Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Menuju Pesta Demokrasi

Oleh:Kartini Laras Makmur
(Staf Dept. Politik dan Hukum BEM UI; Wk. II None Buku Jakarta 2007)

Demokrasi adalah sebuah warna zaman kini. Setiap sektor kehidupan betapa dianggap paling ideal jika berpijar dalam warna demokratisasi. Sebab meski demokrasi diakui banyak ahli ilmu negara sebagai sebuah sistem yang memiliki banyak sisi buruk, bagaimanapun tetap dipandang paling ideal dalam merepresentasikan suara rakyat dalam jelmaan perputaran roda pemerintahan.

Bebahagialah, sebab bangsa kita tak lama lagi akan merayakan semarak pesta akbar demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) pun menjadi perhelatan meriah bagi seluruh rakyat. Sebab dalam gelaran perhelatan inilah nantinya rakyat dari segala pelosok akan berduyun-duyun menyumbangkan suaranya dalam menentukan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa.

Tak heran untuk kesuksesan pesta yang demikian besar tersebut, berbagai persiapan dimatangkan. Landasan-landasan penyelenggaraan digodog masak-masak. Mulai dari ketetapan tentang penetapan calon terpilih anggota legislative yang berdasarkan suara terbanyak, peneguhan parliamentary threshold sebesar 2,5%, dan yang saat ini masih ramah diperbincangkan adalah penolakan calon independen dalam arena pemilihan presiden.

Banyak kalangan menilai bahwa landasan-landasan yang telah dimatangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terbut akan menciderai pesta demokrasi mendatang sehingga menjadi tidak umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penolakan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden tidak demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan publik, dan tidak boleh terhalangi sekalipun oleh Undang-Undang.

Akan tetapi, jika dikaji lebih dalam secara jernih dan obyektif, penolakan MK justru sangat sesuai dengan warna demokrasi. MK sebagai pengawal konstitusi telah melakukan fungsinya untuk menjaga Undang-Undang agar tetap sejalan dengan amanat konstitusi.

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 telah berbicara secara tegas dan lugas bahwa hanya parpol atau gabungan parpol saja yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden/wapres. Begitu gamblangnya rumusan yang tertuang dalam pasal tersebut hingga tak perlu penfsiran lain. Kalaupun pasal tersebut ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga menampung capres dan cawapres perseorangan, maka perubahan makna tersebut menjadi kewenangan MPR, bukan lagi ranah wewenang MK.

Maka solusi yang dapat ditawarkan sebagai alternative untuk membuka peluang majunya capres dan cawapres independen adalah dengan jalan melakukan amandemen UUD 1945. Sebagai konstitusi yang merupakan refleksi kehendak rakyat, konstitusi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dan kehendak rakyat. Tentu saja, pengakomodasian kebutuhan melalui amandemen UUD ini memiliki rangkaian prosedur yang baku.

Ketika ada kalangan rakyat yang merasa memiliki kebutuhan untuk diakomodasikan, kepada wakil-wakilnya mereka di parlemen lah pengakomodasian tersebut dapat dipintakan. Untuk mendorong MPR sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengakomodasian kebutuhan rakyat melalui amandemen konstitusi, dapat ditempuh pula dua jalan.

Pertama, melalui intitusi DPR yang notabene merupakan forum fraksi-fraksi partai politik. Artinya, jalan yang harus ditempuh adalah menyampaikan aspirasi kebutuhan melalui lembaga bernama partai politik. Jalan kedua, melalui institusi DPD yang diwarnai oleh wakil-wakil rakyat independen. Hanya saja, pengajuan pengakomodasian kebutuhan ini telah sempat mencuat dalam siding MPR tatkala melakukan amandemen terakhir UUD 1945. Sayangnya, MPR menolak dengan alasan bahwa sistem politik Indonesia bukanlah bersifat individual.

Lantas, kesimpulan pun dapat kembali berputar bahwa parpol lah yang saat ini dinilai sebagai penyangga terkuat demokrasi di Indonesia. Sebab, dengan berbagai kelemahannya, parpol telah terbukti strategis berperan dalam rekrutmen politik yang sekaligus menjadi seleksi kepemimpinan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Sehingga secara sederhana dapat dipahami bahwa pembangunan parpol yang baik, sebagaimana pendapat Myron Weiner (1966), merupakan prasyarat pembangunan bangsa.

Sumber : www.madina-sk.com

Maret 28, 2009 - Posted by | Berita Seputar Pemilu

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: