Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Pak Harto Melebihi SBY?

Nama mantan Presiden RI Jenderal Besar H Muhammad Soeharto kembali hangat menjadi pembicaraan. Setelah namanya disebut-sebut terkait pengusulan sebagai Pahlawan Nasional, kali ini mantan penguasa Orde Baru yang akrab disapa Pak Harto itu mencuat melalui rilis survei Indo Barometer yang menyatakan Pak Harto sebagai presiden paling disukai dan lebih berhasil dibandingkan dengan presiden lainnya yang pernah menjabat di negeri ini. Hasil survey ini mendapat tanggapan beragam, pro-kontra, positif dan negatif.

Hasil survei Indo Barometer mengatakan, Soeharto adalah presiden yang paling disukai publik (36,5%), disusul Susilo Bambang Yudhoyono (20,9%), dan Soekarno (9,8%). Soeharto juga dianggap 1200 responden di 33 provinsi paling berhasil (40,5%), disusul Yudhoyono (21,9%), dan Soekarno (8,9%).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, survei itu harus dipahami dari konteks dan waktunya sehingga tidak bisa disamaratakan. Mungkin untuk saat ini, survey tersebut bisa dikatakan benar karena masyarakat menilai positif Soeharto karena sedang marah dengan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa.

“Sekarang beda dengan 10 tahun yang akan datang. Dulu tahun 1998 juga beda, sama yang sekarang juga beda. Yang sekarang juga harus dinilai 10 tahun yang akan datang,” kata Mahfud di Jakarta, Selasa (17/5/2011). “Dulu, pada tahun 1998, karena masyarakat sedang marah, Soeharto tak memiliki nilai. Sejarah yang sedang berlangsung sekarang dengan yang lalu tidak bisa disandingkan, ini sudah lewat,’ kata Mahfud MD.

Pernyataan Ketua MK itu dapat dimaklumi, dalam arti penilaian terhadap Pak Harto, SBY, dan mantan presiden lainnya memang harus dilihat dari konteks dan waktunya. Dengan demikian, seyogyanya tidak perlu diperuncing, soal benar atau tidaknya, apalagi menunjukkan sikap dan nada miring terhadap pelaksana survey, Indo Barometer.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, misalnya, berharap publik tidak terpengaruh hasil survei Indo Barometer. Menurut Ganjar, hasil survei tersebut tidak bisa merepresentasikan masyarakat Indonesia seluruhnya. Namun yang terjadi di media massa saat ini seakan diamini hasil survei tersebut bahwa Orde Baru lebih baik dari reformasi. Padahal, Orde Baru ketika itu dianggap tidak baik, karenanya ditumbangkan.

Ganjar mengakui Orde Baru memiliki sisi positif, namun ada juga sisi negatifnya, seperti tindakan represif dan utang ketika itu juga meningkat. Ganjar berharap, peneliti Indo Barometer M Qodary bukanlah pihak yang diminta untuk mengembalikan Indonesia saat ini ke zaman Orde Baru. “Jangan sampai Qodary sedang dipakai sebagai agen untuk mengembalikan itu, kerinduan akan dipakai melegitimasi cara-cara otoriter bisa dipakai, dan partisipasi publik artinya akan selesai,” kata Ganjar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2011).

Ganjar melihat adanya ketidaksabaran publik untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan, sehingga membandingkan dengan masa lalu dan ingin cepat-cepat keluar dari kondisi yang sudah tidak stabil seperti sekarang ini. “Ketidakpuasan memang ada. Ketidaksabaran perubahan Orde Lama ke Orde Baru pun tidak cepat. Ada ketidaksabaran publik dan membandingkan masa lalu sehingga pengen cepat-cepat,” jelasnya.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan Soeharto sebagai presiden yang paling disukai responden masih harus dijelaskan secara lebih komprehensif. Penjelasan itu terutama dalam konteks apa masyarakat memberikan penilaian demikian. “Kalau tidak hati-hati akan ada keyakinan lebih baik pindah ke sistem otoriter,” kata Jaleswari yang biasa disapa Dani kepada wartawan, Senin (16/5/2011).

Oleh Dr Usman Yatim, M.Pd, M.Sc.

Dia menjelaskan, sebuah penelitian harus taat atau tertib dengan kaidah penelitian. Peneliti tidak bisa langsung menyimpulkan suatu persoalan. Bahkan, metode dan pertanyaan yang diajukan kepada responden pun masih harus dikritisi. Kalau hasil survei Indo Barometer diterima begitu saja, publik bisa percaya kondisi sekarang lebih buruk dari orde baru dan secara tidak langsung mengatakan bahwa reformasi adalah pilihan buruk.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebutkan, temuan ini jelas memiliki implikasi politik yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Temuan survei ini dapat menjadi positif, namun bisa saja juga berdampak sebaliknya. Positifnya, hasil survei ini mencambuk seluruh komponen bangsa ini baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan instrumen demokrasi yang diperjuangkan melalui gelombang reformasi Mei 1998. “Sebetulnya pemerintah harus bisa berprestasi lebih baik lagi,” ujar Qodari kepada INILAH.COM , Senin (16/5/2011).

Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapi biasa hasil Lembaga Survei Indo Barometer terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Menurut Anas, hasil penilaian rakyat terhadap kinerja pemerintah merupakan hal lumrah. Artinya, masyarakat berhak menilai kinerja pemerintah baik secara positif maupun tidak. “Kinerja pemerintah itu kadang dinilai naik oleh rakyat dan kadang dinilai turun adalah hal yang biasa saja,” kata Anas di Mataram, (15/5).

Tampaknya apa yang dikatakan Anas Urbaningrum terasa lebih pas karena dia tidak merasa survey Indo Barometer, bermaksud menjatuhkan atau apalagi memojokkan SBY dan mantan presiden lainnya. SBY sendiri bila membaca hasil survey itu mungkin juga tersenyum karena membanding-bandingkan dirinya dengan pak Harto tentu dinilai tidak pada tempatnya. Sebagai seorang yang menghormati pendahulunya, tentu dia tidak akan mengklaim diri lebih baik, justru dia akan menyebut perlu banyak belajar dari pengalaman, seperti Pak Harto, Bung Karno, dan lainnya.

Pengalaman masa lalu memang pelajaran paling berharga dari para pemimpin pendahulu bangsa dan negara. Kita setuju hal-hal baik pada masa lalu, perlu terus berlanjut, bahkan ditingkatkan lagi. Menilai SBY, apalagi dibandingkan dengan Pak Harto, tidaklah pas karena SBY masih terus mengembangkan tugas konstitusinya hingga 2014. Segala kemungkinan dapat terjadi pada masa depan, termasuk penilaian tuntas terhadap SBY adalah paling relevan tatkala masa jabatannya berakhir. Semoga hasilnya, tidak menyangkut pembandingan, melainkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita yang keberhasilannya dapat dinikmati rakyat banyak!

sumber:

www.madina.co.id

About these ads

Juni 15, 2011 - Posted by | Karya Tulisan | , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: