Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Memahami Kebijakan Presiden SBY

Oleh Drs. Usman Yatim, M.Pd, M.Sc.

Ketua Yayasan Damandiri Prof,Dr.Haryono Suyono dalam berbagai kesempatan bertemu dengan sejumlah pejabat seperti gubernur, bupati/walikota, rektor, pimpinan perguruan tinggi, tokoh lembaga swadaya masyarakat, selalu akhir-akhir ini mensosialisasikan tentang Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2010 yang ditandatangani Presiden SBY pada 21 April 2010.

Inpres No.3/2010 tersebut demikian sangat berarti bagi Haryono, Mantan Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan ini karena terkait dengan instruksi buat semua komponen pembangunan agar meningkatkan perhatian dan pelaksanaan program pembangunan pro rakyat, keadilan untuk semua, meningkatkan upaya yang berkeadilan serta menyelesaikan sasaran dan target MDGs (Millennium Development Goals).

Instruksi Presiden itu, bagi Haryono Suyono, memerintahkan semua komponen pembangunan agar memberi fokus perhatian terhadap program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, program keadilan bagi anak, ketenagakerjaan, perempuan dan kelompok miskin dan terpinggirkan serta penuntasan sasaran MDGs.

Hal menarik, Inpres No.3/2010 itu disebut Haryono Suyono sebagai petunjuk formal dari pemerintah yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati/walikota dan seluruh komponen pembangunan yang diundang berkumpul di Istana Tampak Siring, Bali, tahun lalu. Mengingat isinya sejalan dengan program Yayasan Damandiri yang kini menggalakkan Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) ke seluruh Indonesia, Prof Haryono tidak hanya mensosialisasikan secara lisan tetapi juga bahkan dalam bentuk buku dan dimasukkan dalam juklak (petunjuk pelaksanaan) Posdaya.

Mencermati kepedulian dan keseriusan Prof.Haryono bersama Yayasan Damandiri terhadap Inpres No.3/2010, kita menjadi bertanya-tanya terhadap jajaran pemerintah lainnya dalam menyikapi berbagai kebijakan yang dikeluarkan, terutama yang dilakukan oleh Presiden SBY. Pertanyaan ini tentang bagaimana sikap segenap jajaran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat Presiden. Sepanjang yang diamati, cukup banyak berbagai produk kebijakan yang dikeluarkan Presiden SBY tapi cenderung banyak diabaikan.

Berdasarkan pengalamannya, Prof Haryono dalam suatu kesempatan pernah mencek pada pejabat daerah tertentu tentang Inpres No.3/2010 dan mereka ada yang menjawab tidak tahu atau lupa. Bahkan diduga, sampai kini masih banyak pejabat baik tingkat pusat maupun daerah yang belum tahu tentang Inpres No.3/2010, padahal isinya sangat penting karena terkait dengan program pemerintah pro-rakyat dalam berbagai bidang, terutama peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu pula, Prof Haryono saat ini terus mensosialisasikan Inpres No.3/2010 ini.

Tampaknya, Prof Haryono yang lama menjadi pejabat pada masa Orde Baru dan juga sempat terlibat dalam pemerintahan pada awal reformasi, menganggap demikian penting dan seriusnya terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan presiden, apalagi dalam bentuk sebuah instruksi. Masa Orde Baru, Presiden Soeharto kala itu mengeluarkan sejumlah inpres yang sangat populer dan dapat dilihat langsung implementasinya oleh rakyat. Misalkan saja inpres tentang pembangunan SD (sekolah dasar) yang dikeluarkan tahun 1970-an, saking populernya, SD-SD yang dibangun disebut dengan SD Inpres dan sampai kini masih diingat banyak orang. Begitu pula dengan istilah IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 1993.

Lantas selama masa era reformasi ini, sudah berapa banyak inpres yang sudah dikeluarkan, paling tidak masa Presiden SBY sejak 2004? Konon, sudah cukup banyak inpres yang dikeluarkan tapi tampaknya tidak begitu ada yang menonjol dalam kehidupan masyarakat kita. Bahkan, bila kita bertanya kepada para pejabat, baik tingkat pusat maupun daerah, yaitu inpres apakah yang paling popular saat ini karena sedang serius dilaksanakan, tampaknya jawaban yang diberikan akan simpang siur.

Boleh jadi, jawaban yang diberikan adalah inpres tentang pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak terkait kasus Gayus Halamoan Tambunan. Inpres yang terdiri dari 12 butir ini sempat popular beberapa waktu belakangan ini karena hebohnya kasus Gayus Tambunan. Namun, apa bedanya dengan seperti Inpres No.3/2010, baik dilihat dari bentuk kebijakan maupun substansinya? Kita tidak tahu, apakah Inpres No.3/2010 memiliki kekuatan hukum yang sama dengan inpres soal Gayus? Oh ya, Inpres Gayus apakah pakai nomor dan tahun yang dapat dimasukkan dalam lembaran negara? Apakah sekadar perintah harian Presiden SBY sebagai bagian dari kebijakan teknis, penjabaran dari kebijakan pemberantasan korupsi bersifat strategis dan terencana yang boleh jadi ada inpresnya?

Tampaknya, perlu ada penjelasan dan ketentuan tentang berbagai produk kebijakan Presiden dengan berbagai istilah yang dibuat, seperti Surat Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Perintah Presiden, dan mungkin lainnya lagi. Hal ini agar tidak membuat rancu dan kebingungan publik dalam menilai, memahami dan termasuk melaksanakan atau mematuhinya.

Ketidakjelasan ketentuan berbagai produk kebijakan tersebut dapat saja membuat implementasi dan implikasi kebijakan tersebut juga ikut tidak jelas dan tidak jalan. Lebih jauh dari itu, citra presiden menjadi terkesan tidak berwibawa. Pembantu dan bawahan Presiden cenderung mengabaikan atau tidak serius, dan bahkan tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Bukan tidak mungkin pula, ketidakjelasan berbagai sifat dan kekuatan kebijakan yang dibuat Presiden selama inilah yang menjadikan pejabat bawahannya jalan sendiri-sendiri. Apalagi dalam konteks menteri, mereka dengan latar belakang partai politik berbeda membuat agenda sendiri di luar kebijakan yang digariskan Presiden. Keadaan ini kian diperparah ketika kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga tidak terlalu ketat dilakukan. Misalnya, terhadap Inpres No.3/2010, siapakah penanggungjawab pelaksananya dan bagaimana tolok ukur penilaian keberhasilannya?

Begitu pula dengan berbagai produk kebijakan lainnya, apakah pernah diumumkan mana yang berhasil dan mana yang belum? Mana yang menjadi prioritas utama dan unggulan yang dapat dinilai oleh masayarakat luas? Apalagi terhadap kebijakan Presiden yang terkait dengan janji-janji masa kampanye pilpres, seyogyanya harus akrab bagi publik.

Bila janji Presiden SBY pada Pilpres 2009 tentang pembangunan ekonomi pro-rakyat, kebijakan apa yang dipopulerkan? Soal kebijakan pemberantasan korupsi, apakah Inpres soal Gayus yang jadi ikon? Soal pengentasan kemiskinan, kebijakan apa yang ditempuh dan mudah diingat rakyat? Dalam hal inilah, tampaknya Prof Dr Haryono Suyono seperti mengingatkan, mengapa Inpres No.3/2010 tidak digelorakan, dijadikan ikon dalam program pembangunan pro rakyat,karena mengedepankan antara lain upaya pengentasan kemiskinan dalam semangat pembangunan berkeadilan? Apakah mungkin ada inpres lainnya?

sumber : madina

Februari 26, 2011 - Posted by | Karya Tulisan | , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: