Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Tinjauan Pasca Pilleg 2009

Politik Rakyat Menagih Janji
Oleh  Zackir L Makmur
(Penulis adalah wartawan MADINA)

ImageRANCANGAN Undang-Undang (RUU) yang cukup spketakuler dan spesifik itu ternyata justru digagalkan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena RUU itu memuat bab-bab dan pasal-pasal di mana semua orang orang yang berpangkat Wakil, dinaikkan pangkatnya: Wakil Presiden jadi Presiden, Wakil Direktur jadi Direktur, Wakil Komandan jadi Komandan. Begitulah seterusnya. Sehingga ketika sampai apa yang disebutnya Wakil Rakyat menjadi rakyat, karuan saja RUU ini ditolak DPR.

Itu cuma anekdot.

Kendati demikian anekdot itu menjadi signifikan manakala pada tanggal 9 April kita mencontreng dalam pemilihan legislatif (pilleg) untuk memilih para wakil rakyat. Sehingga ini menjadi substansial sekali agar kita memilih para wakil rakyat tidak kejeblos, karena banyak para Wakil Rakyat ogah jadi rakyat. Dengan demikian sistem nilai yang amat peting dalam masyarakat yang demokratis ada perimbangan yang sebaiknya di antara janji kampanye dan realitas implementasinya para calon legislatif (caleg) itu.

Di kalangan masyarakat yang demokratis semacam masyarakat Indonesia, setelah pemilu yang diselenggarakan secara jujur dan adil bakal kelihatan menuntut implementasi realitas janji-janji di masa kampanye para caleg. Jika janji-janji jauh dari kenyataannya,  maka rakyat bakal melahirkan semacam RUU yang ada dalam anekdot di atas —sekalipun mendapat perlawanan keras dari para wakil rakyat itu sendiri.

Aspirasi rakyat, dengan begitu,  tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun ia harus diakomodasikan dan diimplemestasikan, walau ini tidak kurang dari penilaian yang rumit tentang demokrasi itu sendiri. Sekurang-kurangnya dari sini pula para wakil rakyat yang duduk parlemen harus cerdas merumuskannya dalam bentuk yang lebih tepat. Di sinilah mengapa kita harus menilai layak tidaknya berbagai pola logika politik yang berbeda-beda untuk kebutuhan itu dipergunakan sekiranya anggota parlemen mengimplementasikan aspirasi rakyat demikian oleng.

Bukan Politik Sesaat

Dalam transaksi politik yang terjadi di pemilu sesungguhnya bukanlah transaksi politik sesaat, maka usai pemilu sekalipun kita, rakyat, berkewajiban menunaikan transasksi politik lagi di kancah implementasi untuk membuktikan janji-janji yang diberikan para caleg ketika kampanye. Ini pula bagian menaksir sejauh mana suatu sistem politik sebagai keseluruhan berhasil mencapai apa yang biasanya dianggap sebagai tujusn-tujuan atau nilai-nilai demokratis.

Dapat juga dikemukakan sejumlah kriteria yang lain, tetapi apa yang tersebut di atas cukup memberikan gambaran tentang besarnya ruang lingkup persoalan bahwa janji kadangkala sulit untuk ditepai. Penialaian ketika iming-iming kekuasaan membuai. Tetapi yang paling jelas dan paling penting tentang maksud kita menagih janji, adalah tidak bertentangan dengan sistem politik demokratis. Dan upaya krtisme kita terhadap para wakil rakyat ini sangar dapat memperjelas salah satu tujuan memakai sistem demokrasi.

Lagi pula, upaya-upaya krtis kita terhadap kinerja para anggota Dewan karena pengalama mengajarkan bahwa orang-orang yang kita pilih sebagai wakil rakyat itu kerap bukan sebagai wakil rakyat dalam logika  politiknya. Mereka acarapkali tidak sepakat tentang kepentingan relatif dari berbagai tujuan mengakomdasikan aspirasi rakyat; mereka juga tidak sepakat tentang cara pemecahan yang terbaik pada umumnya, bahkan untuk suatu situasi yang khusus.

Contoh-contoh lalu bagaiman begitu banyak para anggota dewan baik di tingkat Kabupatan/Kota, Propinsi, maupun Pusat pada tertangkap kasus koruspsi oleh Komisi pemebrantasan Korupsi (KPK) menjadi contoh yang paling gamblang untuk sebuah logika politik yang tidak pro rakyat dari para wakil rakyat. Logika politik yang begini bertentangan dengan kriteria tujuan berdemokrasi, dan ini menciderai tujuan rakyat memilih wakil rakyat.

Sudah pasti luka dari cidera semacam itu bahwa rakyat pada gilirannya dibikin tidak sangat peka terhadap masalah politik. Karena kalau orang memandang kepada sistem politik mana pun juga dari segi pandangan tidak peka terhadap masalah politik, maka orang cenderung tidak akan memberikan penilaian tinggi kepada kesempatan untuk berbeda pendapat dalam soal menagih janji para wakil rakyat.

Janji Pasca Pemilu

Dari itulah mengapa kita memberikan tekanan kepada pentingnya transaksi politik pasca pemilu untuk sikap yang tegas dan cepat, mengelakkan kebuntuan, kelumpuhan, dan ketidakmampuan para wakil rakayat (maupun pemerintah). Maka kepekaan terhadap kriteria-kriteria inilah yang menyebabkan kita prihatin terhadap besarnya pengorbanan yang bakal timbul akibat ketidakmampuan para wakil rakyat mengakomodasikan dan mengimplemtasikan dan aspirasi rakyat.

Kita semua mengetahui bahwa sistem nilai demokrasi memberikan kebebasan yang mempunyai banyak variasi. Salah satu variasinya ialah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas politik tanpa adanya berbagai paksaan dari pihak masyarakat dan pemerintah, sehingga kita mencontreng dalam pemilu bagian dari kebebasan kita memilih para wakil rakyat (ataupun pimpinan nasional) dalam bentuk yang paling demokratis. Dalam semua sistem politik, kebebasan ini adalah hak asasi yang harus dijungjung tinggi, dan ini juga hak untuk mengoreksi.

Tetapi adanya luka aksi politik yang dipaparkan di atas tadi merupakan tanda yang pasti bahwa rakyat terhalang untuk melihat implementasi aspirasi di tataran realitas. Dan besar sekali kemungkinannya para wakil rakyat merasa punya hak moral terhadap hal itu, atau bahkan kewajiban untuk melakukannya.

Sialnya, justru para wakil rakyat jadi merasa bebasa secara politis karena mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diinginkan atau disetujuinya sekalipun secara etika politik melanggar. Contoh dalam hal ini adalah kenaikan harga BBM yang disetujui parlelem beberapa tahun lalu, tapi di luaran mereka  justru mengecam kenaikan harga BBM.

Adanya fenomena itu merupakan bukti adanya kebutuhan urgensi kita terhadap transaksi politik pasca pemilu. Ini juga menjadi lambang adanya kebebasan dalam kewajiban politik bagi rakyat. Akan tetapi bersama itu ketika apa yang bernama mengakomodasikan aspirasi rakyat di dalam suatu Undang-Undang tapi rakyat tidak setuju, bukan berarti rakyat anarkis. Undang-Undang bisa saja disyahkan, asalkan rakyat sudah dapat mengemukakan rasa ketidaksetujuan mereka secara demokratis; juga asalkan Undang-Undang itu dibuat melalui prosedur yang sah. Di sini sama sekali para wakil tidak ingkar janji dan menciderai logika politik pro rakyat.

Meskipun demikian, sayangnya, dalam pengertian itu mereka juga  menjual dan menyalahgunakan kebebasan dalam kewajiban politik mereka sehingga Undang-Undang tertentu yang mereka setujui bias. Mereka berkelit pada kekuatan argumentasi tidak relevan di sini. Jadinya masyarakat yang menerima prosedur-prosedur dan pengaturan-pengaturan konstitusional, tetapi tidak senang akan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut pandangannya bersifat lalim dalam apa yang dilakukannya kalau bukan dalam caranya bertindak diposisikan sebagai lawan yang berbahaya, bukan perbedaan pendapat.

Sehingga kelompok masyarakat kritis begini jadi minoritas. Dan tragisnya, sedikit orang merasa terlalu dirugikan oleh kecenderungan begitu.

Dalam kasus itu pula anggota kelompok masyarakat yang kalah suara mungkin menerima kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang karena Undang-Undang itu dibuat melalui proses konstitusional yang absah, akan tetapi mereka masih merasa terpaksa mematuhi Undang-Undang yang mereka anggap salah. Padahal, sebagaimana dipanoramakan dalam pemilu yang pada berbeda itu tetap kita pilih para celagnya, maka perbedaan seperti ini menjelaskan juga akibatnya, yakni: suatu sistem demokratis di mana “kebebasan aksi politik” pada umumnya dinikmati, semakin kurang terdapat perbedaan pendapat, semakin besar pula “kebebasan dalam kewajiban politik”.

Pemilu yang beberapa hari lalu mengejawantahkan hal itu pula. Dan lebih luasnya, memperlihatkan sistem hidup kita bernegera, berbangsa, dan bermasyarakat, di mana setiap warga negara sepenuhnya punya kewajiban politik; karena hanya dalam situasi itulah tidak ada warga negara yang merasa dipaksa pihak mana pun (pemerintah maupun partai politik) untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak mesti dilakukannya.

Kita menagih janji para caleg untuk meingimplentasikannya, jadi semakin semakin besar pula jangkauan kebebasan aksi politik kita yang tidak ekstrem. Kebebasan aksi politik kita juga sesungguhnya mencoba menjadikan abstraksi-abstraksi janji para celeg ini lebih konkret, dengan jalan mengkritsinya. Dalam sistem demokrasi hal itu dilindungi Undng-Undang. ***

sumber : www.madina-sk.com

April 13, 2009 - Posted by | Berita Seputar Pemilu | , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: