Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Putusan MK ” Suara Terbanyak ” Kurangi Konflik Internal Partai

24 Desember 2008 | 17:32 WIB

Pontianak ( Berita ) : Sejumlah calon legislatif yang tidak menempati nomor urut satu di daerah pemilihan untuk Pemilu 2009 menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang suara terbanyak cukup adil dan dapat mengurangi konflik internal di partai.

“Selama ini, meski ada kesepakatan internal di sejumlah partai bahwa suara terbanyak yang berhak duduk di kursi legislatif, namun belum didukung oleh aturan yang lebih tinggi” kata Zainuddin Isman, calon legislatif DPR RI nomor urut lima dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan Kalbar, di Pontianak, Rabu [24/12].

Ia mengatakan, kesepakatan itu akan memicu konflik-konflik internal sesama kader partai. Kondisi itu telah terlihat pada Pemilu 2004 lalu. Menurut Zainuddin Isman, KPU maupun partai politik wajib melaksanakan keputusan MK tersebut. Di PPP, sebelumnya penentuan kader yang berhak duduk di kursi legislatif mengacu nomor urut kalau bilangan pokok pembagi tidak tercapai. “Putusan MK membuat siapa pun yang maju di Pemilu 2009 tidak bisa duduk-duduk sambil berharap nomor urut” kata Zainuddin Isman.

Pemilu legislatif, lanjut dia, untuk memperebutkan massa partai serta “swing votter”. “Kalau Pilkada lebih ke figur” kata dia. Oktavianus Frans, calon legislatif di DPRD Kabupaten Pontianak daerah pemilihan Mempawah Hilir nomor urut empat menyambut baik putusan itu.

Menurut dia, secara internal ada kesepakatan di partai bahwa suara terbanyak yang berhak duduk di kursi legislatif. “Adanya putusan MK, kami dapat lebih giat bergerak dan optimal” kata Oktavianus Frans.

Anggota DPRD Kalbar dari Partai Amanat Nasional, Tony Kurniadi mengatakan, partai berlambang matahari itu sudah sejak jauh hari mewacanakan suara terbanyak. “Tidak bisa dipungkiri, PAN yang pertama kali menggunakan kriteria itu” kata Tony.

Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/12), mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait uji materi UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu, sehingga penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak. “Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU No. 10 Tahun 2008 maka permohonan pemohon dikabulkan” ujar Ketua Majelis Hakim Mahfud MD ketika membacakan putusan di Gedung MK.

Menurut Mahfud, pelaksanaan putusan MK tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan siap melaksanakan putusan MK jika memang harus menetapkan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

Peluang Caleg “Nomor Sepatu”

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 ditentukan melalui sistem suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut seperti berlaku selama ini, akan membuka peluang calon legislatif (caleg) “nomor sepatu” (nomor di bawah) bisa duduk di legislatif.

“Saya sangat gembira menyambut keputusan MK tersebut, karena membuka peluang caleg yang di bawah nomor satu bisa menjadi anggota DPRD” kata salah seorang calon anggota DPRD Kota Palembang, Nurul Khotimah, di Palembang, Rabu.

Menurut dia, dengan adanya keputusan MK tersebut maka semua caleg akan berkompetisi meraih suara sebanyak-banyaknya untuk bisa duduk di legislatif pada Pemilu 2009 nanti, terutama bagi partai yang belum menerapkan sistem suara terbanyak.

“Partai saya untuk Pemilu 2009 masih berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dengan ketentuan yang meraih 30 persen suara bisa duduk di DPRD” kata Nurul yang mencalonkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Ia menyatakan, dengan adanya keputusan MK mengenai sistem suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut pada Pemilu 2009 nanti, secara otomatis semua caleg mulai dari nomor satu sampai nomor seterusnya akan bergerak bersama-sama untuk mendapatkan suara yang besar.

Selama ini, caleg-caleg “nomor sepatu” dari partai yang belum menerapkan sistem suara terbanyak, tampak tidak begitu semangat untuk bergerak, meskipun undang-undang telah menetapkan yang akan duduk di legislatif adalah mereka yang meraih 30 persen suara itu. “Keputusan MK tersebut, mendorong adanya rasa keadilan di antara caleg itu, sehingga semuanya terdorong untuk bergerak karena mereka yang meraih suara terbanyak maka dia lah yang bakal menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2009 nanti” ujar dia lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan, pihaknya siap melaksanakan putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi UU Pemilu sehingga penetapan calon terpilih nantinya berdasarkan suara terbanyak. “Tentu kita akan taati dan laksanakan putusan MK itu, meskipun sebenarnya waktunya tidak tepat karena tahapan penyusunan calon anggota legislatif (caleg) sudah selesai” ujar dia lagi.

Iklim Politik Nasional

Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan caleg terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak akan berdampak pada penyehatan iklim politik nasional karena telah mencerminkan azas keadilan dan demokrasi.

Kepada pers disela-sela peluncuran Buku Putih Pilkada Malut di Jakarta, Rabu, Amien mengatakan bahwa putusan MK tersebut merupakan langkah yang sangat bagus bagi pembenahan sistem politik nasional saat ini.

“Putusan itu sudah benar karena dasar suara terbanyak itu sesuai dengan semangat berdemokrasi dan juga mencerminkan keadilan” katanya. Dikemukakannya bahwa sejak awal dirinya menilai ketentuan penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut, sebagaimana yang tercantum dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu itu, pada dasarnya merupakan penipuan terhadap rakyat. “Bagaimana mungkin caleg yang seharusnya terpilih berdasarkan suara terbanyak bisa dikalahkan hanya karena tidak berada di nomor urut satu” ujar tokoh reformasi itu.

Karenanya, menurut Amien Rais, Ketua MK Mahfud MD layak mendapat penghargaan khusus atas putusannya mengadopsi aspirasi masyarakat yang menghendaki iklim berdemokrasi yang sehat. Sebelumnya MK mengabulkan gugatan uji materiil atas Pasal 124 huruf a, b, c, d dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu. Dengan demikian, penetapan caleg terpilih pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan digantikan dengan sistem perolehan suara terbanyak.

Amien mengatakan bahwa putusan MK itu sekaligus pula menjadi pelajaran berharga bagi DPR agar tidak terus menerus membuat peraturan perundang-undangan yang konyol dan menafikkan kehendak demokrasi dan masyarakat.

Mengenai teknis pengaturan caleg terpilih selanjutnya yang didasarkan pada putusan MK itu, Amien Rais berpendapat bahwa hal itu cukup diatur melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja.

“Jadi ketentuan UU yang menetapkan caleg terpilih berdasarkan nomor urut bisa diabaikan tanpa harus membongkar UU tentang Pemilu itu. Cukup KPU saja mengeluarkan SK tentang hal ini dan selesai” ujarnya. ( ant )(caleg.org)

Sumber: PONTIANAK POST

Februari 3, 2009 - Posted by | Berita Seputar Pemilu

1 Komentar »

  1. sepertinya tahun ini pemenang caleg akan berasal dari no. urut bawah karena mereka aktif mendekati masyarakat tidak berdasarkan uang semata

    Komentar oleh arisrahman | Februari 8, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: