Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Pemilu dan Format Politik Indonesia

Oleh Usman Yatim

ImageHingar bingar politik kian menggema seiring dengan kian mendekatnya hari pemungutan suara 9 April 2009. Kesibukan dalam menyambut pesta demokrasi terlihat di mana-mana. Para kontestan pemilu, partai politik dengan ujung tombaknya para calon legislative (caleg) sibuk sejak jauh hari untuk melakukan sosialisasi, penggalangan atau kampanye.

Anggota KPU beserta jajarannya sibuk pula menyiapkan segala sesuatu untuk kesiapan hari pencontrengan dengan penghitungan suaranya. Sementara masyarakat sendiri, terutama yang terkait dengan Pemilu, sibuk sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Partai politik bersama para calegnya kini, pada Maret ini, boleh dikatakan mulai habis-habisan untuk berbuat segala sesuatunya untuk dapat menarik minat masyarakat agar mau memilihnya pada Pemilu yang berbeda jauh dibanding Pemilu 2004 dan sebelumnya. Sebagian dari partai-partai menyambut hangat pemilu kali ini, namun tidak sedikit pula merasa waswas apakah akan dapat memenuhi target sebagaimana diharapkan.Optimistis, keragu-raguan, atau malah pesimistis menyelimuti partai-partai, apalagi banyak para caleg.

Sikap penuh tanda tanya patutlah ada pada kita untuk mencermati tentang bagaimana hasil Pemilu kali ini. Pertanyaannya, apakah hasil pemilu sekarang akan benar-benar dapat menghasilkan adanya produk legislative yang mencerminkan sebuah kekuatan politik yang dapat memainkan perannya dalam mengimbangi posisi eksekutif?

Apakah wakil rakyat hasil Pemilu 2009 akan dapat menepis banyak keraguan rakyat atas kemampuan mereka sebagaimana banyak ditudingkan pada wakil-wakil rakyat sebelumnya? Lebih jauh, apakah produk legislative kali ini sudah sesuai dalam format politik Indonesia secara ideal sehingga perubahan mendasar tidak lagi banyak terjadi pada pemilu-pemilu mendatang? Kita juga mempertanyakan, apakah pola multi partai merupakan pilihan ideal dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia?

Sistem Coba-coba?

Penyelenggaraan Pemilu 2009 ditandai perubahan atau pembaruan yang cukup signifikan, setidaknya hal ini sangat dirasakan oleh banyak pihak. Bagi partai, perubahan itu menyangkut penerapan penenetapan wakil rakyat terpilih melalui ketentuan suara terbanyak yang diraih oleh para caleg. Perubahan ini membuat tidak berlakunya lagi ketentuan penetapan berdasarkan nomor urut.

Buat masyarakat pemilih, ketentuan suara terbanyak tentulah sangat menggembirakan karena mereka kini mulai boleh merasakan bahwa wakil rakyat terpilih adalah para caleg yang benar-benar mendapat dukungan rakyat banyak. Namun, bagi partai politik yang selama ini memiliki dominasi dalam penentuan siapa yang harus benar-benar duduk di lembaga legislative sesuai yang direncanakan, tentulah merasa tidak menyambut hangat perubahan yang terjadi.

Petinggi parpol kali ini cukup sulit menebak dan mengantisipasi siapa yang bakal terpilih dari para caleg mereka. Apakah orang-orang yang berada pada nomor urut kecil akan dapat terpilih atau sebaliknya yang terpilih justru dari nomor urut bawah? Harapan petinggi parpol tentu saja para caleg nomor urut kecillah yang terpilih karena begitulah setting yang disiapkan. Hal ini juga berlaku buat PAN, Partai Golkar dan Partai Demokrat meski sejak awal memproklamirkan “system suara terbanyak”. Kenyataan ini dapat kita lihat dari nama-nama caleg nomor urut kecil yang semuanya ditempati oleh para petinggi atau aktifis partai.

Banyak menduga, jika cara penghitungan oleh KPU benar-benar dapat diandalkan untuk penerapan suara terbanyak, hasil Pemilu kali ini akan banyak memunculkan anggota legislative dari nama-nama caleg nomor bawah yang dulu disebut nomor sepatu. Para caleg nomor bawah tersebut saat masa kampanye saat ini memang terlihat sangat antusias dalam menyambut Pemilu. Mereka yang semula ikut menjadi caleg hanya untuk sebagai penggembira kini termotivasi bergerak mendekati masyarakat pemilih dengan harapan berpeluang besar dapat terpilih.

Lantas bagaimana dengan kinerja KPU? Apakah akan mampu menjalankan tugasnya, terutama saat hari pemilihan dan penghitungan suara? Selama ini banyak pihak meragukan kinerja Pemilu. Sejak terbentuknya KPU yang ditandai adanya anggota yang bermasalah, penetapan jumlah parpol yang demikian banyak, tuntutan atau gugatan partai-partai baru, hingga sampai pada penyiapan kertas suara, semua dinilai memiliki masalah, membuat banyak orang mengkritik kinerja KPU.

Namun, kita sebetulnya tidak dapat menyalahkan begitu saja KPU. Harus diakui bahwa perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2009 kali ini banyak bersifat dadakan. Perubahan atau pembaruan pemilu kali ini semua masih banyak bersifat dadakan. Perubahan yang terjadi semua masih dalam kerangka mencari bentuk penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan format politik yang ideal.

Bahkan perubahan yang ada bukanlah semua sesuai hasil kesepakatan dari produk politik di Senayan. Malahan penetapan system suara terbanyak, misalnya, merupakan intervensi dari lembaga di luar DPR, dalam hal ini karena Mahkamah Konstitusi ikut memainkan “peran politik”nya. Sistem penetapan suara terbanyak boleh disebut sebagai suatu keterpaksaan bagi sejumlah parpol, seperti ditunjukkan oleh PDIP. Bukan tidak mungkin, jika hasil Pemilu 2009 terlalu melenceng dari skenario partai besar, penetapan suara terbanyak akan mengundang masalah yang dapat menimbulkan berbagai gugatan.

Apa yang ditangkap dari hal di atas adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu kali ini boleh dibilang sebagai penerapan system yang masih coba-coba. Pemilu saat ini belumlah menemukan bentuknya yang sejati atau dia belum dapat menjadi bagian dari formal politik Indonesia ideal di masa depan. Memang, kita sendiri masih mempertanyakan bagaimana bentuk format politik Indonesia yang cukup mapan dilihat dari sebuah system politik.
Pola multi partai saat ini sudah jelas sangat membingungkan masyarakat pemilih. Apalagi partai yang ada pada setiap pemilu selalu berganti dan bertambah sehingga rakyat tidak diarahkan pada pemahaman tentang perpolitikan yang memapankan pemikiran tentang ideology kepartaian. Hal ini membuat tidak begitu solidnya upaya pengkaderan politik pada setiap partai politik.

Hal ini akan membuat adanya kesulitan memunculkan kader-kader pemimpin yang mumpuni lewat tempaan partai politik. Kemunculan seorang pemimpin politik tidak dapat dilihat dari hasil binaan partai politik karena tidak jelasnya loyalitasnya dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena seseorang dapat dengan mudah keluar masuk partai. Bahkan seseorang dapat dengan mudah membuat partai baru manakala tidak merasa puas atau tidak mendapat tempat pada partai di mana dia berada sebelumnya.

Kenyataan ini berbeda bila partai hanya berjumlah dua atau tiga, setidaknya paling banyak lima partai. Jumlah partai yang tidak banyak itu akan memudahkan masyarakat menilai dan melihat cirri-ciri kekhasan dan perbedaannya sehingga dapat menentukan pilihan berdasarkan cirri dan kekhasannya, termasuk program yang ditawarkan.

Begitu pula para aktifis partai akan dapat dilihat perjalanan karir politiknya ketika muncul sebagai calon legislative (DPR, DPRD dan DPD) atau calon eksekutif (bupati, walikota, gubermur dan presiden). Berbeda dengan sekarang, mereka yang ikut sebagai caleg atau calon dalam pilkada, bahkan pilpres, sulit dilihat latar belakang kehidupan politiknya, terutama bila dilihat dalam konteks kiprahnya dalam kehidupan partai politik. Selain itu, keragu-raguan atau bahkan ketidakpercayaan terhadap pembinaan karir politik dalam kehidupan parpol inilah yang membuat banyaknya muncul wacana calon perseorangan pada setiap pilkada, pilpres, bahkan pemilu legislatif.

Bagaimana ke depan?

Melihat penyelenggaraan Pemilu 2009 yang kini sedang berlangsung, kita dapat menduga bahwa format politik Indonesia ke depan masih akan tetap belum menemukan bentuknya yang sejati. Berbagai perubahan akan terus terjadi dan boleh jadi perubahan yang ada ibarat sebuah perputaran lingkaran setan yang tidak mengarah pada penemuan format politik yang mapan. Sistem atau pola coba-coba akan terus terjadi dan semua ini banyak ditentukan oleh kepentingan sesaat dari para aktor politik yang sedang berperan dominant.

Sistem coba-coba akan kian menguat ketika dalih yang mengemuka adalah adanya alam kebebasan, demokrasi tanpa batas yang tidak memiliki ideology dan system politik mengikuti format yang sudah dikenal mapan di dunia selama ini. Kecenderungan kita menerima setengah hati system demokrasi liberal, sosialis, atau bahkan demokrasi Pancasila yang pernah mengemuka, membuat kita tidak pernah selesai dalam menentukan format politik yang mapan.

Tampaknya kita akan terus mengulang pengalaman sejarah. Kita sudah pernah mengalami era demokrasi liberal era tahun 1950-an dengan system parlementer dan multi partai, kemudian mengenal era demokrasi terpimpin yang diakhiri dengan tumbangnya era Orde Lama. Selanjutnya kita memasuki era Orde Baru yang mengedepankan istilah demokrasi Pancasila, demokrasi Pembangunan yang dituding sebagai kelanjutan demokrasi terpimpin dengan kendali kekuasaan hanya pada satu kekuatan politik. Sistem ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan penerapan yang berlaku di Cina saat ini namun dengan ideology yang berbeda. Kita tahu, Cina dalam format politik tetap menganut ideology komunis tetapi dalam ekonominya mengembangkan system kapitalis liberal.

Masa Orde Baru boleh dibilang sebagai era terpanjang dalam kehidupan perpolitikan Indonesia. Era ini seolah kita sudah menemukan format politik yang pas, ditandai dengan kekuasaan di bawah kepemimpinan Soeharto selama 30 tahun lebih. Kehidupan perpolitikan hanya oleh 3 partai politik ditambah kekuatan ABRI (TNI-Polri), birokrasi dan utusan golongan yang menyatu dalam satu kekuatan Golongan Karya. Masa Orde Baru seolah dianggap sebagai peletakan dasar-dasar format politik yang pas untuk Indonesia masa depan dengan dalih mantapnya stabilitas politik yang dinamis, serta gerak pembangunan mengikuti rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Nyatanya, ketika krisis ekonomi melanda, ketidakpuasan politik mengemuka, apa yang telah dinyatakan mapan masa Orde Baru, semuanya dibongkar habis masa era reformasi. Dasar-dasar format politik yang telah dibangun hanya tinggal kenangan. Era tiga partai plus dwifungsi ABRI berganti multi partai dengan menghilangkan peran militer dalam politik praktis. Asas kepartaian yang semula hanya satu-satunya Pancasila, berganti dengan kebebasan sesuai dengan kemauan partai masing-masing. Begitu pula kini dengan pengurangan atau bahkan penghapusan peran MPR yang dominant dalam menetapkan GBHN dan memilih presiden-wakil peresiden.

Perubahan masa reformasi terhadap format politik Indonesia dilakukan lewat amandemen konstitusi, UUD 1945 sebanyak 4 kali yang konon disebut telah menghilangkan substansi dari UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh para bapak bangsa. Hal ini karena perubahan atau amandemen konstitusi yang dilakukan tidak dalam bentuk addendum atau menambah ayat atau pasal baru tanpa menghilangkan naskah aslinya. Bentuk perubaahannya antara lain adanya pemilihan presiden-wakil presiden dan kepala daerah secara langsung, penghapusan GBHN, penghilangan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dan Utusan Golongan di MPR, serta hadirnya lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan tersebut, satu sisi memang membuat dinamika politik cukup sangat bergairah, terutama dalam konteks pemberian peran yang besar kepada rakyat dalam menentukan atau memilih pemimpinnya. Namun pada sisi lainnya ketika para pemimpin yang muncul atau terpilih banyak tidak memuaskan atau tidak sebagaimana diharapkan, sementara biaya politik yang dikeluarkan demikian besar, membuat kerinduan kembali kepada kondisi masa lalu, seperti masa era Orde Baru. Kenyataan tersebut, ketika ketidakpuasan sementara pihak muncul dan terakumulasi maka dapat melahirkan gerakan untuk kembali ke UUD 1945 sebagaimana kini ditunjukkan oleh Partai Gerindra pada Pemilu sekarang ini. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh Presiden RI Pertama, Soekarno, yaitu membuat dekrit, 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945.

Bukan tidak mungkin ketika ketidaakpuasan terhadap kondisi perpolitikan saat ini mengalami puncaknya dan ada seorang presiden yang mau dan punya keberanian mengambil resiko, sebagaimana Bung Karno dan Pak Harto pada masanya, perubahan format politik yang mengarah pada perputaran balik jarum sejarah dapat saja kembali terjadi tetapi dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi terbaru saat itu. Akankah perputaran balik jarum sejarah politik akan benar-benar terjadi? Sejarahlah nanti yang akan membuktikannya. Satu hal yang jelas, Pemilu 2009 yang kini tengah ramai kita bincangkan tetaplah bukan bagian dari bentuk format politik Indonesia yang ideal. Perubahan demi perubahan akan terus terjadi pada pemilu-pemilu mendatang. Pertanyaan berikiutnya, sampai kapan perubahan itu terjadi?

Orang-orang yang senang dengan kata perubahan tentu berucap, perubahan itu terjadi sampai kiamat. “Hidup memang adalah perubahan,” ucap mereka. Seyogyanya, perubahan itu haruslah jelas dan tetap dalam rel yang jelas. Hidup memang terus berubah tetapi bukankah kita juga patut belajar dari tanda-tanda alam sebagai karunia Ilahi, semisal matahari yang tetap pada sumbunya, terbit di timur dan terbenam di barat. Ringkasnya, kita harus memiliki hal-hal substansial yang tetap dan perubahannya tidak banyak bergeser. Sudah seharusnya Indonesia memiliki format politk yang standar, yang secara substansial tetap dan perubahannya tidak lagi menimbulkan kebingungan baru.

Maret 7, 2009 - Posted by | Karya Tulisan | , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: