Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

UU Pornografi

Oleh Drs Usman Yatim MPd

ImageDPR (Dewan Perwakilan Rakyat) akhirnya mensahkan RUU (Rancangan Undang Undang) Pornografi menjadi undang-undang dalam sidang Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Agung Laksono, di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2008. Pengesahan RUU ini diwarnai aksi walkout oleh fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Terlepas dari berbagai kontroversi dalam pembahasan dan pengesahannya, lahirnya UU Pornografi ini patut menjadi catatan kita, terutama dalam konteks upaya melahirkan produk hukum yang dapat menjawab berbagai keresahan masyarakat terhadap bahaya maraknya pornografi dan pornoaksi. Selama ini aparat penegak hukum banyak berkilah terhadap penanganan masalah pornografi karena tidak atau belum jelasnya dasar hukum yang harus dipakai.

Mereka yang menolak RUU Pornografi selama ini, selain terkait dengan masalah potensi ancaman disintegrasi bangsa, banyak mengaitkannya dengan masih dapat digunakannya ayat atau pasal dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau UU lainnya. Faktanya selama ini, sikap tegas aparat penegak hukum tetap tidak terlihat sehingga banyak pertanyaan, apakah kita akan terus membiarkan kondisi yang menyebut negara kita sebagai surganya pornografi, dan juga pornoaksi.

Lantas dengan telah disahkannya RUU ini maka kini seyogyanya aparat penegak hukum sudah dapat berbuat banyak. Begitu pula dengan mereka yang dinilai cenderung melakukan aktifitas yang mengembangkan pornografi dan pornoaksi tentu mulai mencoba mensiasati atau setidaknya mengendalikan diri untuk tidak secara vulgar mengedepankan aktifitas yang bernuansa pornografi dan pornoaksi.

Setelah diundangkannnya RUU ini, tentu kita bertanya apakah masalah pornografi dan pornoaksi tetap akan marak di negeri kita. Hal yang paling banyak disorot dalam masalah ini antara lain menyangkut terlalu mudahnya didapat berbagai produk pornografi, seperti peredaran vcd/dvd porno di pasaran. Aparat hukum memang sering melakukan razia terhadap para pedagang cd/dvd porno tetapi tetap saja tidak membuat jera orang untuk kembali memasarkannya.

Selain itu juga dipertanyakan mengapa tindakan aparat tidak ditujukan kepada para bos pengganda. Jika aparat berani bertindak pada para bos pengganda vcd/dvd porno mungkin kegiatan penjualan di pasar bebas tidak begitu menonjol. Jadi, tertipkan pada tingkat hulu dan bukan di hilirnya. Begitu pula terhadap produk media cetak porno seperti majalah yang kini kian marak, seyogyanya ada keberanian pihak aparat hukum untuk melakukan penindakan.

Kini masyarakat luas sedang mengamati apakah UU Pornografi ini akan menjadi produk hukum yang efektif dalam memberantas pornografi dan pornoaksi atau masalahnya tetap sebagaimana selama ini. UU ini memang dapat saja berfungsi efektif atau sebaliknya tetap menjadi produk hukum yang mandul, sebagaimana banyak berbagai produk hukum lainnya yang dihasilkan DPR.

UU ini efektif atau berdayaguna bilamana para penegak hukum memang  dapat memanfaatknya secara maksimal, tanpa terpengaruh dengan berbagai penolakan yang dilakukan sekelompok orang atau kelompok selama ini. Penegak hukum sebagai bagian dari pemerintah, penyelenggara Negara, harusnya dapat berfikir jernih dan jauh ke depan. Politisasi terhadap masalah ini jangan sampai menimbulkan benar-benar disintegrasi sebagaimana ancaman yang banyak mengemuka saat pembahasan RUU ini.

Kita dapat memaklumi adanya berbagai kekhawatiran terhadap lahirnya UU yang baru ini. Memang jika UU ini benar nantinya dapat menimbulkan ekses negative, misalnya membuat orang tidak lagi kreatif dalam mengembangkan seni atau tindakan penegak hukum menimbulkan ketakutan berlebihan di sementara daerah yang menolak RUU Pornografi maka patutlah dipertanyakan kehadirannya. Namun, hal ini sangat jauh kemungkinan dari hal tersebut.

UU Pornografi ini jika dilihat dari kacamata pikiran yang jernih, jauh dari prasangka dan sikap egosentris, sebetulnya tidaklah jauh berbeda dengan berbagai produk hukum lainnya yang sudah ada selama ini. UU ini tetaplah berada pada posisi sebagai salah satu alat yang efektif atau tidaknya sangat tergantung dari para penggunanya. UU ini dapat saja menjadi mandul manakala memang dia tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Persoalan sesungguhnya apakah kita memang mau serius mengatasi masalah bahaya maraknya pornografi dan pornoaksi. Apakah kita tetap berfikir dan berprilaku sama sebagaimana selama ini yang memang cenderung membiarkan pornografi dan pornoaksi? Kita dengan dalih era kebebasan dan budaya masyarakat sudah sebagaimana di Negara-negara barat dapat menilai masalah ini sebagai bukan masalah serius yang harus membuat pemerintah turun tangan.

Apalagi jika kita melihat persoalan ini sebagai urusan pribadi, tergantung dari sikap masing-masing orangtua atau keluarga maka dapat saja pornografi tetap saja akan marak. Tantangan yang dihadapi juga terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang kian canggih, menembus ruang dan waktu. Misalnya saja, pornografi lewat internet, apakah mungkin dapat dikendalikan dan diawasi? Untuk lewat warung-warung internet boleh jadi dapat diawasi tetapi bagaimana yang masuk langsung ke rumah-rumah. Kita tahu kini untuk akses internet ke rumah-rumah sudah demikian mudah dan murah.

Kita sependapat bahwa UU Pornografi tidak menjamin pornografi dan pornoaksi akan dapat segera diberantas. Masalah ini bukan semata menyangkut UU tetapi lebih dari itu tergantung dari niat dan tindakan kita, apakah benar-benar serius untuk memerangi pornografi dan pornoaksi tersebut. Berbagai dalih baru dapat saja dimajukan untuk membuat UU ini tidak efektif, misalnya masih menunggu adanya berbagai petunjuk pelaksanaannya, apakah itu dalam bentuk peraturan pemerintah, serta kebijakan lainnya.

Andai berbagai dalih memang tetap kembali muncul, seperti sebagamana yang dikemukakan oleh mereka yang menolak selama ini, maka boleh jadi masalah pornografi dan pornoaksi tetap tidak akan ada habis-habisnya. Tentu saja, harapan kita tidaklah demikian adanya. Bagaimanapun keberadaan UU yang baru ini harus tetap kita pandang sebagai terobosan baru dalam upaya menyelamatkan anak bangsa dari ancaman kerusakan moral melalui pornografi dan pornoaksi.

UU ini boleh jadi banyak sisi kelemahannya tetapi untuk saat ini apa yang telah dihasilkan DPR bersama pemerintah patut diberikan apresiasi. Prinsip yang kita kedepankan adalah lebih baik menghasilkan sesuatu meski ada kekuarangan di sana sini, daripada tidak berbuat tetapi kita terus berkeluh kesah terhadap masalah yang dihadapi. Kita yakin, berbagai kekurangan yang ada dari UU ini nantinya akan ada penyempurnaan. Semoga UU yang baru ini membawa angin segar bagi upaya mengatasi masalah maraknya pornografi dan pornoaksi.

Penulis adalah dosen Fikom UPDM(B) Jakarta.

Januari 10, 2009 - Posted by | Karya Tulisan

1 Komentar »

  1. Setuju

    Komentar oleh Bagus | September 22, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: