Heboh Soal DPT, Perlu Ada Kementerian Kependudukan

(Jakarta, MADINA): Indonesia kini dan ke depan banyak dihadapkan dengan masalah kependudukan. Angka kelahiran yang tinggi, program KB yang mengendur, tingginya angkatan kerja dan pengangguran, angka kemiskinan, dan sebagainya tidak lepas dari masalah kependudukan. Hoboh soal DPT (daftar pemilih tetap) yang dapat mengurangi nilai kesusksesan pemilu, juga tidak lepas dari masalah kependudukan. Oleh karena itu sudah saatnya pada pemerintahan baru nanti perlu ada Kementerian Kependudukan sebagaimana pernah ada masa pemerintahan Orde Baru.  

Kepala BKKBN Dr Sugiri Syarief MPA menyatakan, munculnya data kependudukan yang kurang valid adalah akibat  tidak ada kementerian yang  mengkoordinasikan data itu dengan baik. Jika ada kementerian kependudukan yang mengkoordinasikan maka data kependudukan dapat tunggal dari pemerintah  walaupun itu produk BPS (Biro Pusat Statistik) maupun  produk BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

“Oleh karena itu kalau  nanti ada menteri kependudukan,  solusi persoalan data penduduk  tidak akan menjadi perdebatan lagi,” kata Dr Sugiri Syarief menjawab pertanyaan wartawan seputar data penduduk tetap (DPT) yang diributkan belakangan ini. Sugiri ditanya saat “Seminar Peran ICT (Information Communication Technology) Dalam Perencanan Pembangunan dan Kependudukan di Indonesia” di Kator Pusat BKKBN Jakarta, Rabu lalu. Seminar ini antara lain menampilkan pembicara mantan Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono MA.

BKKBN, kata Sugiri Syarief, mempunyai data  Demografi yang berisi data  mengenai individu, dari lahir, kalau sudah punya NIK yang sifatnya pribadi tidak boleh diakses oleh siapapun,  tetapi ada disitu. “BKKBN mempunyai data  keluarga berencana, data keluarga  miskin atau tidak, punya pekerjaan atau tidak, yang sudah kawin berapa dan yang belum berapa? Data ini sangat penting karena dapat untuk intervensi  seluruh penjuru dunia. Intervensi kemiskinan, ketanagakerjaan juga lewat data itu,” ucapnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (23/3) lalu memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden yang antara lain membahas masalah DPT. “Saya ingin kita bisa merespon pemberitaan di luar yang menyangkut pelaksanaan Pemilu, terutama terkait dengan isu DPT,” kata SBY di awal rapat.  “Saya mengamati perkembangan yang ada di masyarakat luas dan pernyataan yang dilontarkan beberapa tokoh politik seolah-olah ada hal yang tidak benar dalam DPT ini. Saya ingin pemerintah proaktif dengan cara apa yang bisa dibantukan kepada KPU agar betul-betul hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi, tidak terjadi. Kita ingin agar pemilu berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan dan penyimpangan,” lanjut SBY.

Presiden SBY juga mendorong jajaran Bawaslu, Panwaslu, dan semua yang berkepentingan langsung dalam penyusunan DPT ini. “Jelaskan ke masyarakat duduk masalah yang sesungguhnya. Jangan sampai Pemilu belum diselenggarakan sudah ada keresahan,” kata SBY menegaskan.

Sementara itu Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, BPS mengumpulkan data pribadi untuk diagregit  menjadi data makro  bukan data mikro. “Jadi kalau  data mikro lalu diumumkan  itu keliru dan melanggar. Misalnya, umur saya tiba-tiba diumumkan sedangkan saya tidak setuju umur saya dimumkan, maka itu namanya melanggar, kecuali  waktu pendataan itu sudah ditanyakan dan boleh diumumkan atau tidak?  Tetapi kalau tidak diberitahukan itu namanya melanggar  UU pribadi,” kata mantan Menteri Kependudukan ini.

Ditambahkan,  asalnya pendataan yang dilakukan oleh  BPS  atau dilakukan oleh kombinasi dengan  data regretasi penduduk dalam negeri, karena sedang diperbaiki  maka pasti saja ada kelemahan. Kelemahan yang satu  karena sistem yang dipakai  adalah sistem pasif. Artinya si pendata,  menerima laporan atas perubahan kependudukan. Perubahan kependudukan itu adalah perubahan lahir, pindah tempat, meninggal dll. Kalau hal itu tidak dilaporkan maka data-data juga tidak akan berubah  karena sifat pendataannya pasif.  Sedangkan pendataan yang didlakukan BKKBN  adalah data yang aktif,  artinya petugas lapangan menjeput bola dan  kalau ada perubahan maka data-data itu disesuaikan.

“Tetapi data pemilih tetap (DPT) itu bagus  dibandingkan dengan data yang golput, karena mungkin golputnya lebih besar dibanding dengan yang tidak melapor. Jadi tidak perlu diributkan. Kalau data itu dirubah lagi persoalannya tidak mudah, tidak selesai seminggu atau dua minggu karena harus ada definisi, penduduk itu apa? Penduduk  yang menetap di suatu  tempat  dalam ukuran apa?  Apa menetap karena lahir disitu, apa tinggal di situ tiga bulan berturut-turut atau baru datang lalu menetap di situ. Definisinya harus ditetapkan, menetapkan devinisi itu tidak mudah. Apa dia baru datang dianggap penduduk, tidak punya KTP dianggap penduduk itu semua harus dirapatkan dan tidak selesai seminggu.”

Program KB Harus Dikerubut

Sementara dalam seminar ICT, Haryono mengatakan, keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera  yang menjadi motto Keluarga Berencana (KB)  pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab  keluarga. Tetapi keluarga ini harus  dikerubut  oleh banyak pihak, sehingga  perusahaan swasta  yang bisa menolong melalui (ICT) sampai  ke tingkat pedesaan. Namun jangan hanya sistemnya saja diperbaharui tetapi  Lembaga Swadaya Masyakat (LSM) maupun organisasi masyarakat lain yang menjadi patner dari BKKBN  maupun lembaga-lembaga pemerintah juga harus diopeni, termasuk  keluarga-keluarga yang  telah mejadi akseptor KB.

Dia mengungkapkan program KB sampai tahun 1990-2000 itu adalah program KB tahap awal jangka pendek dan jangka menengah. Sekarang ini sudah memasuki program KB jangka panjang,  yaitu pembangunan keluarga sejahtera yang KB-nya itu sudah otomatis tidak  usah promosi besar-besaran, tetapi untuk pembangunan  keluarga sejahtera.  “Keluarga-keluarga inilah kita jadikan agen  untuk membangun penduduk Indonesia  atau manusia Indonesia seutuhnya. BKKBN harus ditingkatkan menjadi  peranan kependudukan,” ujarnya sambil menambahkan bahwa kemiskinan yang pernah turun menjadi 11% sekarang naik lagi.

Penduduk yang usianya 15 tahun-24 tahun  sekarang jumlahnya hampir 150 juta. ICT untuk mendukung KB menurutnya mempunyai  tiga peran utama. Pertama,  peran untuk memelihara komitmen  dan organisasi,  sehingga  organisasi dapat masuk didalamnya. Komitmen itu  tidak  tergantung komitmen pemerintah saja tetapi komitmen rakyat yang menjadi konstituen dari lembaga. Komitmen kedua ICT adalah untuk memelihara  jaringan dan  kegiatan  yang terukur. Dan ketiga,  melakukan pelaporan dan evaluasi  manajemen,  sehingga  terbuka dan dapat diakses melalui  web dsb.

Program ini diubah, bukan milik BKKBN, tetapi program ini menjadi milik kita. Jadi punyaku menjadi punya kita.  Kalau program itu masih milik BKKBN itu keliru,  karena itu pembangunan keluarga yang masing-masing keluarga  penjadi penanggung jawab program. Ketuanya, sudah pindah kepada keluarga. “Pak Sugiri Syarief  yang sekarang kepada BKKBN  beda dengan saya. Saya dulu kuasa,  sedangkan pak Sugiri tidak kuasa lagi,  karena menurut UU No. 10  keluarga itu tidak boleh diintervensi  oleh BKKBN. Harus oleh keluarganya sendiri. Jadi sekarang ini keluarganya yang diberdayakan,  supaya bisa ngopeni anggota keluarganya sendiri ,” kata Haryono Suyono.

Karena hal itu berbentuk organisasi dan komitmen,  maka ICT harus bisa  menjadi jaminan  gubernur,  bahwa hasil pendataan harus merupakan  bahan ilerning  melalui pengembangan web  ditingkat propinsi secara terbuka suspaya semua orang bisa  meng- imel. Profesinya yang menjadi tanbggung jawab gubernur tetapi  web-nya ada  di disitu  dan mempunyai ling dengan web yang ada di propinsi. Sehingga  masyarakat bisa meng-imel secara langsung dengan para pemimpinnya  melalui web yang ada didaerah masing-masing.

Oleh karena itu, tambah Haryono Suyono yang juga Ketua Yayasan Damandiri itu, penyebaran peta dan  pendataan tidak disampaikan secara  soon report tetapi harus menjadi  digital sehingga  bisa dilaporkan petanya  didalam web yang terbuka . Jadi tiap-tiap keluarga bisa mengakses.  Maka data yang  menjasdi punya kita tadi  disajikan dalam bentuk digital sehingga  bisa membuat setiuap petusa  belajar melalui sistem a learning, reporting, cating  dan evaluasi .

Kalau data sudah dibuat berbentuk digital  maka setiap  dinas dan petugas  mempunyai tugas untuk memperluas jangkauan, melakukan pembinaan atau melakukan  pembudayaan. Sehingga hasil pendataan keluarga  bisa dijadikan bahan  merangsang program a learning untuk semua tugas. Proses inilah yang menjadi perluasan jangkauan  dengan menggunakan pos-pos pemberdayaan  pada tingkat pedcesaan. Sehingga hasil pendataan bisa dijadikan  bahan tidak saja a learning  oleh kita  sebagai petugas tetapi  a learning community . Jadi masing-masing  komunity jaringan pos  bisa mengakses data  untuk pidato didalam posnya .

KB yang ada sekarang harus  tidak lagi kontrasepsi,  tetapi kontennya  pendewasaan usia kawin, pengaturan kelahiran dan pembinaan  kesejahateraan. Dalam proses  pemberdayaan  jumlah keluarga sejahtera  harus menjadi kekuatan pembangunan, bukan saja kekuatan KB. Seacara langsung data ini harus dikeluarkan secara terus menerus  melalui TV mauopun radio sehingga  menjadi proses yang tidak putus-putusnya. (sy/uy)

Mantan Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono (kanan) didampingi Kepala BKKBN Dr Sugiri Syarief (tengah) saat memberikan paparan pada seminar “Peran ICT Dalam Perencanaan Pembangunan dan Kependudukan di Indonesia”, Rabu lalu.

sumber : www.madina-sk.com