Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Presiden SBY dan Moralitas

Oleh Drs Usman Yatim MPd

ImageSungguh menarik mengikuti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam `Dialog Eksklusif` yang ditayangkan Metro TV, Minggu (8/6) malam. Sebagai pemimpin, Presiden SBY menyatakan, dia harus mengambil risiko dari efek kenaikan harga BBM, termasuk penurunan popularitasnya. ”Bagi saya, lebih mulia dan lebih terhormat mengambil risiko dengan konsekuensi popularitas saya yang turun karena keputusan pahit ini, daripada saya tidak berbuat apa-apa supaya saya tetap populer,”  ucapnya.

Pernyataan SBY tersebut merupakan jawaban atas sikapnya dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. SBY memaklumi konsekuensi atas kenaikan BBM, yaitu mendapat kritikan dari berbagai pihak dan siap menerima kenyataan turunnya popularitas di mata public. Menaikkan harga BBM dinyatakannya sebagai kebijakan yang tidak dapat dihindari, walaupun hal itu dapat merugikan citra politiknya.

”Hal itu sudah saya pikirkan masak-masak. Tujuan saya adalah menyelamatkan ekonomi negeri kita ke depan. Bukan hanya soal APBN, tapi juga seluruhnya. Oleh karena itu justru tidak bermoral kalau saya hanya menghitung untung rugi untuk saya dan untuk politik saya maka saya tidak berani mengambil keputusan itu,” kata SBY lagi.

SBY mengatakan, dia mengikuti pooling segera setelah keputusan kenaikan harga BBM diambil. “Popularitas saya menurun, saya terima hal itu. Wajar kalau itu terjadi. Kalau seberapa besar, kita lihat saja nanti dalam keberlanjutan politik di negeri ini. Tetapi selalu ada seperti itu, karena politik itu ya politik. Apapun bisa menjadi amunisi untuk diangkat dalam rangka struggle for power,” ucapnya.

Presiden SBY memaklumi pula bahwa, apapun kebijakan yang dia ambil akan tetap mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kritikan itu boleh jadi dapat diterima dalam kerangka analisis ekonomi, namun lebih dari itu dapat pula dalam kerangka persiapan membangun investasi politik menuju Pemilu 2009.

”Saya cermati, banyak sekali opini, serangan-serangan politik, kecaman, dan lain-lain. Kalau itu masih dalam bingkai politik kompetisi menuju 2009, saya harus terima apa adanya. Saya harus hadapi. Kita semua ingin berhasil dalam politik. Semua punya ambisi dan kepentingan dalam kehidupan politik,” kata SBY memaklumi kritik tersebut yang ditudingkan kepadanya.

Namun, tampaknya SBY mengingatkan, kritik yang dialamatkan seyogyanya tidak dalam kerangka agenda kepentingan politik semata tetapi perlu juga dipikirkan masalah bersama yang dihadapi untuk kepentingan jangka panjang dan benar-benar buat rakyat banyak.

”Tapi ada satu hal, ada satu titik, satu penggal sejarah, kita para elite dan para politisi harus bisa mengesampingkan ego kita, kepentingan yang sangat praktis di bidang kekuasaan manakala rakyat memerlukan satu pikiran bersama, satu langkah bersama untuk kebaikan mereka semua. Itulah barangkali yang kita pikirkan dalam kehidupan demokrasi yang tengah mekar dewasa ini,” ujar SBY.

Presiden SBY menilai perjalanan demokrasi di Indonesia secara umum positif. “Demokrasi bergerak ke depan, kebebasan dan penghormatan pada hak asasi manusia, demokratisasi itu sendiri, partisipasi rakyat, dan lain-lain itu harus kita jaga dan pelihara. Satu hal memang, demokrasi itu perlu pranata, perlu etika, aturan main. Itulah yang mesti kita pegang teguh, bahwa dalam memperjuangkan kepentingan politik jangan dilupakan ada tatanan-tatanan lain yang akhirnya demokrasi kita akan sangat indah. Demokrasi kita akan membawa akhlak dan rakyat akan senang karena kompetisinya akan lebih sehat, konstruktif,” jelas Presiden SBY.

Masalah Moralitas

Presiden SBY dalam pernyataan di atas banyak menekankan pada masalah moral. Dia mengingatkan, kebijakan yang diambil harus dipahami dalam konteks kepentingan bersama, bukan kepentingan politik sesaat. Jadi dapat diartikan, jika masalah yang berkait dengan kepentingan bersama, menyangkut hajat hidup rakyat banyak, kepentingan politik harus dapat dikendalikan. Jika tidak, maka moralitas kita patut dipertanyakan.

Berbicara soal moralitas memang cukup menarik untuk disimak. Era reformasi yang membuka kran kebebasan tanpa batas, membuat kita seolah dapat bersikap dan berbuat apa saja. Akibatnya, kita terus menerus melihat dan merasakan hingar bingar dalam segala hal. Cobalah kita mengikuti pemberitaan di media massa, terlebih dalam media televise, apa saja kini dapat diramaikan atau dihebohkan. Luar biasanya, pemerintahan SBY selalu menjadi bulan-bulanan.

Sangat jarang kita temukan, pemberitaan yang mengedepankan hal-hal positif dari pemerintahan SBY. Terlebih lagi dengan berbagai kebijakan yang diambilnya. Misalkan saja, kebijakan seputar masalah kenaikan harga BBM, hampir semua sajian media mengecam pemerintahan SBY. Nada pembelaan dari pejabat pemerintah memang ada tapi jauh kalah banyak dibanding dengan yang melakukan kritik, penolakan atau bahkan hujatan. Berbagai pemberitaan aksi demo, wawancara, talkshow, bahkan berbagai program infotainment juga banyak berisi sajian penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM.

Oleh karena itulah, tampilnya Presiden SBY dalam dialog ekslusif di Metro TV sedikit dapat menetralisir atas berbagai kritikan yang ada terhadap pemerintah. Namun, bagaimanapun porsinya masih terasa belum cukup karena pemberitaan negative atas kebijakan soal BBM terus tetap berlanjut.

Apalagi, lembaga tinggi Negara, tepatnya DPR juga masih “ngotot” mengkritisi kebijakan tersebut. Kritisi yang dilakukan bukan dalam konteks ikut memberi solusi atas permasalahan ekonomi pasca-kenaikan BBM tapi lebih banyak bernuansa politis untuk mencari simpati dukungan dalam rangka pemilu mendatang. Padahal kita harus jujur, kebijakan menaikkan harga BBM memang tidak dapat dihindari. Pemerintah negara tetangga, Malaysia, juga melakukan kebijakan serupa. Memang kondisi kita tak sama dengan Malaysia tapi bukankah masalah BBM kini memang menjadi masalah banyak Negara?

Terus Mencuat

Masalah moralitas politik dan juga moralitas pada umumnya akan tetap perlu kita sikapi ke depan. Suhu politik yang terus menghangat sampai pemilu mendatang dapat saja memanfaatkan berbagai masalah yang ada saat ini. Misalkan saja, setelah isu BBM, kini yang mencuat adalah seputar kasus Ahmadiyah, konflik horizontal umat Islam, dan secara lokal konflik Pilkada Maluku Utara. Kian mendekati pemilu isu-isu baru muncul. Semuanya dapat ditebak bakal bermuara pada pemojokan pemerintahan SBY. Itulah risiko bagi incumbent, pihak yang sedang berkuasa.

Selama sepekan terakhir, berbagai aksi unjuk rasa bertema penolakan kenaikan BBM agak mereda gara-gara menyeruaknya masalah Ahmadiyah. Kita dihebohkan kasus aksi pemukulan di Monas yang menimbulkan citra terpojoknya FPI (Front Pembela Islam). Konflik horisontal menyeruak gara-gara pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab berseteru dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Massa NU berbendera Banser siap perang untuk membubarkan FPI. Lucunya, masalah Ahmadiyah nyaris ingin dilupakan.

Untung saja, tokoh-tokoh senior Islam menyadari cepat akan bahaya konflik horizontal ini. Puncaknya, Senin 9 Juni 2008, para kiai di bawah komando KH Nur Iskandar SQ mengerahkan massa, kembali menuntut pembubaran Ahmadiyah. Tidak tahu, apakah karena tekanan aksi massa atau memang sudah saatnya, pemerintah akhirnya jadi juga mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tentang aktifitas Ahmadiyah. SKB ini cukup meredakan banyak pihak, namun ada pula yang menilai masih kurang tegas.

SKB soal Ahmadiyah tampaknya bakal masih dijadikan isu untuk terus memojokkan pemerintahan SBY. Isu Ahmadiyah dapat bermuara pada upaya pemojokan pemerintahan SBY, baik oleh mereka yang setuju Ahmadiyah dibubarkan maupun yang tidak setuju dibubarkan. Pro kontra soal Ahmadiyah dapat datang dari kalangan internal kelompok Islam maupun eksternal seperti kelompok nasionalis. Bahkan Gus Dur yang diposisikan sebagai kelompok Islam karena masih sangat berpengaruh di kalangan Nahdiyin dapat saja berhadapan frontal dengan kelompok Islam sehingga konflik horizontal terus mencuat.

Nah, di sinilah moralitas kita patut dipertanyakan sebagaimana disinggung Presiden SBY. Apakah kita menjadikan berbagai isu, masalah yang terkait akar rumput, kita manfaatkan untuk agenda politik tahun 2009. Tentu saja, tidak ada salahnya kita punya agenda politik dan memanfaatkan akar rumput. Namun, apakah kita tega demi agenda politik, kita menggunakan cara-cara yang bermuara pada tindakan anarkis, membuat perusakan atau kerusuhan yang menimbulkan banyak korban?

Berbagai aksi anarkis dapat saja dipicu dan datang dari mana saja. Siapa menuding siapa sebagai pelaku, provokator aksi anarkis dapat saja dialamatkan. Saling tuding akan banyak muncul. Semua akan banyak membela diri dan menyalahkan pihak lain ketika aksi anarkis muncul. Lantas, apakah kita akan menyalahkan aparat keamanan, Pak Polisi?  Sekali lagi, moralitas kita semualah yang harus menjawabnya. Masalahnya, apakah kita memang mau sungguh-sungguh mengedepankan moralitas?

Penulis adalah dosen Fikom UPDM(B) Jakarta

Januari 9, 2009 - Posted by | Karya Tulisan

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: