Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Menghidupkan Kembali Pancasila

Oleh Dr Usman Yatim, M.Pd, M.Sc.

Pancasila mau dihidupkan kembali? Inilah sekarang yang hangat dibicarakan banyak orang. Kini ada kesadaran baru bahwa ternyata kita selama ini telah melupakan, melalaikan, bahkan boleh jadi mematikan aset bangsa tak ternilai. Pancasila yang demikian populer pada masa Orde Baru, tiba-tiba ketika memasuki reformasi dijadikan tudingan, dianggap biang keladi dari berbagai permasalahan bangsa dan negara yang dihadapi. Nyatanya, tatkala reformasi tak memenuhi dahaga cita-cita bangsa, kita jadi teringat Pancasila.

Menjelang ulang tahun dicetuskannya Pancasila oleh Bung Karno, 1 Juni, banyak kalangan kembali mengingatkan tentang pentingnya penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Pembahasan terakhir tentang Pancasila secara kenegaraan berlangsung di Jakarta, Selasa (24/5), melalui pertemuan konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pimpinan lembaga negara.

Mereka yang hadir adalah Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung A Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D., Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman. Presiden SBY didampingi, antara lain, Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menko Kesra Agung Laksono.

Para petinggi negara itu secara serius membahas upaya mengaktualkan kembali Pancasila. Ada suatu kesadaran kolektif bahwa Pancasila sudah banyak terabaikan. Bukan saja kata Pancasila dijadikan asing tapi nilai-nilainya pun seolah sirna dalam kehidupan kita. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seolah tidak berpijak ke bumi Pancasila, melainkan mengawang tak jelas ke mana. Oleh karena itulah, mereka berkomitmen tentang bagaimana upaya memberi penguatan Pancasila sebagai ideologi negara.

Pertemuan selama tiga jam di ruang sidang pleno MK tersebut menghasilkan kesepakatan untuk sama-sama bertanggung jawab menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sesuai dengan peran, posisi, dan kewenangan masing-masing. ”Kondisi faktual saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami ’keterpinggiran’ dari kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Mahfud yang menjadi tuan rumah pertemuan.

Menurut Mahfud, keterpinggiran Pancasila memunculkan persoalan kebangsaan yang membawa ancaman terhadap kekuatan bangsa. Misalnya, konflik dan kekerasan sosial yang dipicu perbedaan latar belakang etnis, primordialisme, dan agama. Kesantunan, toleransi, dan sikap tepa selira juga dianggap telah luntur. ”Keadaan itu tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” kata Mahfud, yang didampingi SBY dan para pimpinan lembaga negara.

Selain menguatkan, ditegaskan pula Pancasila harus menjadi ideologi dan inspirasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar kebangsan perlu diimplementasikan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya ini akan diwujudkan lewat rencana aksi nasional oleh suatu lembaga untuk melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal melalui pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Benarkah para petinggi negara itu serius hendak menghidupklan kembali Pancasila? Dari pernyataan yang diungkap memang demikian adanya, namun bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Apakah akan kembali seperti masa Orde Baru, yaitu dengan mensosialisasikan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)? Apakah nanti akan ada lagi P4 buat pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, dan semua komponen bangsa? Apakah Pancasila akan dijadikan kembali satu asas semua orgasisasi?

Harus jujur diakui, sesungguhnya apa yang telah dilakukan pemerintahan Orde Baru, sepanjang menyangkut gerakan memasyarakatkan Pancasila melalui P-4, tidaklah terlalu salah dan lumayan cukup berhasil. Masa itu, Presiden HM Soeharto demikian berkomitmen dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kala itu, sering diungkapkan bahwa landasan ideologis kita adalah Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Pak Harto juga sering mengungkapkan, kita harus melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila juga selalu diingatkan harus menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Demikian merasuknya Pancasila dalam masa Orde Baru sehingga dijadikan pula sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Awalnya, semua partai politik harus memiliki satu asas Pancasila. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang semula berasas Islam, mau tidak mau harus menggantinya menjadi asas Pancasila. Tidak hanya parpol, organisasi kemasyarakatan juga diupayakan menerapkan satu asas Pancasila sehingga ormas Islam seperti NU (Nahdaltul Ulama), Muhammadiyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mau tidak mau mencantumkan satu asas Pancasila dalam anggaran dasarnya.

Menjadikan Pancasila sebagai satu asas dalam kehidupan bermasyakat, berbangsa dan bernegara, secara formal sudah diterapkan masa Orde Baru. Sayangnya, tatkala Orde Baru mengalami hantaman gelombang reformasi, salah satu yang ikut dipojokkan termasuk Pancasila. Pak Harto lengser, parpol dan ormas ramai-ramai membuang satu asas Pancasila dan kembali mengikuti aliran masing-masing. Bahkan lebih parah, lembaga BP-7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) ikut dibubarkan karena dianggap sebagai tempat indoktrinisasi politik Orde Baru.

Boleh jadi, lewat upaya pelestarian dan pengamalan Pancasila, pemerintah Orde Baru memanfaatkannya juga untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Kalau kita renung-renungkan dan mau jujur, kebijakan pemerintah Orde Baru dalam soal Pancasila tidak seluruhnya salah, apalagi dalam konteks masa itu. Komitmen ber-Pancasila masa Orde Baru tidaklah diragukan meski cara-caranya mendapat kecaman, terutama kuatnya dominasi pemerintah dan negara sehingga dituding ada upaya memonopoli penafsiran Pancasila. Namun, cobalah kita simak butir-butir P4 dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila, sesungguhnya boleh-boleh saja atau tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama dan keyakinan apapun, serta masih relevan dengan kondisi saat ini.

Andai saja, pak Harto berhenti sebagai Presiden secara normal, dan pergantian kekuasaan tidak melalui gelombang reformasi, boleh jadi apa yang telah dilakukan dalam upaya melestarikan Pancasila tidak harus mulai dari nol lagi, melainkan cukup lewat upaya kesinambungan. Jika masa Orde Baru, Pancasila dalam proses penataan struktural, maka era reformasi tinggal pemantapan dengan cukup merevisi cara-cara yang boleh jadi sudah tidak pas dengan situasi saat ini.

Apapun itu, tentu kita tidak perlu membalik arah jarum jam sejarah. Kita kini patut mensyukuri saja bahwa petinggi negeri ini sudah punya kesadaran menghidupkan lagi Pancasila. Mudah-mudahan kesadaran itu disambut hangat masyarakat luas, segenap komponen bangsa. Mungkin, hal yang baik pada masa Orde Baru dapat dilanjutkan, sedangkan yang dulu dikecam, jangan lagi terulang. Kita misalnya jangan pula ingin memonopoli pemahaman, apalagi terkait sejarah, seperti soal kelahiran Pancasila. Tanggal 1 Juni boleh saja dianggap hari kelahirannya, namun bila ada yang merasa pas dengan 18 Agustus, sesuai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, juga boleh saja. Hal terpenting adalah nilai-nilai Pancasila dapat kita hayati, amalkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

sumber :

www.madina.co.id

Juni 15, 2011 - Posted by | Karya Tulisan | , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: