Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kini kembali lagi diramaikan banyak orang. Publik menyebut SBY emosional dalam menanggapi SMS yang mendeskreditkan diri dan Partai Demokrat. Presiden SBY menggelar jumpa pers mengenai SMS fitnah yang beredar di BBM dan sosial media. SMS mengatasnamakan kader Demokrat yang tengah bermasalah, M Nazaruddin, berisi ancaman akan dibukanya ‘borok’ petinggi Partai Demokrat. Nazaruddin sendiri telah membantah mengirim SMS tersebut. SBY menantang pengirim SMS tersebut untuk menampakkan diri.

“Muncullah secara ksatria! Mari kita berhadapan!” kata SBY dalam keterangan pers di Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (30/5/2011). “Fitnah yang dilemparkan seseorang dari hati yang gelap, itu sungguh keterlaluan. Teknologi informasi, media online dipakai untuk menyebarkan fitnah, pembunuhan karakter, caci maki, bukan cuma saya tapi siapa pun yang menjadi korban teknologi informasi dewasa ini,” ujar SBY.

Banyak pihak menyayangkan, sms yang disebut tidak lebih seperti surat kaleng, koq dilayani Presiden SBY. Gara-gara menanggapi SMS itu, mantan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, meminta SBY belajar dari mantan Presiden Soeharto dalam hal mengurus partai politik. “Saya kira begini, khusus mengenai hubungan presiden dengan negara dan presiden dengan partai pendukungnya, ada baiknya Pak SBY meniru Pak Harto,” ujar Hasyim usai mengikuti Expert Group Meeting di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2011).

Mengaitkan SBY dan Pak Harto tentu menarik, mengingat nama Pak Harto belakangan banyak disebut-sebut gara-gara hasil survey Indo Barometer menyatakan, Pak Harto memang lebih hebat ketimbang presiden lain, termasuk SBY sendiri. Membincangkan Pak Harto saat ini kembali terasa relevan, mengingat mantan orang nomor satu masa Orde Baru itu, pada 8 Juni nanti, merupakan hari kelahirannya. Pak Harto lahir 8 Juni 1921, dan wafat 27 Januari 2008.

Menurut Hasyim Muzadi, pak Harto sebagai pemimpin nasional tahu menempatkan diri dan posisinya, baik sebagai Presiden, Kepala Negara dan kepala Pemerintahan, maupun sebagai Ketua Dewan Pembina Golongan Karya (Golkar), organisasi sosial politik terbesar saat itu. Biarpun pak Harto duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar saat menjabat sebagai presiden, dia tidak pernah menampakkannya kepada publik dan lebih menampilkan diri sebagai seorang presiden.

Hasyim Muzadi menambahkan, SBY seharusnya dapat melakukan hal sama seperti Pak Harto, yaitu tidak perlu mengumbar pernyataan mengenai masalah yang mendera Partai Demokrat. “Masalah partai itu terlalu kecil untuk SBY. Kasihkan saja ke pengurus Demokrat. “Pak Harto itu dulu juga ketua Dewan Pembina Golkar, tapi ke mana-mana tak pernah pakai ‘baju kuning’. Khusus masalah Golkar, ia cukup menyuruh Harmoko atau yang lainnya bicara,” kata Hasyim.

Sikap menyayangkan juga dikemukakan dosen komunikasi politik Universitas Gajah Mada (UGM), Wisnu Martha Adiputra. “Apa yang ditanggapi SBY itu masih rumor. Seharusnya, pemerintah menanggapi hal yang nyata-nyata saja, bukan sesuatu yang masih rumor. Kalau ditanggapi berlebihan malah nggak proporsional. Rumor itu ditanggapi biasa saja, jangan berlebihan,” ujar Wisnu ketika dihubungi detikcom, Senin (30/5/2011).

Senada dengan Hasyim Muzadi, menurut Wisnu, kalau pun pihak Istana atau pemerintah ingin menanggapi, Presiden SBY bisa mendelegasikan tugas tersebut kepada stafnya, Menkominfo atau petinggi Partai Demokrat (PD). Wisnu menilai reaksi SBY kali ini sama reaktifnya saat menanggapi bocoran kawat diplomatik yang dirilis WikiLeaks dan ditulis koran The Age dan Sydney Morning Herald. Cuma, saat kasus WikiLeaks sumbernya adalah media global yang cukup punya nama, namun kali ini adalah nomor yang belum diketahui. Tanggapan SBY kali ini, membuat kasus utama kader PD Nazaruddin menjadi melebar.

Pengamat Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ade Armando saat dihubungi detikcom, Senin (30/5/2011) menyatakan pula, reaksi Presiden SBY itu dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin. “SBY harus segera berhenti bersikap reaktif seperti ini. Kalau ditanggapi dengan gusar seperti itu, kredibilitas dia akan semakin lemah. Seharusnya dia memilih apa yang akan dikomentari,” ujar Ade. “Kalau dengan cara semacam ini, dia berusaha menyerang balik mereka yang merusak reputasi dengan reaktif, emosional, dan egosentris, justru pencitraan malah akan hancur dengan sendirinya,” tutur Ade lagi.

Apa yang diingatkan Hasyim Muzadi, Wisnu Martha, Ade Armando, dan banyak tokoh dan pengamat lainnya, tidaklah salah. Sejauh dinyatakan oleh para pengamat, termasuk yang disampaikan Eep Syaefullah Fattah di televisi, semua bernada memberi saran positif. Eep malah menyebut, dirinya masih menaruh rasa hormat , masih percaya akan kepribadian baik dan kemampuan komunikasi SBY, namun diingatkan tidak semua yang terkait diri pribadi harus langsung ditanggapi.

Perlu diingat, masa Orde Baru, pak Harto dalam pemerintahannya boleh dikata hanya memiliki dua orang juru bicara, yaitu Menteri Penerangan dan Menteri Sekretariat Negara. Sedangkan, untuk urusan Golkar, sepenuhnya diserahkan kepada fungsionaris Golkar. Bahkan, pak Harto dalam tiap kesempatan resmi, selalu membaca teks pidato, dan sangat jarang bicara di luar teks, meski banyak pihak menilainya kurang menarik. Pak Harto hanya bicara tanpa teks ketika bertemu langsung dengan rakyat, seperti melalui kegiatan sarasehan.

Tentu saja, meniru sama persis dengan Pak Harto tentulah tidak demikian, apalagi masa sudah berubah dan begitu pula sistem dan iklim politik jauh berbeda. Namun sepanjang menyangkut membangun kewibawaan, sikap dan kepemimpinan pemerintahan dan negara, belajar dari sosok kepemimpinan pak Harto tidaklah salah. Sebagaimana disebut Eep, pemimpin lebih banyak dilihat dari sikap dan prilakunya, ketimbang ribuan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Orang bijak memang menyebut, perbuatan kita lebih nyaring terdengar dari ucapan kita.

Bila mengingat sosok pak Harto, dalam hal hidup sederhana dan disiplin, misalnya, antara ucapan dan prilakunya cenderung senada meski dituding seperti bertolak belakang dengan kehidupan keluarganya. Bila kita melihat bagaimana kondisi rumah kediaman pribadi pak Harto di Jl Cendana, Jakarta, gaya hidup kesehariannya, bahkan akhir hayatnya yang tetap berobat di rumah sakit dalam negeri, maka orang akan tetap banyak mengagumi pak Harto. Apalagi dalam hal berbicara, pak Harto lebih dikenal sebagai seorang jenderal yang penuh senyum.

Hal itulah mengapa, sosok pemimpin yang ideal, tampaknya adalah gabungan sosok positif dari mantan Presiden Soekarno dan HM Soeharto. Seyogyanya, SBY dapat belajar dari kedua sosok presiden ini. Bung Karno yang hari kelahirannya berdekatan dengan pak Harto, yaitu lahir 6 Juni 1901 dan wafat 21 Juni 1970, dikenal sebagai orator ulung dan sekaligus seorang yang cerdas dalam berpolitik, membangun bangsa dan negara ini pada eranya. Bung Karno dikenang sebagai pemimpin yang sukses meletakkan dasar-dasar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan segala pernak-perniknya.

Sedangkan pak Harto, disebut sukses melanjutkan kepemimpinan pendahulunya yang fokus pada pembangunan serta memperkuat dasar-dasar NKRI, seperti upaya pelestarian dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Kedua tokoh ini dalam sejarah juga tercatat, meninggalkan kekuasaannya dengan proses yang tidak lazim, terutama karena masa kepemimpinan yang terlalu lama, lebih dari 20 tahun. Semua itu, kini sudah direvisi, Presiden RI hanya untuk paling lama 2 kali 5 tahun. Namun, kita juga mencatat, KH Abdurrahman Wahid juga berhenti menjadi Presiden RI dengan cara tidak lazim, padahal belum sampai satu periode jabatan.

SBY sesungguhnya kita harapkan dapat menjadi pemimpin bangsa dan negara ini yang menutup berbagai kelemahan para pendahulunya. Dia sudah menunjukkan sosok pembicara yang ulung meski berbeda dengan Bung Karno, dan latar belakangnya sama dengan Pak Harto sebagai perwira TNI. Semangat reformasi sebenarnya, ingin melanjutkan berbagai hal positif dari pendahulu dan membuat berbagai kejutan prestasi dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi.

Namun, dengan berbagai kritikan, keluhan, tudingan dari lawan-lawan politik, serta berbagai masukan, harapan atau saran yang dilontarkan dari berbagai rekan sejawat, menunjukkan SBY harus mau banyak belajar, bukan saja dari buku-buku karena memang SBY senang membaca tetapi juga dari bapak bangsa, pendahulunya, seperti Bung Karno dan Pak Harto. Banyak orang berharap, SBY perlu punya kepemimpinan yang berkarakter kuat, tegas, berani dan sekaligus tetap penuh kesantunan.

Waktu kepemimpinan SBY, memang tinggal 3-4 tahun lagi, namun bila perubahan drastis dapat dilakukan, citra negatif yang kini banyak menerpa dapat dikurangi atau dihilangkan, tentulah suatu kebanggaan bagi bangsa dan negara ini memiliki sosok seorang SBY. Namun, bila sebaliknya, citra yang muncul seperti emosional, peragu, dan apalagi pembohong sebagaimana disebut tokoh lintas agama, sungguh menjadi ironi. Sekali lagi kuncinya, harus banyak belajar dari para pendahulu, terutama Bung Karno dan Pak Harto!

sumber :

www.madina.co.id

sumber foto : detik.com

Pancasila mau dihidupkan kembali? Inilah sekarang yang hangat dibicarakan banyak orang. Kini ada kesadaran baru bahwa ternyata kita selama ini telah melupakan, melalaikan, bahkan boleh jadi mematikan aset bangsa tak ternilai. Pancasila yang demikian populer pada masa Orde Baru, tiba-tiba ketika memasuki reformasi dijadikan tudingan, dianggap biang keladi dari berbagai permasalahan bangsa dan negara yang dihadapi. Nyatanya, tatkala reformasi tak memenuhi dahaga cita-cita bangsa, kita jadi teringat Pancasila.

Menjelang ulang tahun dicetuskannya Pancasila oleh Bung Karno, 1 Juni, banyak kalangan kembali mengingatkan tentang pentingnya penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Pembahasan terakhir tentang Pancasila secara kenegaraan berlangsung di Jakarta, Selasa (24/5), melalui pertemuan konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pimpinan lembaga negara.

Mereka yang hadir adalah Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung A Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D., Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman. Presiden SBY didampingi, antara lain, Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menko Kesra Agung Laksono.

Para petinggi negara itu secara serius membahas upaya mengaktualkan kembali Pancasila. Ada suatu kesadaran kolektif bahwa Pancasila sudah banyak terabaikan. Bukan saja kata Pancasila dijadikan asing tapi nilai-nilainya pun seolah sirna dalam kehidupan kita. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seolah tidak berpijak ke bumi Pancasila, melainkan mengawang tak jelas ke mana. Oleh karena itulah, mereka berkomitmen tentang bagaimana upaya memberi penguatan Pancasila sebagai ideologi negara.

Pertemuan selama tiga jam di ruang sidang pleno MK tersebut menghasilkan kesepakatan untuk sama-sama bertanggung jawab menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sesuai dengan peran, posisi, dan kewenangan masing-masing. ”Kondisi faktual saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami ’keterpinggiran’ dari kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Mahfud yang menjadi tuan rumah pertemuan.

Menurut Mahfud, keterpinggiran Pancasila memunculkan persoalan kebangsaan yang membawa ancaman terhadap kekuatan bangsa. Misalnya, konflik dan kekerasan sosial yang dipicu perbedaan latar belakang etnis, primordialisme, dan agama. Kesantunan, toleransi, dan sikap tepa selira juga dianggap telah luntur. ”Keadaan itu tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” kata Mahfud, yang didampingi SBY dan para pimpinan lembaga negara.

Selain menguatkan, ditegaskan pula Pancasila harus menjadi ideologi dan inspirasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar kebangsan perlu diimplementasikan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya ini akan diwujudkan lewat rencana aksi nasional oleh suatu lembaga untuk melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal melalui pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Benarkah para petinggi negara itu serius hendak menghidupklan kembali Pancasila? Dari pernyataan yang diungkap memang demikian adanya, namun bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Apakah akan kembali seperti masa Orde Baru, yaitu dengan mensosialisasikan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)? Apakah nanti akan ada lagi P4 buat pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, dan semua komponen bangsa? Apakah Pancasila akan dijadikan kembali satu asas semua orgasisasi?

Harus jujur diakui, sesungguhnya apa yang telah dilakukan pemerintahan Orde Baru, sepanjang menyangkut gerakan memasyarakatkan Pancasila melalui P-4, tidaklah terlalu salah dan lumayan cukup berhasil. Masa itu, Presiden HM Soeharto demikian berkomitmen dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kala itu, sering diungkapkan bahwa landasan ideologis kita adalah Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Pak Harto juga sering mengungkapkan, kita harus melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila juga selalu diingatkan harus menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Demikian merasuknya Pancasila dalam masa Orde Baru sehingga dijadikan pula sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Awalnya, semua partai politik harus memiliki satu asas Pancasila. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang semula berasas Islam, mau tidak mau harus menggantinya menjadi asas Pancasila. Tidak hanya parpol, organisasi kemasyarakatan juga diupayakan menerapkan satu asas Pancasila sehingga ormas Islam seperti NU (Nahdaltul Ulama), Muhammadiyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mau tidak mau mencantumkan satu asas Pancasila dalam anggaran dasarnya.

Menjadikan Pancasila sebagai satu asas dalam kehidupan bermasyakat, berbangsa dan bernegara, secara formal sudah diterapkan masa Orde Baru. Sayangnya, tatkala Orde Baru mengalami hantaman gelombang reformasi, salah satu yang ikut dipojokkan termasuk Pancasila. Pak Harto lengser, parpol dan ormas ramai-ramai membuang satu asas Pancasila dan kembali mengikuti aliran masing-masing. Bahkan lebih parah, lembaga BP-7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) ikut dibubarkan karena dianggap sebagai tempat indoktrinisasi politik Orde Baru.

Boleh jadi, lewat upaya pelestarian dan pengamalan Pancasila, pemerintah Orde Baru memanfaatkannya juga untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Kalau kita renung-renungkan dan mau jujur, kebijakan pemerintah Orde Baru dalam soal Pancasila tidak seluruhnya salah, apalagi dalam konteks masa itu. Komitmen ber-Pancasila masa Orde Baru tidaklah diragukan meski cara-caranya mendapat kecaman, terutama kuatnya dominasi pemerintah dan negara sehingga dituding ada upaya memonopoli penafsiran Pancasila. Namun, cobalah kita simak butir-butir P4 dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila, sesungguhnya boleh-boleh saja atau tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama dan keyakinan apapun, serta masih relevan dengan kondisi saat ini.

Andai saja, pak Harto berhenti sebagai Presiden secara normal, dan pergantian kekuasaan tidak melalui gelombang reformasi, boleh jadi apa yang telah dilakukan dalam upaya melestarikan Pancasila tidak harus mulai dari nol lagi, melainkan cukup lewat upaya kesinambungan. Jika masa Orde Baru, Pancasila dalam proses penataan struktural, maka era reformasi tinggal pemantapan dengan cukup merevisi cara-cara yang boleh jadi sudah tidak pas dengan situasi saat ini.

Apapun itu, tentu kita tidak perlu membalik arah jarum jam sejarah. Kita kini patut mensyukuri saja bahwa petinggi negeri ini sudah punya kesadaran menghidupkan lagi Pancasila. Mudah-mudahan kesadaran itu disambut hangat masyarakat luas, segenap komponen bangsa. Mungkin, hal yang baik pada masa Orde Baru dapat dilanjutkan, sedangkan yang dulu dikecam, jangan lagi terulang. Kita misalnya jangan pula ingin memonopoli pemahaman, apalagi terkait sejarah, seperti soal kelahiran Pancasila. Tanggal 1 Juni boleh saja dianggap hari kelahirannya, namun bila ada yang merasa pas dengan 18 Agustus, sesuai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, juga boleh saja. Hal terpenting adalah nilai-nilai Pancasila dapat kita hayati, amalkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

sumber :

www.madina.co.id

Hasil survei Indo Barometer mengatakan, Soeharto adalah presiden yang paling disukai publik (36,5%), disusul Susilo Bambang Yudhoyono (20,9%), dan Soekarno (9,8%). Soeharto juga dianggap 1200 responden di 33 provinsi paling berhasil (40,5%), disusul Yudhoyono (21,9%), dan Soekarno (8,9%).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, survei itu harus dipahami dari konteks dan waktunya sehingga tidak bisa disamaratakan. Mungkin untuk saat ini, survey tersebut bisa dikatakan benar karena masyarakat menilai positif Soeharto karena sedang marah dengan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa.

“Sekarang beda dengan 10 tahun yang akan datang. Dulu tahun 1998 juga beda, sama yang sekarang juga beda. Yang sekarang juga harus dinilai 10 tahun yang akan datang,” kata Mahfud di Jakarta, Selasa (17/5/2011). “Dulu, pada tahun 1998, karena masyarakat sedang marah, Soeharto tak memiliki nilai. Sejarah yang sedang berlangsung sekarang dengan yang lalu tidak bisa disandingkan, ini sudah lewat,’ kata Mahfud MD.

Pernyataan Ketua MK itu dapat dimaklumi, dalam arti penilaian terhadap Pak Harto, SBY, dan mantan presiden lainnya memang harus dilihat dari konteks dan waktunya. Dengan demikian, seyogyanya tidak perlu diperuncing, soal benar atau tidaknya, apalagi menunjukkan sikap dan nada miring terhadap pelaksana survey, Indo Barometer.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, misalnya, berharap publik tidak terpengaruh hasil survei Indo Barometer. Menurut Ganjar, hasil survei tersebut tidak bisa merepresentasikan masyarakat Indonesia seluruhnya. Namun yang terjadi di media massa saat ini seakan diamini hasil survei tersebut bahwa Orde Baru lebih baik dari reformasi. Padahal, Orde Baru ketika itu dianggap tidak baik, karenanya ditumbangkan.

Ganjar mengakui Orde Baru memiliki sisi positif, namun ada juga sisi negatifnya, seperti tindakan represif dan utang ketika itu juga meningkat. Ganjar berharap, peneliti Indo Barometer M Qodary bukanlah pihak yang diminta untuk mengembalikan Indonesia saat ini ke zaman Orde Baru. “Jangan sampai Qodary sedang dipakai sebagai agen untuk mengembalikan itu, kerinduan akan dipakai melegitimasi cara-cara otoriter bisa dipakai, dan partisipasi publik artinya akan selesai,” kata Ganjar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2011).

Ganjar melihat adanya ketidaksabaran publik untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan, sehingga membandingkan dengan masa lalu dan ingin cepat-cepat keluar dari kondisi yang sudah tidak stabil seperti sekarang ini. “Ketidakpuasan memang ada. Ketidaksabaran perubahan Orde Lama ke Orde Baru pun tidak cepat. Ada ketidaksabaran publik dan membandingkan masa lalu sehingga pengen cepat-cepat,” jelasnya.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan Soeharto sebagai presiden yang paling disukai responden masih harus dijelaskan secara lebih komprehensif. Penjelasan itu terutama dalam konteks apa masyarakat memberikan penilaian demikian. “Kalau tidak hati-hati akan ada keyakinan lebih baik pindah ke sistem otoriter,” kata Jaleswari yang biasa disapa Dani kepada wartawan, Senin (16/5/2011).

Oleh Dr Usman Yatim, M.Pd, M.Sc.

Dia menjelaskan, sebuah penelitian harus taat atau tertib dengan kaidah penelitian. Peneliti tidak bisa langsung menyimpulkan suatu persoalan. Bahkan, metode dan pertanyaan yang diajukan kepada responden pun masih harus dikritisi. Kalau hasil survei Indo Barometer diterima begitu saja, publik bisa percaya kondisi sekarang lebih buruk dari orde baru dan secara tidak langsung mengatakan bahwa reformasi adalah pilihan buruk.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebutkan, temuan ini jelas memiliki implikasi politik yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Temuan survei ini dapat menjadi positif, namun bisa saja juga berdampak sebaliknya. Positifnya, hasil survei ini mencambuk seluruh komponen bangsa ini baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan instrumen demokrasi yang diperjuangkan melalui gelombang reformasi Mei 1998. “Sebetulnya pemerintah harus bisa berprestasi lebih baik lagi,” ujar Qodari kepada INILAH.COM , Senin (16/5/2011).

Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapi biasa hasil Lembaga Survei Indo Barometer terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Menurut Anas, hasil penilaian rakyat terhadap kinerja pemerintah merupakan hal lumrah. Artinya, masyarakat berhak menilai kinerja pemerintah baik secara positif maupun tidak. “Kinerja pemerintah itu kadang dinilai naik oleh rakyat dan kadang dinilai turun adalah hal yang biasa saja,” kata Anas di Mataram, (15/5).

Tampaknya apa yang dikatakan Anas Urbaningrum terasa lebih pas karena dia tidak merasa survey Indo Barometer, bermaksud menjatuhkan atau apalagi memojokkan SBY dan mantan presiden lainnya. SBY sendiri bila membaca hasil survey itu mungkin juga tersenyum karena membanding-bandingkan dirinya dengan pak Harto tentu dinilai tidak pada tempatnya. Sebagai seorang yang menghormati pendahulunya, tentu dia tidak akan mengklaim diri lebih baik, justru dia akan menyebut perlu banyak belajar dari pengalaman, seperti Pak Harto, Bung Karno, dan lainnya.

Pengalaman masa lalu memang pelajaran paling berharga dari para pemimpin pendahulu bangsa dan negara. Kita setuju hal-hal baik pada masa lalu, perlu terus berlanjut, bahkan ditingkatkan lagi. Menilai SBY, apalagi dibandingkan dengan Pak Harto, tidaklah pas karena SBY masih terus mengembangkan tugas konstitusinya hingga 2014. Segala kemungkinan dapat terjadi pada masa depan, termasuk penilaian tuntas terhadap SBY adalah paling relevan tatkala masa jabatannya berakhir. Semoga hasilnya, tidak menyangkut pembandingan, melainkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita yang keberhasilannya dapat dinikmati rakyat banyak!

sumber:

www.madina.co.id

Kita sepakat, NKRI (Negara Kesatuan republik Indonesia) yang berlandaskan Pancasila dan butir-butirnya termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 merupakan harga mati, tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara tercinta ini. Dengan demikian, heboh seputar munculnya isu NII (Negara Islam Indonesia) sebagaimana gencar diberitakan media massa, sungguh sudah meresahkan masyarakat. Apalagi kader-kader NII disebut-sebut melakukan penculikan, cuci otak, penipuan, pencurian, dan lainnya terhadap kalangan generasi muda sehingga banyak membuat orangtua cemas dan takut.

Pemberitaan seputar NII terus mencuat seiring peristiwa bom bunuh diri di masjid Komplek Mapolresta Cirebon dan terakhir diwarnai pula oleh tewasnya pimpinan Al Qaeda, Osama bin Laden yang dianggap sebagai gembong teroris kelas dunia. Masalah NII kini menjadi pembicaraan publik karena mereka yang mengaku mantan dan korban NII mengungkap bahwa pimpinan NII sekarang adalah AS Panji Gumilang, seorang yang juga dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun di Haurgeulis Indramayu, Jawa Barat. Bahkan para penuding Panji Gumilang menyebutkan pula, Ponpes Al Zaytun merupakan markas NII, mengembangkan ajaran sesat berkedok lembaga pendidikan.

Pertanyaannya kini, benarkah NII bersemai di Ponpes Al Zaytun? Benarkah Al Zaytun mengajarkan aliran sesat dan mengajak muridnya untuk makar? Benarkah AS Panji Gumilang merupakan petinggi NII, setidaknya NII KW9, sebagaimana disebut-sebut oleh para mantan dan korban NII tersebut? Pertanyaan ini menarik untuk disimak karena sejumlah tokoh Islam, seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin terlihat menyetujui AS Panji Gumilang sebagai gembong NII KW9 dan pemerintah terus membiarkan gerakan NII meluas.

AS Panji Gumilang sebagaimana disiarkan TVOne dan diberitakan detik.com membantah tudingan bahwa dirinya pimpinan NII KW9. Panji Gumilang bahkan menyebut NII, sama seperti PKI (Partai Komunis Indonesia) dianggapnya sudah tamat, perjuangan NII telah berakhir setelah Kartosoewirjo meninggal pada 5 September 1962. Sedangkan apa yang dia lakukan sekarang dinyatakannya adalah bergerak dalam bidang pendidikan, peternakan dan pertanian. Pernyataan Panji Gumilang ini cenderung dipercaya oleh mantan Kepala BIN (Badan Intelejen Negara) Dr Hendropriyono. Uniknya, Panji Gumilang dikenal banyak dekat dengan petinggi di negeri ini sehingga dituding keberadaan NII memang direkayasa.

Menarik pula, petinggi Partai Demokrat, Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro sudah berkunjung ke Ponpes Al Zaytun, 17 Maret 2011. Anas malahan mengungkapkan kekagumannya atas pesantren Al Zaytun. “Silakan datang dan lihat sendiri Al-Zaytun. Saya bahkan mungkin akan datang lagi, jika berkesempatan,” kata Anas, Selasa (3/5/2011), seperti dimuat detik.com. Menurut Anas, dia ke Zaytun dalam rangka silaturahim dan di sana disambut dengan lagu Indonesia Raya. Ketika itu, Syekh Panji Gumilang menyampaikan rasa persaudaraan, pentingnya pendidikan, dan spirit membangun bangsa. Pernyataan Anas tersebut didukung anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Ramadhan Pohan, saat forum Lawyers Club di TV One, Senin malam (2/5) yang secara khusus mengangkat masalah NII.

Sementara orang-orang yang percaya Panji Gumilang adalah gembong NII yang masih berkibar, antara lain banyak mendengar dari pengakuan Imam Supriyanto, mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9), Ken Setiawan yang mengaku lama malang melintang di NII dan kini memimpin lembaga yang disebut Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, serta sejumlah orang yang mengaku menjadi korban NII KW9.

Berbagai pengakuan Imam Supriyanto, Ken Setiawan dan lain-lain, membuat kita yang mencintai dan menganggap NKRI sudah final, tentu saja menjadi sangat risau. Betapa tidak, Imam Supriyanto mengatakan, dia mengabdikan diri untuk NII KW 9 pimpinan Panji Gumilang selama 10 tahun. Padahal sejak tahun 1997 ia menjabat posisi prestisius di NII. Sampai kemudian ia memutuskan untuk mundur dari NII. Alasannya, ia tak mau lagi meninggalkan ibunya yang sudah lama ia lupakan. “Separuh waktu saya habis untuk mengurusi NII. Saya menangis melihat Ibu saya kehilangan anak yang merupakan aset mereka untuk bangsa dan negara. Saya merasakan betapa durhakanya saya kepada bapak dan ibu saya,” ucap Imam dalam berbagai kesempatan.

Sedangkan menurut Ken Setiawan, dari sekitar 2000 laporan yang masuk sejak awal April 2011 ke lembaga yang dia pimpin, 488 korban ternyata masih aktif di NII, 80 orang lainnya sudah hilang, dan setelah dikonfirmasi 33 orang hilang karena NII. “Selain persoalan penyelewengan akidah, perkembangan NII KW IX juga ditandai dengan pengerukan dana besar-besaran. Organisasi yang mayoritas anggotanya mahasiswa ini memiliki setoran tiap bulan untuk infak sebesar Rp 14 miliar,” kata Ken, sebagaimana dimuat republika.co.id (30/4).

Nah, mendengar pernyataan yang saling bertentangan tersebut, tampaknya pemerintah perlu sangat serius menuntaskan kasus NII ini. Pihak Polri dan BIN memang perlu sangat pro aktif mengungkap kasus ini agar keresahan tidak terus menjalar dalam masyarakat, terutama kehidupan umat Islam. Bila kasus NII dibiarkan mengambang sebagaimana dituding selama ini, masalahnya dapat menimbulkan konflik internal umat Islam, serta antara umat Islam dan negara. Luar biasanya, umat Islam merupakan penduduk mayoritas di negara ini.

Mengikuti pemberitaan seputar NII di media massa, kesan yang didapat adalah adanya penyamaan bahaya NII dengan bahaya laten PKI/komunis. Sejauh menyangkut kaitan dengan NKRI kita dapat memakluminya, namun bila mengingat sikap kita terhadap mereka yang terlibat PKI/Komunis selama ini, dampak masalah NII dapat membuat banyak kalangan menjadikan Islam sebagai momok. Islam phobia akan menyeruak dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.

Pemerintah, terutama pihak Polri, BIN dan TNI, sebetulnya tidaklah sulit mengungkap atau menyelusuri masalah NII. Misalkan saja, pengakuan Imam Supriyanto, Ken Setiawan, dan mereka yang mengaku menjadi korban NII, kenapa tidak dijadikan dasar untuk mengusut tudingan terhadap AS Panji Gumilang serta adanya Gerakan NII KW9? Lewat Imam Supriyanto saja, sebetulnya kita dapat memperoleh informasi tentang dokumen NII KW9, seperti soal susunan dan struktur pemerintahan NII. Siapa-siapa saja menteri-menteri NII, selain Imam Supriyanto? Begitu pula jajaran bawahannya, apakah setingkat eselon 1, 2 dan 3? Apa program pemerintahan NII itu, bagaimana APBN, dan sebagainya?

Sedangkan menyangkut Ponpes Al Zaytun, selain dari Imam Supriyanto, Ken Setiawan dan korban NII, juga patut diungkap kembali hasil penelitian Kementerian Agama masa Litbang Agama dipimpin Prof Dr Atho Muzhar. Selain itu bagaimana hasil penelitian MUI (Majelis Ulama Indonesia), serta BIN sendiri dengan melakukan perbandingan hasil penelitian ulang terbaru?

Hal lebih penting lagi, Ponpes Al Zaytun sudah menghasilkan ribuan lulusan Aliyah/SMA sejak 2005, serta di antaranya banyak masuk ke dalam berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Coba telusuri adakah para alumni Ponpes Al Zaytun tersebut memang banyak melakukan berbagai tindakan atau gerakan yang mengarah pada NII? Begitu pula para orangtua, wali santri Ponpes Al Zaytun, perlu diminta bersaksi apakah anak-anak mereka memang mendapatkan ajaran Islam yang sesat atau berprilaku yang mendukung gerakan NII?

Sebagaimana pernyataan Prof M Din Syamsuddin, pemerintah perlu segera menuntaskan kasus NII KW9, termasuk yang dikaitkan dengan Ponpes Al Zaytun karena kasus ini cenderung mencuat tatkala awal ajaran baru. Tampaknya, melihat pemberitaan media massa yang demikian dahsyat terhadap NII dan Ponpes Al Zaytun, tentulah pesantren yang diakui secara fisik memiliki kemegahan tersebut, akan mengalami kekurangan santri.

Bukan tidak mungkin, bila pembiaran terhadap kasus ini terus berlangsung, apakah benar menjadi markas NII dan mengembangkan ajaran Islam yang sesat, atau sebaliknya, pesantren Al Zaytun dapat saja bubar dengan sendirinya. Apakah demikian penyelesaian yang diinginkan, dibiarkan mengambang, masyarakat, terutama umat Islam dibuat resah atau saling menghujat satu sama lain? Mari kita nantikan saja, mudah-mudahan jangan sampai ketika kita merayakan Proklamasi 17 Agustus, NII kita lupakan, namun kembali marak tahun depan pada waktu yang hampir sama.

sumber :

www.madina.co.id

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Kamis (7/4) menyampaikan pernyataan yang sangat menyegarkan publik, yaitu seputar pembangunan gedung baru yang dihimbaunya agar dapat ditinjau atau dibatalkan, bila terkait efisensi anggaran Negara. Biarpun tidak secara khusus menyinggung rencana pembangunan gedung baru DPR yang sampai kini masih dihebohkan, pernyataan SBY tersebut termasuk diopinikan terkait dengan gedung baru DPR.
Oleh karena itulah media massa menilai, pimpinan DPR yang tetap memutuskan melanjutkan pembangunan gedung di kawasan Senayan itu sebagai bertentangan dengan pernyataan Presiden SBY. Kali ini SBY diposisikan mendukung opini masyarakat yang meminta pembatalan pembangunan gedung baru, sementara pimpinan DPR tetap ngotot pada pendiriannya, yaitu gedung baru DPR harus tetap dibangun.

Kini kita patut bertanya-tanya, apakah pernyataan SBY itu benar-benar sebuah kebijakan atau tetap seperti selama ini disebut hanya sebatas wacana atau pencitraan saja? Pernyataan Presiden SBY saat menyampaikan hasil Rapat Terbatas membahas optimasi dan efisiensi penggunaan anggaran itu sungguh menyejukkan hati masyarakat. SBY antara lain mengatakan, “kita menilai bahwa masih terjadi penggunaan anggaran negara yang tidak optimal, tidak efisien, dan juga tidak tepat dan ini tentu tidak boleh kita biarkan. Oleh karena itu, kita bertekad dan sekarang tengah bekerja untuk melakukan optimasi dan efisiensi penggunaan anggaran negara itu.”

Apa yang diucapkan SBY itu tidak beda sebagaimana banyak disuarakan opini publik selama ini. Begitu pula ketika SBY menyebut: “Saya masih melihat gedung dan bangunan yang dibangun, baik di tingkat pusat juga di daerah, bahkan yang menyolok di beberapa daerah, termasuk wisma dan rumah jabatan yang menurut saya, setelah saya lihat langsung, itu berlebihan, mewah. Sementara di sekelilingnya, kalau daerah, di daerah itu prasarana publik justru kurang.”

“Saya memahami ada urgensi, ada keperluan untuk bangun gedung dan perkantoran. Namun demikian, dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya persilakan untuk dilihat sekali lagi apakah masih ada yang bisa diefisienkan, atau adaptasi, atau penyesuaian lain,” kata SBY lagi.

Mendengar ucapan SBY itu, media menyimpulkan Presiden SBY setuju gedung baru DPR ditunda atau dibatalkan. Apalagi, SBY juga mengatakan: “Saya sungguh berharap DPR RI juga memiliki cara pandang yang sama dengan pemerintah dalam efisiensi dan optimasi ini.” Bukankah dengan kalimat ini, SBY mengingatkan jajaran DPR agar mendengarkan aspirasi rakyat yang berteriak agar pembangunan gedung baru DPR itu dibatalkan?

Anehnya, pada hari yang sama pimpinan DPR yang diketuai Marzuki Alie tetap kukuh dengan pendirian awalnya, yaitu tetap melanjutkan pembangunan gedung baru itu. Sungguh menjadi tanda tanya besar, kenapa Marzuki Alie dan segenap jajaran Fraksi Partai Demokrat tidak seiring dengan Presiden SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat? Mengapa Marzuki Alie masih berkilah dan punya interpretasi berbeda dengan publik terhadap pernyataan SBY?

Apakah ini memang sesuatu yang diskenariokan atau ada perbedaan pandangan antara SBY dan Marzuki bersama rekan-rekannya yang setuju dengan gedung baru DPR itu? Apakah memang ada apa-apanya terhadap rencana gedung baru itu, seperti kalau ditunda atau dibatalkan akan terkait dengan penyalahgunaan anggaran? Intinya, mengapa DPR ngotot gedung baru, termasuk Marzuki Alie, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat?

Berbagai pertanyaan tersebut masih menggeluti pikiran banyak pihak karena SBY sendiri tidak menanggapi langsung sikap pimpinan DPR itu. Sepintas memang dapat dimaklumi mengingat pembangunan gedung baru DPR tidak dapat langsung diintervensi SBY untuk ditunda atau dibatalkan karena terkait soal kewenangan. Namun, bila memang SBY serius dalam hal efisiensi anggaran Negara, menganggap masalah ini terkait dengan kebijakan dan komitmennya, pembatalan gedung DPR masih dapat terjadi lewat peran SBY. Tentu saja, kebijakan ini lewat jalur Partai Demokrat.

Kita juga bertanya-tanya, apakah SBY membiarkan saja langkah politisi Demokrat yang ngotot dengan gedung baru DPR? Tampaknya, itulah yang sebenarnya, yaitu SBY sesungguhnya setuju saja gedung baru DPR tetap terus dibangun. Bila demikian adanya, tidaklah salah bila pernyataan SBY soal efisiensi dan optimalisasi anggaran hanyalah sebatas wacana, bukan suatu kebijakan. Bahkan, semua itu dapat saja dinilai sebagai suatu dagelan atau malah meminjam istilah tokoh lintas agama, tidak lebih lagi-lagi sebagai bentuk kebohongan. Istilah lain, pernyataannya itu sebagai sandiwara politik, dan seperti sering disebut hanya bagian dari politik pencitraan.

Apakah SBY memang sekadar membuat politik pencitraan soal gedung baru DPR? Rasa-rasanya tidaklah senaif itu walau kenyataan saat ini dapat saja ditafsirkan demikian. Hanya dengan realitas yang ada sekarang bila tidak ada sandiwara politik, tidak seiramanya antara pernyataan SBY, opini masyarakat dan sikap DPR, kian menunjukkan wibawa SBY tidak begitu kuat, baik di kalangan politisi, elit Partai Demokrat, apalagi di mata publik.

SBY membiarkan terus menerus pernyataanya menjadi hanya sebatas wacana, himbauan, bukan suatu kebijakan yang benar-benar dapat terimplementasikan. Setiap kebijakan yang dibuat, manakala tidak dilaksanakan, berarti pada dasarnya bukanlah suatu kebijakan. Bila itu benar suatu kebijakan yang dibuat oleh otoritas pemegang kekuasaan utama, seyogyanya suatu pernyataan adalah kebijakan, suatu ketentuan, arahan yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran yang berada di bawah kendalinya.

Tatkala kebijakan tersebut tidak jalan, menjadi pertanyaan, apakah kebijakan tersebut memiliki kejelasan, dapat diikuti, atau sebaliknya? Dapat saja kebijakan itu tidak jalan karena memang ada pembangkangan, ketidakpatuhan atau minimal ketidakmampuan untuk menjalankannya. Artinya, harus ada konsekuensi atau sanksi atas gagalnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Misalnya, SBY menegur atau bahkan memberi penegasan kepada jajaran Partai Demokrat, misalnya bahwa gedung baru DPR itu harus dibatalkan.

Bila sebaliknya, pernyataan SBY terkait gedung baru DPR benar-benar bukan suatu kebijakan melainkan tidak lebih memang sebatas wacana atau pencitraan semata, maka bukan pembangunan gedung baru DPR saja tetap dilanjutkan tetapi juga gedung-gedung baru pemerintah yang mewah lainnya, terlebih di daerah pun tetap terus bermunculan. Sama dengan Marzuki Alie dan mereka yang setuju gedung baru DPR, pejabat di berbagai daerah pun bakal berdalih sama dalam membangun kantor, rumah jabatan yang sesuai dengan selera kemewahan mereka.

Nah, kini mari kita nantikan saja bagaimana akhir peran SBY dalam babakan rencana pembangunan gedung baru DPR ini. Mudah-mudahan, kali ini tidak seperti tudingan yang dilontarkan, yaitu memang benar-benar sebatas wacana atau bagian dari politik pencitraan saja.

sumber

www.madina.co.id

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus mendapat kritikan dan kini bentuknya sudah mengarah pada upaya “menggoyang” kekuasaannya. Goyangan terhadap SBY kali ini muncul antara lain dari kelompok yang menamakan diri Dewan Penyelamat Negara, disingkat Depan. Kelompok ini, Rabu (6/4), bertemu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, dan sebelumnya mantan Wapres Jusuf kalla (30/3). Depan meminta saran, gagasan dan pendapat dari Wiranto dan Jusuf kalla terkait keinginan agar SBY mundur dari kursi Presiden sebelum jabatannya berakhir 2014. Alasannya, SBY dinilai melakukan sejumlah kebohongan kepada rakyat. Salah seorang aktifis Depan, Lily Wahid mengatakan, kelompoknya menginginkan adanya perubahan dari pemerintah tapi hingga kini dinilai tidak kunjung terlihat.

Sungguh menarik pernyataan Lily Wahid, adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini, yang belum lama ini direcall oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dari anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI. Menurut Lily Wahid, ketika cara-cara konstitusi tidak dapat digunakan, upaya menurunkan SBY dari jabatannya dapat saja dengan cara-cara di luar konstitusi. Sungguh suatu pernyataan yang sangat radikal.

Depan dideklarasikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 10 Februari 2011. “Dewan ini dibentuk untuk menyelamatkan Indonesia yang dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan, beberapa profesor menyatakan bahwa Indonesia sudah di ambang kehancuran,” kata Efendy Choiri, salah satu inisiator Depan, saat deklarasi. Tokoh Depan lainnya antara lain Bambang Soesatyo, Permadi, Fuad Bawazier, Lily Wahid, Permadi, Pong Harjatmo dan Laode Ida.

Apakah Depan serius hendak menggoyang kedudukan SBY? Dilihat dari pemberitaan media massa, goyangan ini tampaknya tidak terlalu dianggap serius. Pihak SBY sendiri terlihat tidak begitu menanggapi keberadaan Depan. Boleh jadi hal ini karena SBY mulai belajar dari pengalaman ketika mendapat kritikan tajam dari kelompok tokoh lintas agama yang sampai pekan lalu (Rabu,6/4), masih terus menyuarakan tentang kebohongan pemerintah pimpinan SBY.

Awal tahun ini, pernyataan tokoh lintas agama sempat membuat SBY beserta pendukungnya benar-benar kegerahan sehingga ramai-ramai menanggapinya secara emosional. Bahkan Presiden SBY sendiri merasa perlu mengundang para tokoh lintas agama tersebut ke Istana negara. Hasilnya, pertemuan yang disebut atas usul Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin MA itu, tetap makin mengumandangkan bahwa “pemerintah terus berbohong.”

Oleh karena itulah, boleh jadi apa yang dilakukan dan disuarakan oleh Depan kali ini tidak mendapat tanggapan serius SBY dan para pendukungnya. Sikap ini cukup mampu meredam berbagai maneuver yang ditampilkan berbagai kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan SBY. Bahkan kehadiran DRI (Dewan Revolusi Islam) Maret lalu yang seolah sudah membentuk pemerintahan tandingan, terlihat berlalu begitu saja tanpa heboh luar biasa dari media massa. Hal ini lagi-lagi karena sikap “dingin” SBY yang tidak bereaksi banyak.

Tampaknya, ketika Presiden SBY dan para petinggi Partai Demokrat tidak bersuara banyak, berbagai isu politik yang bergulir dapat berlalu begitu saja, tanpa mengundang gejolak yang berarti dalam masyarakat, terutama liputan media massa. Keramaian selalu muncul tatkala pemerintah, terutama ketika SBY dan kalangan Partai Demokrat ikut menanggapi dengan gaya emosional dan reaksioner.

Apa yang ditunjukkan Ruhut Sitompul, juru bicara Partai Demokrat atas pernyataan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh, mungkin salah satu gaya yang perlu sering ditampilkan. “Mendukung pak SBY sebelumnya seperti Bang Surya, ya terima kasih. Tak mendukung juga terima kasih. Kita tetap berkawan. Bagi kami Bang Surya mendukung atau tidak tetap saya anggap teman pak SBY,” kata Ruhut kepada okezone, Kamis (7/4/2011).

Tanggapan Ruhut terlihat tidak frontal dan memang seharusnya demikian bila tidak menginginkan munculnya reaksi balik yang kian dapat memanaskan suhu politik. Sebelumnya Surya Paloh secara terang-terangan mengaku saat ini dirinya sudah tidak mau mendukung Presiden SBY sebagai kepala negara. Padahal, dulu bos Media Group ini mengaku dari ujung kepala sampai ujung kaki mendukung SBY. Paloh kini kecewa dengan SBY lantaran menyaksikan negeri ini karut-marut. Sikap tidak mendukung atau menyukai SBY juga hampir senada ditampilkan Wiranto, rekan SBY sesama di TNI AD.

Kecenderungan ke depan terlihat, berbagai suara miring, kritikan tajam, bahkan mungkin maneuver politik ekstrim, radikal, alias “kasar” akan terus mengemuka untuk menggoyang pemerintahan SBY. Target goyangan tersebut tidaklah akan memunculkan kondisi sebagaimana 1998 yang membuat Pak Harto mengundurkan diri dari jabatan Presiden atau ketika 2001, DPR dan MPR mampu melengserkan Abdurrahman Wahid.

Goyangan terhadap SBY tidak memiliki kekuatan dahsyat manakala SBY bersama pendukungnya mampu bersikap penuh pengendalian diri, tidak mudah terpancing, tidak ikut irama permainan politik yang dimainkan oleh mereka yang tidak puas atas kepemimpinannya. Berbagai maneuver yang muncul belakangan ini sebenarnya tidak lebih sekadar menggoyang, sekaligus upaya pembangunan citra bagi mereka yang ingin mengambil bagian penting pada 2014, saat pertarungan politik sesungguhnya berlangsung lewat pemilihan umum.

Andai SBY, Partai Demokrat bersama kelompok pendukungnya, tidak terpancing terhadap berbagai maneuver yang ada, terus melaksanakan agenda pemerintah sebagaimana telah digariskan, kondisinya justru akan menguntungkan kepemimpinan SBY. Sama diketahui, kepemimpinan yang kuat bukanlah pemimpin yang bebas dari kritikan bahkan hantaman, melainkan adalah pemimpin yang mampu menghadapi berbagai hambatan dan rintangan, termasuk ancaman tersebut dengan mulus, tanpa gejolak berarti, dan tidak banyak jatuh korban .

Tatkala pemimpin lebih banyak memberi jawaban verbal atas berbagai kritikan dan tindakan tidak menyenangkan dari lawan-lawannya saat itulah pengikutnya, rakyat yang dipimpinnya, menilai berbagai kelemahan, bahkan menyebut sang pemimpin sebagai lemah dan cengeng. Namun, ketika sang pemimpin terus berbuat sesuai visi untuk rakyat, hasil-hasil karya nyata dirasakan, ketika itulah pada akhirnya dia diakui sebagai pemimpin yang layak diberi apresiasi, dihormati dan disegani.

Kita kini menanti-nanti, berharap banyak, Presiden SBY dapat merespon positif berbagai maneuver politik yang muncul dengan tindakan cerdas, penuh kearifan dan sikap kenegarawanan. Bagaimanapun, rakyat banyak tidak menghendaki gejolak. Rakyat memerlukan solusi pemimpin atas permasalahan yang dihadapi, misalnya menanti keseriusan pemerintah membenahi infrastruktur yang kini banyak luluh lantak sehingga membuat mobilitas perekonomian rakyat menjadi kian tersendat. Rakyat butuh pemimpin yang dapat jadi panutan karena watak, sikap dan prilakunya menyejukkan hati nurani, memenuhi harapan rakyat.

sumber :

www.madina.co.id

Pendiri Partai Keadilan (PK) Yusuf Supendi kini tiba-tiba menjadi popular dalam pemberitaan media massa. Semua ini berawal dari testimoninya tentang petinggi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang dituding melakukan tindakan penyelewengan. Yusuf antara lain menyebut Sekjen PKS Anis Matta telah menggelapkan dana Pemilukada DKI Jakarta tahun 2007 sebesar Rp10 miliar. Terakhir Yusuf Supendi melaporkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ke Mabes Polri atas dugaan ancaman melalui pesan singkat.

Sungguh menarik mengikuti perkembangan yang terjadi pada PKS saat ini. Kita masih belum jelas apa yang ditargetkan Yusuf Supendi dengan berbagai testimoninya dan termasuk pengaduannya ke Mabes Polri. Apakah hal ini menyangkut masalah pribadinya yang “tersingkir” dari PKS atau niat “membersihkan” PKS dari berbagai penyimpangan khittah awal PKS dibangun? Selain itu apakah ada pihak-pihak yang “memanfaatkan” Yusuf untuk menggoyang PKS yang dinilai bermasalah dalam koalisi partai pendukung pemerintahan SBY?

Sama kita ketahui, PKS memang sudah berbeda jauh dengan PK yang ikut didirikan oleh Yusuf Supendi. PKS sekarang tampil sebagai partai yang lebih moderat dan bahkan kini sudah menyatakan diri sebagai partai terbuka, dapat saja dimasuki oleh kalangan non-Muslim. Sikap moderat PKS tentu saja dapat dinilai sudah melenceng dari semangat awal partai yang mengedepankan perjuangan penerapan syariat Islam, bahkan pernah dianggap sebagai motor mendirikan “negara Islam” lewat cara-cara yang demokratis.

PKS juga pernah sering disebut-sebut sebagai organisasi sosial dan politik yang sealiran dengan Ikhwanul Muslimin yang popular di Timur Tengah sebagai gerakan “garis keras” dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai keislaman. Gerakan ini juga dijadikan momok oleh pemerintahan negara-negara di Timur Tengah yang sekular. Namun, seiring perkembangannnya, Ikhwanul Muslimin sekarang banyak disebutkan tidak lagi bergerak bersifat frontal dengan penguasa, bahkan bila dilihat dari reformasi yang terjadi seperti di Mesir saat ini, gerakan ini tetap lebih memposisikan diri sebagai gerakan moral ketimbang gerakan politik secara nyata.

Apakah Yusuf Supendi bersuara nyaring dalam kerangka meluruskan ideology PKS? Atau apakah seiring dengan perubahan haluan PKS saat ini, Yusuf Supendi melakukan otokritik terhadap petinggi PKS yang dapat saja dinilai lebih mengedepankan semangat kekuasaan, dan tanpa disadari lebih mementingkan kehidupan pribadi yang terkait dengan masalah materi, kekayaan dan kesenangan sehingga lupa dengan cita-cita dan garis perjuangan awal PK dan atau PKS?

“Penyimpangan” arah partai dapat saja dialamatkan kepada PKS saat ini manakala kita melihat sepak terjang atau kiprah politik yang dikedepankannya. Banyak orang masih mempertanyakan, apa yang menjadi motivasi PKS mau bergandengan dengan pemerintahan SBY sejak 2004? Apakah dengan tujuan untuk mendapatkan posisi aman, bebas dari “gergajian” dan sekaligus dapat meraup finansial untuk kepentingan membangun partai? Selain itu juga sekaligus dapat memberi petunjuk, contoh, sebagai sampel untuk tatkala nanti mendapat porsi kekuasaan yang lebih besar?

Namun, tampaknya semua itu tidak banyak terlihat di mata publik. Sebaliknya justru PKS belakangan terus mendapat serangan dari mitra koalisinya. Berbagai maneuver yang ditampilkan justru membuat PKS terus dipojokkan, bahkan mendapat ancaman didepak dari koalisi. Sama diketahui, PKS sekarang seolah “diambangkan” oleh Presiden SBY. Jika Partai Golkar seperti sudah “dimaafkan” SBY karena masalah usulan Hak Angket DPR tentang mafia pajak dengan menerima Ketua Umum Aburizal Bakrie, maka petinggi PKS belum diundang atau diajak bertemu.

Saat petinggi PKS “menanti” undangan bertemu SBY, tiba-tiba muncul testimony Yusuf Supendi. Apakah ini suatu kebetulan atau ada keterkaitannya? Hal yang sudah jelas, walau para petinggi PKS menyatakan santai-santai saja menanggapi manuver Yusuf Supandi tetapi tetap saja aroma goyangnya PKS tetap terasa. Sudah jelas, manuver Yusuf Supendi telah banyak mengalihkan opini yang belakangan ini menyorot soal koalisi PKS, berubah menjadi terjadinya konflik dalam internal PKS.

Presiden SBY sendiri tampaknya seperti tidak lagi merisaukan tingkah PKS yang selama ini kadang-kadang dianggap “nakal” dalam berkoalisi. PKS satu sisi merupakan partai Islam yang sejak awal selalu mendukung SBY sebagai Presiden, namun pada sisi yang lain dikenal selalu kritis, bahkan melawan arus dari partai-partai koalisi lainnya. Gara-gara PKS (dan juga Partai Golkar), Presiden SBY baru-baru ini sempat mencuatkan kegundahannya dan bahkan mengancam akan mengeluarkan dari koalisi terhadap partai yang tidak sejalan. Untung ini masih ancaman tetapi bukan tidak mungkin PKS akan terkena, mengingat masih dalam posisi diambangkan SBY.

Tampaknya, sebagai parpol yang disebut memiliki akar massa yang cukup kuat, organisasi kader yang cukup solid dibanding partai lainnya, petinggi PKS saat ini cukup “bermain cantik” dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk terhadap “goyangan” yang dimunculkan Yusuf Supendi. Sikap tidak “meladeni” Yusuf memang cukup pas dalam meredam konflik. Hanya, apakah Yusuf Supendi benar-benar hanya sendiri atau masih memiliki rekan-rekannya yang senasib dan seperjuangan? Bagaimana pula dengan sikap pemerintah, antara lain melalui lembaga penegak hukumnya?

Bukan tidak mungkin, kasus yang diungkap Yusuf Supendi dapat saja terus dicuatkan ke publik. Tatkala lembaga penegak hukum masih dinilai meragukan, apapun tindakan yang diambil, dapat saja dianggap sebagai bagian manuver politik dari kepanjangan kepentingan pemerintahan SBY. Manakala kasus yang diungkap Yusuf Supendi mampu menjerat petinggi PKS, sudah jelas opini publik dapat saja mengemuka dengan menyebutkan semua ini sebagai permainan dalam upaya menggoyang PKS dari dalam.

Citra PKS sebagai satu-satunya partai Islam yang “masih lumayan” dapat diandalkan pada akhirnya dapat saja nanti benar-benar bernasib sama dengan partai Islam lainnya. PKS yang dikenal bersuara nyaring, berani melawan arus demi memperjuangkan “keadilan dan kesejahteraan” rakyat, lewat manuver Yusuf Supendi diupayakan menjadi macan ompong dalam perpolitikan nasional. Paling tidak dalam posisi PKS digoyang Yusuf Supendi, PKS diberi kesibukan baru membenahi diri ke dalam.

Apakah PKS mampu keluar dari giringan konflik internal? Apakah para petinggi PKS saat ini mampu tetap membangun keutuhan partai yang solid sebagaimana dikenal selama ini? Apakah PKS mampu menghadapi potensi intervensi yang datang dari luar partai? Lantas, bagaimana kemitraan PKS dengan pemerintahan SBY, sampai kapan terus diambangkan? Apakah ini memang cara SBY “menjinakkan” PKS? Sungguh semua ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita cermati terus!

sumber :

www.madina.co.id

Setelah melakukan tanya-jawab sekitar satu jam, tim akhirnya mengambil waktu jeda selama lima menit untuk merembukkan keputusan akhir hasil ujian tersebut. Kemudian, tim penguji yang dipimpin langsung Rektor UNJ Bedjo Sujanto mengumumkan hasilnya dan menyatakan ujian tersebut berhasil dilewati dengan nilai mendekati sempurna. ”Selamat kepada Usman Yatim atas prestasi yang sudah diraihnya ini. Tetap pertahankan visi riset yang sudah dikendalikannya sejak lama. Semoga dengan promosi gelar doktor ini bisa diikuti dengan promosi karier juga,” ucap Bedjo yang langsung disambut tepuk tangan para undangan.

Dalam disertasinya, Usman fokus melakukan penelitiannya pada manajemen penyelenggaraan program pendidikan Lemhanas RI dengan melihat rumusan isi kebijakan disertai pemahaman dasar pemikiran penetapan visi, misi, dan tujuan kegiatan program pendidikan sejak awal diselenggarakan hingga sekarang.
ucm/N-1

sumber : http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=77842

Wakil manajer Program Sekolah Jurnalisme Indonesia PWI Pusat, Dr H Usman Yatim, MPd mengatakan saat ujian promosi doktor di hadapan siding terbuka senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (16/3). Ujian dalam rangka memperoleh gelar doktor bidang pendidikan tersebut dihadiri antara lain oleh Prof Dr H Haryono Suyono dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Menurut Usman, mengingat saat ini pendidikan kedinasan banyak diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintahan kementerian dan non kementerian, bahkan di antaranya menyelenggarakan pendidikan hampir serupa pendidikan Lemhannas, seperti Sespati, Polri, Sesko TNI, maka perlu adanya penetapan kebijakan yang menempatkan pendidikan Lemhannas sebagai sejenis pendidikan kedinasan tingkat tertinggi dengan penyesuaian tertentu, dan memuat ketentuan kewajiban mengikutinya bagi setiap pejabat struktural setingkat eselon I dan perwira tinggi TNI-Polri.

Bila ketentuan kewajiban ini tidak merupakan suatu kebijakan mengikat melalui perangkat peraturan, lanjut Usman, maka posisi Lemhannas RI sebagai penyelenggara pendidikan pimpinan tingkat nasional akan dapat mengalami degradasi atau tidak berbeda dengan kegiatan pendidikan lain, meski kualitas lulusannya sudah sangat diandalkan.

Terlebih lagi, kata Usman, ketentuan ini akan dapat mendukung penerapan merit sistem dalam birokrasi pemerintahan yang mana pimpinan lembaga pemerintahan, seperti menteri atau bahkan presiden yang bersifat politis, tidak sesuka hati berdasarkan subyektivitas dalam mengangkat atau menetapkan pejabat, terutama eselon I, sebagaimana diduga banyak terjadi sekarang ini.

Usman yang juga Pemimpin Redaksi Madina ini mengatakan, kegiatan pengkaderan dan pemantapan pimpinan tingkat nasional masih belum menonjol di kalangan lembaga atau organisasi tersebut, terlebih kegiatan pendidikan dalam konteks penanaman nilai-nilai kebangsaan, berwawasan dasar Negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Guna menarik minat dan mendapatkan calon peserta sesuai kriteria yang diterapkan, keberadaan Lemhannas sebagai penyelenggara pendidikan pimpinan tingkat nasional perlu lebih banyak disosialisasikan. Berbagai upaya dalam rangka mengangkat citra Lemhannas, terutama kegiatan pendidikannya perlu lebih digalakkan, katanya.

Usman mengungkapkan, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Lemhannas yang didasarkan pada landasan Perpres No.67/2006 tentang Lemhannas RI dari segi tujuan fungsi dan tugas, serta struktur organisasi, sudah cukup mendukung keberadaan Lemhannas RI dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya sebagaimana ditetapkan.

Namun, papar Usman, berdasarkan ketentuan status pendidikan, terlihat belum jelas, misalnya penegapan pendidikan Lemhannas RI sebagai pendidikan kedinasan, terutama bagi pejabat birokrasi pemerintahan. Berdasarkan hal itu, dia merekomendasikan agar Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lemhannas RI dapat disempurnakan, atau ditingkatkan kepada kebijakan yang lebih tinggi, seperti melalui undang-undang, dengan menambah berbagai ketentuan tentang pendidikan pimpinan tingkat nasional sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang bersifat mengikat bagi pimpinan lembaga pemerintahan, baik pada kementerian, lembaga non kementerian, serta pemerintah daerah.

Bahkan meski tidak mengikat, peraturan ini juga dapat lebih mengarahkan kepada pimpinan atau pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan dan profesi tingkat nasional lainnya agar anggota pengurus intinya dapat mengikuti pendidikan di Lemhannas dalam rangka menghasilkan kader pimpinan tingkat nasional yang memiliki wawasan nilai-nilai kebangsaan, dasar Negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. (dik)

sumber : http://www.harianpelita.com/read/18640/5/kesra-&-agama/dr-h-usman-yatim,-mpd–pendidikan-lemhannas-sebaiknya-dijadikan-pendidikan-kedinasan-tingkat-tertinggi/

JAKARTA (Suara Karya): Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di era reformasi mulai kehilangan pamornya. Lembaga tersebut tak lagi menjadi wadah pengkaderan bagi para calon pejabat eselon satu di kementerian maupun lembaga negara lainnya, bahkan calon pimpinan daerah. Dampaknya, banyak pejabat maupun pemimpin daerah yang bersikap “semau gue” akibat minimnya pemahaman soal nasionalisme, berbangsa dan bernegara.

“Kondisi ini berbahaya bagi perkembangan Indonesia di masa depan, karena nasionalisme bangsa di jajaran atas makin luntur,” kata Dr Usman Yatim saat mempertahankan disertasi doktor bidang pendidikan di depan senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ), di Jakarta, Rabu (16/3).

Dalam disertasi berjudul “Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penelitian Kebijakan Pendidikan di Lemhanas RI”, Usman Yatim lulus dengan judisium Sangat Memuaskan.

Dosen Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) itu mengusulkan agar Lemhanas dijadikan sebagai lembaga pendidikan kedinasan tingkat tinggi, dengan banyak memberi peluang peserta kepada kalangan sipil, partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi. Sehingga para calon pemimpin ini memiliki wawasan kebangsaan.

“Sejak pemilu kepala daerah diselenggarakan lewat pemilihan langsung, para calon pemimpin daerah ini tidak lagi terkena wajib “sekolah” di Lemhannas seperti di masa Orde Baru. Akibatnya, konsep mereka tentang nasionalisme, berbangsa dan bernegara sangat minim. Karena para calon pemimpin ini kan datang dari berbagai latar pendidikan,” ujar Usman yang mantan wartawan HU Suara Karya.

Wakil manajer Program Sekolah Jurnalisme Indonesia PWI Pusat ini mengungkapkan, saat ini pendidikan kedinasan banyak diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintahan kementerian dan non kementerian, bahkan di antaranya menyelenggarakan pendidikan serupa seperti di Lemhannas, seperti Sespati, Polri, Sesko TNI. Namun, hal itu tidak sebanding dengan “kekuatan” Lemhannas sesungguhnnya.

“Bila ketentuan kewajiban ini tidak merupakan suatu kebijakan mengikat melalui perangkat peraturan, maka posisi Lemhannas sebagai penyelenggara pendidikan pimpinan tingkat nasional akan dapat mengalami degradasi atau tidak berbeda dengan kegiatan pendidikan lain. Meski kualitas lulusannya sudah sangat diandalkan,” katanya.

Terlebih lagi, kata Usman, ketentuan ini akan dapat mendukung penerapan merit sistem dalam birokrasi pemerintahan yang mana pimpinan lembaga pemerintahan, seperti men-teri atau bahkan presiden yang bersifat politis, tidak sesuka hati berdasarkan subyektivitas dalam mengangkat atau menetapkan pejabat, terutama eselon I, sebagaimana diduga banyak terjadi sekarang ini.

Guna menarik minat dan mendapatkan calon peserta sesuai kriteria yang diterapkan, keberadaan Lemhannas sebagai penyelenggara pendidikan pimpinan tingkat nasional perlu lebih banyak disosialisasikan. “Berbagai upaya dalam rangka mengangkat citra Lemhannas, terutama kegiatan pendidikannya perlu lebih digalakkan,” kata Usman menandaskan.

Untuk itu, lanjut Usman Yatim, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memberi dukungan atas Lemhanas menjadi lembaga kedinasan tingkat tinggi. Karena ketetapan untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas atas perintah Presiden.

“Dimulai dari orang-orang di lingkungan Presiden dulu. Mereka yang berada di “ring” satu Presiden harus mengikuti pendidikan di Lemhannas agar memiliki pemahaman yang cukup soal nasionalisme. Karena mereka kan datang dari beragam latar belakang,” kata Usman.

Setelah itu, Usman menambahkan, baru instruksi yang mewajibkan bagi para calon kepala daerah untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas guna menyamakan visi dan misi tentang bernegara agar tidak ada kepala daerah yang bersikap “semau gue”. Hal itu penting bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. (Tri Wahyuni)

sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=274859