebagai akibat ledakan bayi yang lahir,” kata Aburizal Bakrie saat membuka Rakernas Program KB Nasional 2009, di Jakarta, 12 Februari 2009.
Ucapan Aburizal itu sebenarnya sudah sering dikemukakan oleh Haryono Soyono dalam berbagai kesempatan, termasuk tulisannya di media massa. Dia menyatakan, laju pertumbuhan penduduk hingga saat ini masih terbilang cukup tinggi, yaitu 1,3 persen per tahun. Ini berarti pertambahan penduduk di Indonesia rata-rata 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Sementara jika kita melihat perkembangan angka kelahiran atau total fertility rate (TFR) pada tahun 2002/2003 berada pada angka 2,6 anak per wanita, pada tahun 2007 tetap pada angka 2,6 anak per wanita.
Oleh karena itu, dinyatakan pula, apabila Indonesia tidak waspada dan tidak segera mengambil langkah-langkah preventip yang lebih efektip, Indonesia terancam ledakan bom bayi (baby boom) yang jauh lebih dahsyat dibandingkan ancaman yang pernah terjadi pada tahun 1960-1970. Pasangan muda yang jumlahnya antara 150-175 juta jiwa, yang jauh lebih subur akan menghasilkan bayi dengan tingkat fertilitas 2,6 – 2,7 anak setiap pasangannya. Ledakan bayi, baby boom ini lebih dahsyat karena dilahirkan oleh pasangan yang lebih sehat dan bayinya jarang meninggal dunia.
Kesuksesan Indonesia dalam program KB pada era Orde Baru, tampaknya membuat pemerintahan era reformasi cenderung lengah dalam menangani masalah kependudukan. Ada kesan, keberhasilan program KB masa Orba dianggap sebagai barang jadi yang tidak perlu ada kelanjutannya. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian terhadap masalah KB, menurunya pamor BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), serta hilangnya lembaga kementerian kependudukan.
Melihat gayung bersambut dari Pak Haryono kepada Menko Kesra Aburizal Bakrie, kita meyakini Pemerintahan SBY saat ini sudah menyadari tentang masalah kependudukan yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Namun, menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk kebijakan pemerintahan periode 2009-2014 yang tidak lama lagi? Apakah pentingnya masalah kependudukan hanya dalam bentuk retorika atau ada langkah-langkah konkrit seperti adanya kembali lembaga kementerian kependudukan?
Logikanya, melihat masalah kependudukan yang sebenarnya tidak jauh berat dan kompleksnya sebagaimana masa Orde Baru, keberadaan kementerian kependudukan memang sesuatu yang harus ada dalam pemerintahan mendatang. Namun boleh jadi, Presiden yang baru nanti, akan kesulitan untuk menemukan orang yang pas mengisi posisi orang nomor satu dalam kementerian baru ini. Boleh saja, pakar kependudukan cukup banyak saat ini, namun bagaimana dengan pengalaman, sikap dan kinerjanya?
Dalam hal inilah, ketika kita melihat sosok Pak Haryono, masalah kementerian kependudukan tersebut dapat ditanyakan kepada beliau. Sebagai seorang yang sampai saat ini masih menggeluti masalah kependudukan, terus sangat peduli dengan program keluarga berencana, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Pak Haryono tentu tahu banyak tentang orang-orang yang dapat menjadi Menteri Kepndudukan. Belum lagi, dilihat dari pengalamannya sebagai Kepala BKKBN, Menteri Kependudukan, serta Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, pak Haryono adalah orang yang pas buat tempat diminta pendapatnya soal siapa Menteri Kependudukan Periode 2009 – 2014. Bahkan, jika dilihat dari sepak terjang dan kondisinya sekarang ini, beliau juga masih sangat layak untuk mengemban tugas tersebut.
Tentu saja, siapapun orang yang dipercaya menjadi Menteri Kependudukan nantinya, terpenting adalah adanya kepedulian nyata dalam penanganan masalah ini. Justru bilamana keberadaan pos baru ini tidak lebih sebagai posisi bersifat politis, hanya untuk menempati orang parpol yang ikut dalam koalisi atau tidak dipegang oleh orang yang benar-benar profesional dan peduli dengan masalah kependudukan maka tetap saja bangsa dan Negara ini ke depan tetap akan dililit oleh banyak masalah yang terkait dengan ledakan penduduk, pengangguran dan kemiskinan.
Apalagi jika masalah kependudukan tetap ditangani seperti sekarang ini, tidak ada pejabat setingkat menteri yang memimpin bidang ini, maka keamburadulan bukan saja menyangkut DPT pemilu tapi juga bidang-bidang lainnya yang mempengaruhi masa depan bangsa dan Negara. Semoga saja ketika kita melihat pak Haryono yang boleh dikata kini masih menjadi ikon program KB, maka para elit politik saat ini, terutama para calon presiden dan wakil presiden sudah memikirkan masalah kependudukan mendatang. Selamat Ulang Tahun, Pak Haryono
Belum ada komentar.