Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Kepemimpinan yang Kuat

Oleh Usman Yatim

ImageJohn C Maxwell dalam bukunya “The Right to Lead” mengatakan: “Hak untuk memimpin bukanlah diraih lewat pemilihan atau penunjukan. Mempunyai posisi, nama jabatan, pangkat atau gelar tidaklah membuat siapapun memenuhi syarat untuk memimpin sesamanya. Kepemimpinan adalah pengaruh, tidak kurang, tidak lebih.”

Kata-kata Maxwell tersebut sangat menarik untuk dibincangkan ketika kita mencoba menyorot kepemimpinan mantan Presiden RI HM Soeharto yang wafat 27 Januari 2008. Ketika pro-kontra terus mencuat, kita akan terus mempertanyakan seperti apa kualitas kepemimpinan Pak Harto. Apakah kepemimpinan Pak Harto hanya dilihat ketika posisi, jabatan, pangkat atau gelar yang disandangnya saat menjabat presiden? Atau justru, apakah kualitas kepemimpinannya tetap dapat kita lihat dan rasakan dari pengaruh yang dia punyai meski tidak lagi memegang jabatan orang nomor satu di Negara ini?

Tampaknya, saat kita masih membincangkan Pak Harto, kita akan lebih banyak mengingat apa yang telah dia perbuat atau lakukan, ketimbang dari apa yang dia ucapkan selama kehidupannya. Perbuatan atau prilaku kita memang lebih nyaring bersuara, ketimbang dari kata-kata kita. Artinya, orang akan sangat banyak mengingat bagaimana prilaku Pak Harto, apakah ketika masih menjabat maupun setelah lengser.

Harus kita akui dari berbagai komentar dan respon ketika wafatnya, kepemimpinan Pak Harto tidak tertandingi dibanding para pemimpin yang pernah ada di tanah air. Kesetaraan Pak Harto, sebagaimana pernah dikatakan Siswono Yudo Husodo, mungkin hanya dapat disandingkan dengan Soekarno, Proklamator dan Presiden RI pertama yang akrab dipanggil Bung Karno. Bahkan ada yang berkomentar, kualitas kepemimpinan Pak Harto belum tentu akan muncul dalam seratus tahun ke depan. Terasa berlebihan tampaknya pendapat tersebut tapi waktulah nanti yang akan membuktikan.

Bagaimana pun, tentu saja kita tidak berharap kualitas kepemimpinan  Pak Harto tak dapat diikuti oleh pemimpin yang ada sekarang, apalagi mendatang. Memang, untuk menjadi presiden, orang nomor satu di republik ini, kita tidak harapkan sama seperti Pak Harto atau bahkan Bung Karno. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen, masa jabatan presiden paling lama hanya dua kali lima tahun. Artinya, rekor terlama masa menjadi presiden hanya ada pada Pak Harto dan Bung Karno.

Lantas, kesetaraan atau lebih dari kualitas kepemimpinan Pak Harto, tentu sangat banyak yang patut kita harapkan dapat pula dipunyai oleh para pemimpin kita saat ini. Antara lain yang paling diperlukan adalah dalam hal keberanian, ketegasan, kepercayaan diri, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Keberanian dan ketegasan dari Pak Harto dapat dilihat dari kebijakannya, antara lain membubarkan PKI pada tahun 1966.

Almarhum Jenderal Besar TNI (Pur) AH Nasution yang sempat berseberangan ketika Pak Harto berkuasa, sangat memuji, mendukung dan mengakui sebagai kebijakan brilyan Pak Harto dalam membubarkan PKI. Menjelang akhir hayatnya, Pak Nas, panggilan akrab dari AH Nasution, sempat resah melihat adanya pemutarbalikan fakta seputar masalah PKI ini ketika Pak Harto baru saja lengser tahun 1998.

Lantas seputar masalah tanggung jawab, Pak Harto selama menjabat Presiden, dikenal sebagai pemimpin yang tidak pernah secara langsung “mempermalukan” pembantu atau bawahannya. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan langkanya Pak Harto mengganti para menterinya sebelum habis masa jabatannya. Walaupun para menteri dihujat, Pak Harto tak bergeming. Bukan dia tidak mendengar aspirasi rakyat tetapi tanggungjawab dari kekurangan pembantunya diambil alih sendiri oleh Pak Harto. Hal ini agaknya yang membuat kepemimpinanya demikian kuat karena dia tidak mudah diombangambingkan oleh pendapat atau pengaruh dari manapun.

Memang Tidak Popular

Kepemimpinan yang kuat memang dapat saja tidak popular ketika dia menunjukkan sikap dan tindakannya. Begitu pula dengan Pak Harto, cukup banyak kebijakannya yang pada awalnya ditentang habis-habisan tetapi pada akhirnya orang banyak dapat memahaminya. Sebagai contoh, kebijakan Pak Harto tentang KB (keluarga berencana). Kini hampir mayoritas orang setuju bahwa keluarga ideal adalah cukup punya anak 2 atau 3  anak yang berkualitas, ketimbang punya banyak anak. Padahal awal kebijakan KB diterapkan, banyak yang menentang termasuk dari tokoh agama. Dulu sebelum KB, slogan yang melekat adalah “banyak anak, banyak rezeki”. Kini, dua anak cukup, asalkan berkualitas.

Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Harto dapat saja menimbulkan pro-kontra, termasuk adanya tudingan pemaksaaan, gaya otoriter, dan lain sebagainya. Namun jika kita jernih melihat dalam perspektif ilmu kepemimpinan, berbagai gaya kepemimpinan, termasuk otoriter, dapat saja diterapkan asalkan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jika kita jujur, semua para tokoh pemimpin yang dikenal memiliki kepemimpinan kuat, cenderung menerapkan kepemimpinan otoriter.

Sebagai contoh dalam konteks pemerintahan adalah Malaysia dan Singapura. Mantan Perdana Menteri Mahathir dan Lee Kwan Yew  dikenal sebagai sosok kepemimpinan kuat dan terutama oleh lawan-lawan politiknya dituding sebagai otoriter. Keduanya malah tidak berlatarbelakang militer. Gaya kepemimpinan otoriter memang menonjol dalam dunia militer dan Pak Harto memang berlatarbelakang militer. Namun, Maxwell menyebut bahwa di AS, pemimpin berkualitas “lebih banyak lahir dari West Point (Akademi Militer) ketimbang sekolah bisnis Harvard.”

Kepemimpinan kuat yang ada pada Pak Harto tidaklah sepenuhnya karena semangat otoriter. Justru, sebagaimana dikatakan Prof Haryono Suyono, kebijakan yang diambil Pak Harto selalu didasarkan atas pertimbangan para pembantunya. Pak Harto tidak jalan sendiri atau bukan sesuka hati yang menurutnya benar saja. Dicontohkan oleh Haryono, ketika kebijakan libur Sabtu bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pak Harto semula sempat menolak karena dinilai tidak efisien. Namun ketika diingatkan, antara lain oleh Haryono bahwa hari libur Sabtu dapat digunakan berlibur sambil memberdayakan masyarakat, terutama di pedesaan, Pak Harto lantas menyetujuinya.

Pak Harto juga justru sangat mengedepankan semangat demokrasi. Istilah demokrasi juga sangat popular masa pemerintahan Orde Baru. Hanya demokrasi yang dikembangkan kala itu memang berbeda dengan sekarang. Kala itu, demokrasi yang ditumbuhkembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu system demokrasi yang mengaitkannya dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Demokrasi saat itu memang dikembangkan tidak dalam arti pemberian kebebasan yang mutlak atau sebebas sekarang, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab.

Lewat dalih tanggungjawab sebagai kontrol nilai dari Pancasila memang ada pengekangan atau kendali yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan dalam penerapan kebijakan di lapangan, ada ekses-ekses negative yang timbul, seperti adanya tindakan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa atau bagi dunia pers, terjadi pencabutan SIUPP (Surat Izin Penerbitan Pers) atau istilah lainnya pembreidelan.

Dari sudut pandang era reformasi, sudah jelas memang kendali tanggung jawab berlebihan dari pemerintah yang menimbulkan ekses negative itu tidak lagi boleh ada. Namun dalam pandangan pemerintahan Orde Baru kala itu, pengendalian yang dilakukan terhadap perlunya kebebasan yang bertanggungjawab, sangat diperlukan. Pak Harto sendiri sebagai Presiden memagar kebijakannya secara konstitusional lewat pertanggungjawabannya pada tiap Sidang Umum MPR yang pada moment tersebut juga untuk pembahasan dan penetapan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Melalui forum ini Pak Harto mensosialisasikan dan mendapatkan persetujuan atau mandat menerapkan apa yang dulu popular disebut dengan Trilogi Pembangunan.

Trilogi pembangunan adalah menyangkut penekanan kebijakan tentang stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Melalui semangat stabilitas nasional-lah, berbagai kebijakan politik dan keamanan dikembangkan, antara lain lewat pengembangan demokrasi Pancasila. Begitu pula dalam bidang ekonomi, stabilitas sandang dan pangan, terutama lewat pemenuhan 10 kebutuhan pokok rakyat, sangat mengemuka dalam era pemerintahan Orde Baru.

Uji Kualitas Kepemimpinan

Kembali menyangkut pada kepemimpinan yang kuat, berintegritas dan bertanggung jawab, memang selalu menimbulkan kontroversi. Namun justru karena kontoversi itu kualitas seorang pemimpin diuji. Melalui integritas dan tanggungjawabnya kita dapat melihat bagaimana dia menghadapi risiko atau konsekuensi dari sikap dan tindakan kepemimpinanya. Dari situ pula, kita dapat menilai bagaimana pengorbanan yang dia tunjukkan, serta bagaimana dia bereaksi terhadap kritikan yang dialamatkan.

Masa masih berkuasa, boleh saja para pengkrtik seolah seperti dibungkam oleh kepemimpinan Orde Baru. Namun, kita tetap perlu melihat konteksnya dari situasi dan kondisinya. Masa Orde Baru, kritik yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional, memang cenderung tidak mendapat tempat atau tidak ditolerir. Namun, tidak berarti orang-orang dilarang berpikir kritis.

Istilah kritik dan kritis dipahami mengandung pengertian yang berbeda. Kata “kritik” cenderung bersifat destruktif, tidak membangun, dan oleh karena itu istilah ini dikendalikan oleh Orde Baru. Hal ini dapat dipahami, mengingat focus perhatian masa Orde Baru adalah pembangunan. Segala-galanya kala itu diorientasikan untuk pembangunan. Kata “pembangunan” kala itu merupakan kosa kata yang sangat penting sehingga terkadang ada tokoh yang “memanipulir” atau menyelewengkan untuk kepentingan pribadinya.

Sementara kata ”kritis” dinilai lebih netral, obyektif, mendalam dan dapat bersifat sangat membangun karena mengarah pada upaya pemecahan masalah. Oleh karena itu, berpikir kritis sebenarnya cukup berkembang dalam era Orde Baru. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden kita saat ini, boleh disebut sebagai seorang tokoh yang dikenal kritis dengan berbagai pemikirannya pada masa Orde Baru, terutama dalam membawa reformasi dalam tubuh ABRI (kini TNI).

Nah, apapun penilaian yang dapat kita tujukan kepada Pak Harto, kita dapat melihatnya dari dua sisi yang berbeda, tergantung di mana kita berada. Penilaian banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dan kepentingan orang yang menilai. Cara berfikir, sikap, kepribadian dan karakter kita juga sangat menentukan dari bentuk penilaian kita. Kini semua penilaian tersebut sudah sah-sah saja karena tanggungjawab dari kebebasan yang kita miliki ada pada diri kita masing-masing. Hal yang pasti, kepemimpinan Pak Harto dan juga Bung Karno, akan selalu menjadi rujukan bagi kita semua. Rujukan seperti apa yang mau kita petik, yah terpulang atau terserah kepada kita.  (Penulis Dosen Fikom UPDMB Jakarta)

Januari 9, 2009 - Posted by | Karya Tulisan

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: