Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Golput dan Partisipasi Rakyat

Oleh Drs.H.Usman Yatim, MPd

ImageISTILAH golput (golongan putih) banyak mengemuka seiring dengan makin mendekatnya hari Pemilu, 9 April 2009. Banyak pengamat, termasuk aktifis politik, menduga angka golput pada pemilu kali ini cukup besar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga tampaknya menyadari akan kemungkinan besarnya angka golput sehingga dalam tiap kesempatan ikut mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut pula mengeluarkan fatwa tentang golput ini, dengan mewajibkan umat Islam di Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009.

Dosen Sosiologi FISIP UI Radhar Panca Dahana menyebutkan, potensi pemilih golput pada Pemilu 2009 diperkirakan akan membengkak hingga 40%. Prosentase ini meningkat dibanding Pemilu 2004 yang sekitar 20%.  Hal ini diakibatkan semakin turunnya kinerja elit partai politik (parpol) dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. ”Indikasinya bisa terlihat pada pilkada (pemilihan kepala daerah) Jawa Tengah (Jateng) yang golputnya mencapai 44%,” kata Radhar Panca Dahana seusai diskusi rutin Radio Trijaya bertajuk ”Citra Elit dan Merosotnya Kepercayaan Masyarakat” di Jakarta, belum lama ini.

Berbagai alasan tingginya angka golput banyak dikaitkan dengan tingkat kepercayaan rakyat terhadap citra partai dan prilaku para anggota wakil rakyat selama ini. Menurut Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo atau Kiki, ada sejumlah penyebab mengapa pemilih golput meningkat. “Pertama, kalau kita lihat, tidak ada satu parpol pun yang benar-benar mengarah kepada pemilih muda, yaitu pemilih yang baru pertama atau kedua kalinya menggunakan hak suara mereka. Padahal, secara nasional, jumlah mereka mencapai 15 persen hingga 18 persen,” ujar Kiki seusai peluncuran buku Pidato-Pidato yang Mengubah Dunia oleh Penerbit Esensi, Jumat (20/2) di Gramedia Mal Grand Jakarta.

Penyebab kedua, lanjutnya, masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan kinerja para pemimpin dan anggota dewan saat ini. Sebelumnya, sudah banyak anggota dewan yang diseret ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akibat dugaan korupsi. Sebagian di antaranya bahkan telah diganjar hukuman karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Yang lebih mengkhawatirkan, berdasarkan survei-survei pemilu, 80 persen pemilih tidak mengenal calon-calon anggota legislatif di daerahnya masing-masing.

Sementara itu sebagaimana headline Suara Pembaruan (Rabu, 11/3) pengetahuan masyarakat mengenai pesta demokrasi yang akan berlangsung 9 April nanti disebutkan masih sangat minim, baik menyangkut keikutsertaan dalam pemilu, pelaksanaan pemilu, maupun teknik pemberian suara saat pemilu. Berdasarkan survei, 80 persen responden tidak yakin apakah mereka menjadi pemilih dalam pemilu mendatang. Sebab, mereka tidak pernah mengecek, apakah namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Berdasarkan survey bersama yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan So- sial (LP3ES), Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia (Puskapol Fisip UI), dan Pusat Penelitian Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tingkat partisipasi mengikuti pemilu masih tinggi.“Meskipun banyak responden belum yakin namanya telah terdaftar, 95 persen masyarakat memastikan akan berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Hal ini berarti akan menurunkan kekhawatiran banyaknya jumlah golput (golongan putih). Yang menarik, hanya 1 persen yang menegaskan tidak akan memilih, dan 4 persen belum memutuskan,” ucap Suhardi, Direktur LP3ES.

Golput dan Partisipasi Politik

Melihat hasil survey itu, boleh saja dikhawatirkan angka golput cukup tinggi tetapi belum tentu tingkat partisipasi rakyat dalam politik, khususnya pemilu dinilai rendah atau mengalami penurunan. Apalagi bila dilihat dari ramainya perbincangan masyarakat terhadap masalah pemilu. Berbagai pemberitaan seputar pemilu yang ada di media massa sebetulnya menunjukkan adanya gairah menyambut pemilu. Setiap orang yang diminta komentar tentang pemilihan wakil rakyat, juga soal pemilihan presiden selalu memberi pendapatnya. Hanya harus diakui tidak semua komentar bernada positif namun hal itu tetap menunjukkan adanya sikap yang memperdulikan pemilu.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran politik rakyat sesungguhnya cukup terlihat. Lebih jauh, tingkat partisipasi politikpun sebenarnya cukup tinggi. Masalahnya, memang ada rasa tidak puas rakyat terhadap kinerja dan prilaku elit politik selama ini. Namun kondisi inipun, tidak berarti masyarakat dinilai bersikap apatis terhadap perkembangan politik yang ada, termasuk penyelenggaraan pemilu. Iklim keterbukaan dan kebebasan yang kini sangat dimiliki masyarakat luas membuat mereka dapat berbuat banyak, termasuk dalam menunjukkan sikap atau persepsi negatif atau positif terhadap sesuatu, termasuk masalah pemilu.

Mengutip dari Wikipidia, partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Dapat dipahami, angka golput masa pemilu saat ini tidak selalu dapat dilihat dalam konteks partisipasi politik, melainkan juga terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu. Besarnya angka golput belum tentu karena masyarakat tidak menyukai calon wakil rakyat, melainkan tidak datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) karena tidak terdaftar sebagai pemilih, sulit (bingung) mencari caleg karena kertas suara terlalu penuh dengan jumlah partai, atau alasa teknis lainnya.

Melihat perubahan dari penentuan terpilihnya caleg berdasarkan nomor urut menjadi suara terbanyak, suasana pemilu saat ini cukup menggairahkan. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu malah terlihat lebih ramai dibanding pemilu sebelumnya. Apalagi tidak begitu banyaknya lagi penerapan aturan kampanye. Kini pengaturan ketat kampanye hanyalah menyangkut kegiatan pengerahan massa yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selebihnya, kampanye dalam bentuk sosialisasi partai dan caleg sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, apalagi lewat iklan media massa yang memiliki daya jangkau sangat luas. Boleh disebut, setiap anggota masyarakat yang ditanya tentang pemilu akan selalu memberi respon yang menunjukkan bahwa mereka tahu akan adanya hajatan 5 tahun sekali itu.

Andai angka golput pada pemilu kali ini tetap tinggi maka persoalannya boleh jadi seputar DPT (Daftar Pemilih tetap) yang kini lagi banyak dibincangkan. Dapat saja banyak warga tidak datang ke TPS karena tidak memiliki surat panggilan untuk memilih karena tidak masuk dalam DPT. Selain itu angka golput terjadi karena faktor kesulitan menemukan caleg yang akan dicontreng, mengingat banyaknya jumlah parpol dan caleg. Artinya persoalan golput tidak banyak karena rendahnya partisipasi politik, melainkan terkait dengan masalah bersifat teknis administratif.

sumber : www.madina-sk.com

April 4, 2009 - Posted by | Berita Seputar Pemilu, Karya Tulisan | , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: