Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Kinerja KPU dan Kerawanan Pemilu

Oleh Drs Usman Yatim MPd
ImageSuasana menghadapi pemilu terasa kian menghangat. Media massa, terlebih televisi terus menayangkan berbagai pemberitaan seputar permasalahan pemilu. Kini masyarakat dapat lebih banyak mengetahui berbagai informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang baru digelar April tahun depan tersebut.
Apa yang kita amati dari pemberitaan akhir-akhir ini, Pemilu 2009 jika tidak diantisipasi dapat mengundang berbagai kerawanan yang dapat mengeruhkan suasana kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerawanan tersebut dapat terlihat dari kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara Pemilu, partai-partai peserta pemilu, dan sikap masyarakat sendiri dalam merespon isu-isu yang berkembang seputar masalah pemilu.

Kinerja KPU kini banyak dipertanyakan, terlebih setelah KPU meloloskan 4 parpol baru sebagai peserta pemilu, menambah 34 parpol yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009. KPU dengan dalih memenuhi keputusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) terpaksa harus mau menerima 4 parpol baru tersebut sebagai peserta Pemilu 2009. Padahal sebelumnya banyak yang mempertanyakan, kenapa justru peserta Pemilu 2009 menjadi bertambah atau bukannya berkurang mengikuti trend pemilu yang sudah-sudah?

Sama kita ketahui, peserta Pemilu selama era reformasi awalnya tahun 1999 yang diikuti 48 parpol. Jumlah ini memang terbilang besar, hanya dikalahkan Pemilu 1955 yang berjumlah 172 konstestan (partai plus peserta individu) tapi 3 kali lipat lebih dibanding  Pemilu 1971 (awal Orde Baru) yang berjumlah 10 partai. Namun besarnya peserta Pemilu 1999 kala itu dapat dimaklumi dengan dalih hal itu sebagai buah atau bagian dari dinamika era reformasi.

Ketika jumlah parpol berkurang pada Pemilu 2004 menjadi 24, banyak disambut gembira dan dianggap kita mulai meninggalkan euphoria reformasi. Harapannya ke depan, begitu kesadaran berpolitik kita kian tinggi, begitu pula dengan tingkat kedewasaan berpolitik maka jumlah parpol pun kian menyusut. Mengacu pada banyak Negara-negara maju, terutama di Eropa dan Amerika, ada keinginan jumlah peserta Pemilu tidak lebih dari 10 parpol. Amerika Serikat, misalnya, hanya dua yang dikenal, Partai Demokrat dan Partai Republik, atau ada satu calon independent pada saat pemilihan presiden. Masa Orde Baru, setelah Pemilu 1971, jumlahnya sudah ideal yaitu hanya 3 parpol. Sayangnya kala itu dinilai “dipaksakan” oleh yang berkuasa meski sebetulnya tetaplah melalui proses demokrasi di legislative.

Mengapa jumlah parpol peserta pemilu kini terus membengkak? Apa dan siapa yang salah? Tentu saja semua pihak dapat disalahkan atau tidak mau disalahkan. KPU dapat saja berkilah, peserta Pemilu 2009 menjadi banyak karena begitulah aturan yang harus diikuti sebagaimana amanat Undang-undang Pemilu. Penambahan 4 parpol baru bukan kehendak KPU tapi keputusan PTUN yang tentu juga mengacu terutama pada Undang-undang Pemilu.

Artinya, dapat saja dinilai bahwa pembuat UU lah yang menimbulkan pembengkakan peserta Pemilu 2009. Namun, sebagaimana diberitakan, banyak kalangan legislative menilai kinerja KPU yang kurang teliti, tegas dan berani menerapkan kriteria  yang membuat peserta pemilu jadi banyak. Penilaian ini kian menguat ketika data jumlah calon legislative pun tidak akurat disampaikan oleh KPU. Kalau jumlah caleg saja diinformasikan keliru oleh KPU, bagaimana nanti dengan hasil penghitungan suara yang sangat mempengaruhi perolehan kursi di legislative dan juga ketika pemilihan presiden dan wakil peresiden? Inilah sebuah kerawanan yang patut diantisipasi sejak dini, jika kita tidak ingin menghadapi krisis politik tahun depan.

Suara Terbanyak

Kerawanan lain yang dapat mengundang masalah adalah menyangkut kinerja partai politik itu sendiri. Akhir-akhir ini sejumlah partai besar menyuarakan seputar penetapan caleg terpilih yang nanti didasarkan oleh suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Semula hal ini dimunculkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Kebijakan PAN ini sungguh sangat menarik dan berdampak pada banyaknya komentar positif dari masyarakat, terlebih lagi oleh para bakal caleg. Apalagi bakal caleg dari PAN yang di antaranya direkrut secara terbuka, tanpa memandang apakah itu sebelumnya kader atau tidak. PAN yang dipimpin Sutrisno Bachir ini pada satu sisi banyak melakukan terobosan tapi pada sisi lain dapat saja menimbulkan kerawanan jika nanti menghadapi kendala dalam penerapan hasil terobosan tersebut.

Kini PAN tidak sendiri dalam menerapkan system suara terbanyak tersebut. Sejumlah partai besar lainnya juga mengikuti langkah PAN, antara lain Partai Golkar dan Partai Demokrat. Menjadi pertanyaan besar, mengapa Partai Golkar dan Partai Demokrat latah mengikuti langkah PAN? Bagaimana mungkin, partai besar yang solid tiba-tiba menyuarakan penerapan system suara terbanyak? Lebih jauh juga dipertanyakan, mungkinkah system ini diterapkan secara benar atau fair? Bagaimana pula dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang ada? Apa KPU juga dapat menentukan dalam masalah ini?

Terlepas dari ide system suara terbanyak yang memang cukup ideal ini, cukup banyak yang meragukan untuk dapat dilaksanakan pada Pemilu 2009. Selain terkait dengan perangkat aturan mainnya yang belum tertuang dalam UU, penerapan system ini banyak disuarakan hanyalah sebagai move atau bahkan sekadar “akal-akalan”   untuk menarik simpati dan dukungan dari semua caleg yang ada. Penerapan system suara terbanyak memang sangat demokratis dan memang demikianlah idealnya dalam suatu pemilihan lewat pemungutan suara.

Namun, jika itu hanyalah sekadar “akal-akalan” dan pada akhirnya dinyatakan sulit diterapkan dengan dalih teknis dan tidak mendapat dukungan secara formal lewat peraturan perundang-undangan maka siap-siaplah akan ada masalah pada Pemilu mendatang. Masalah dapat muncul dalam internal partai dan dapat pula meluas di tengah para pendukung sejumlah caleg. Jika belakangan ini dalam penentuan caleg saja sudah menimbulkan masalah di beberapa daerah, maka nanti masalah yang besar dapat muncul sebagai sebuah kerawanan yang dapat mengganjal keabsahan Pemilu 2009.

Tentu saja, bagaimanapun kita mengharapkan Pemilu 2009 dapat terselenggara secara lancar, aman, jujur dan adil, serta menghasilkan yang terbaik buat bangsa dan Negara. Kita tetap berharap, KPU kian mantap kinerjanya ke depan. Jika akhir-akhir banyak menghadapi masalah maka semua ke depan akan makin solid dan mantap. Segenap anggota KPU tentu terus belajar dari pengalaman, begitu pula segenap perangkatnya yang ada memiliki tanggungjawab sama untuk menyukseskan Pemilu 2009.

Sementara petinggi partai politik peserta pemilu juga terus mengembangkan system kerja yang terbaik, menonjolkan kepemimpinan yang dapat diterima, serta para kadernya memiliki loyalitas tinggi terhadap apapun keputusan yang diambil oleh partai. Khusus kepada para caleg, hendaklah pula memiliki kesadaran dan kedewasaan berpolitik yang tinggi.

Indikatornya, dapat terlihat dari motivasi tidak menjadikan kursi sebagai tujuan akhir, melainkan partisipasi politik yang mencerdaskan kehidupan rakyatlah yang paling harus dikedepankan. Artinya, dalam soal perolehan kursi dapat saja antara harapan dan kenyataan tidak selalu sama. Terpenting, jangan sampai kekecewaan membuahkan anarki politik, menggagalkan agenda nasional demi keinginan kelompok, golongan, atau apalagi individu.

Mungkin, ada baiknya kita terus mengikuti bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum di AS yang juga bakal memilih presidennya yang baru tahun ini. Pemilu di AS juga hingar bingar tapi bukan menyangkut soal protes-memprotes, melainkan dalam menentukan siapa bakal jadi pemenangnya. Bagi para kandidat dan pendukungnya, sikap siap menang dan siap kalah sudah menjadi tradisi yang membuat indahnya pemilu di negeri adikuasa tersebut. Semoga kitapun demikian nantinya!

Penulis adalah dosen Fikom UPDMB Jakarta.

Januari 9, 2009 - Posted by | Karya Tulisan

1 Komentar »

  1. Assalamu alaikum wr. wb.

    Saudaraku tersayang,
    lihat kenyataan yang ada di sekitar kita!

    Uang Dihamburkan…
    Rakyat dilenakan…
    Pesta DEMOKRASI menguras trilyunan rupiah.
    Rakyat diminta menyukseskannya.
    Tapi rakyat gigit jari setelahnya.
    DEMOKRASI untuk SIAPA?

    Ayo temukan jawabannya dengan mengikuti!
    Halqah Islam & Peradaban
    –mewujudkan rahmat untuk semua–
    “Masihkah Berharap pada Demokrasi?”
    Tinjauan kritis terhadap Demokratisasi di Dunia Islam
    Dengan Pembicara:
    Muhammad Rahmat Kurnia (DPP HTI)
    KH. Ahmad Fadholi (DPD HTI Soloraya)
    yang insyaAllah akan diadakan pada:
    Kamis, 26 Maret 2009
    08.00 – 12.00 WIB
    Gedung Al Irsyad
    CP:
    Humas HTI Soloraya
    HM. Sholahudin SE, M.Si.
    081802502555
    Ikuti juga perkembangan berita aktual lainnya di
    hizbut-tahrir.or.id

    Semoga Ia senantiasa memberikan petunjuk dan kasih sayangnya kepada kita semua.
    Ok, ma kasih atas perhatian dan kerja samanya.
    Mohon maaf jika ada ucapan yang kurang berkenan. (-_-)

    Wassalamu alaikum wr. wb.

    Komentar oleh dir88gun | Maret 21, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: