Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Pro Kontra Penerbitan Perppu Semakin Panas

(Jakarta, MADINA) : Pro kontra terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) tentang sah tidaknya pencontrengan satu kali sampai dua kali pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Ketua DPR RI, Agung Laksono, mengatakan, jika Pemerintah ingin menerbitkan Perppu, maka harus disertai dengan sosialisasi, sebab jadwal Pemilu Legislatif tinggal beberapa hari lagi.
Demikian dikatakannya kepada wartawan saat menerima tamu Duta Besar (Dubes) Kroasia di gedung DPR, Senin lalu.

Menurutnya, bila hal tersebut tetap juga dipaksakan, dikhawatirkan akan muncul resistensi. Karena minimnya sosialisasi DPR mengkhawatirkan bila Perppu itu dipaksakan keluar juga, maka akan mempersulit DPR untuk memproses dan mengesahkannya, pasalnya pada 7 Maret 2009 seluruh anggota DPR akan memasuki masa reses.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut rencana akan merevisi peraturan tentang tata cara untuk menandai di kertas suara tidak hanya melalui contreng, melainkan bisa juga melalui tanda-tanda silang atau horizontal. Dikatakan Agung Laksono, boleh saja hal itu dilakukan, tapi juga harus dibarengi dengan sosialisasi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada wartawan di Jakarta mengatakan, DPR harus sesegera mungkin untuk menerbitkan Perppu. Alasan yang dikemukakannya adalah kalau ada Perppu posisi akan lebih jelas.

Sementara itu, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, juga mendesak kepada DPR RI untuk mengeluarkan Perppu, jangan sampai menggantung. Dengan pertimbangan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU,  DPR Komisi II dan Bawaslu sudah mengadakan pertemuan untuk membahas Perppu.

Materi yang terdapat pada Perppu, menurut anggota KPU lainnya, bukan hanya masalah materi contreng satu dan dua kali itu saja yang dianggap sah, melainkan aspek lainnya, seperti penetapan Calonj Legislatif (Caleg) terpilih, DPT, serta PPK/PPS. Hal tersebut  dikatakannya dengan diterbitkannya Perppu tersebut tidak lain sebagai upaya memperjelas Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Caleg terpilih.

“KPU masih tetap ngotot meminta DPR RI untuk segera menerbitkan Perppu tersebut, betapa pun Perppu tidak bisa diterbitkan, maka KPU sudah mempunyai peraturan-peraturan tersendiri untuk penetapan Caleg terpilih pada Pemilu 2009 mendatang,” katanya. (leg)

sumber: www.madina-sk.com

Maret 11, 2009 - Posted by | Berita Seputar Pemilu | , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: