Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

SBY dan Partai Demokrat Penentu Kesuksesan Orde Reformasi

Oleh Drs.H.Usman Yatim, MPd

ImagePileg (Pemilu legislative) kini masih dalam masa penghitungan dan penetapan suara yang pada akhirnya nanti menghasilkan calon legislative terpilih. Biarpun di sana-sini pileg banyak terdapat kekurangan, bahkan dinilai sebagai pileg paling amburadul sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu, tampaknya hasil pileg akan tetap dapat diterima walau dengan banyak catatan.  Hasil pileg kali ini menunjukkan 9 parpol, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura akan menempatkan wakilnya di Senayan.
Pemilu legislative memang penuh dengan warna-warni. Masalah banyaknya rakyat kehilangan hak pilihnya karena tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dapat saja dinilai sebagai cacat paling besar dari pemilu kali ini. Kasus DPT dapat pula menjadi ruang bagi banyak parpol untuk menilai adanya kecurangan  penyelenggaraan pileg  dan sekaligus menggugat KPU dan pemerintah. Begitu pula dengan proses penghitungan suara lewat Pusat Tabulasi Nasional Pemilu yang hasilnya sangat lamban juga sarat dengan kemungkinan kecurangan pemilu. Namun, apapun gugatan yang dilakukan, sekali lagi, diharapkan tidak akan menggagalkan hasil pemilu, kecuali memang menghendaki adanya kekacauan politik di negeri ini. Tentu saja demi masa depan bangsa, semua elit parpol tidak menghendaki kekacauan tersebut.

Lantas bagaimana format politik Indonesia pascapemilu legislative? Sebagaimana kita ikuti dalam pemberitaan media massa terakhir ini, selain menyangkut evaluasi terhadap penyelenggaraan pileg, topik utama terkait upaya elit partai politik melakukan penggalangan koalisi dalam kerangka menghadapi pilpres (pemilihan presiden) mendatang. Topik koalisi ini sangat menarik karena akan menentukan potret kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lima tahun mendatang, bahkan seterusnya. Selain itu dalam lima tahun ke depan juga menjadi faktor penentu bagi kesuksesan era Orde Reformasi.

Melihat hasil pileg 2009, kita tampaknya dapat memprediksi bahwa SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bersama Partai Demokrat kini benar-benar berada pada posisi menjadi pengendali dan sekaligus motor kesuksesan Orde Reformasi. Lonjakan suara Partai Demokrat yang hampir 3 kali lipat dibanding 2004 dapat disebut sebagai suatu bukti pengakuan akan keberhasilan SBY sebagai Presiden, meski tentu saja dengan segala catatan yang diberikan oleh banyak pihak.

Otak-atik  bentuk koalisi yang kini dilakukan banyak parpol terlihat pula menunjukkan betapa kuatnya posisi SBY. Seolah siapapun pasangan SBY, apakah Jusuf Kalla atau lainnya, hampir semua menyebut SBY dan pasangannya akan tetap memenangkan pilpres Juli nanti. Hal ini kian diperkuat dengan masih sulitnya mencari lawan SBY yang sepadan, apakah itu Megawati, Prabowo, Wiranto, atau tokoh lainnya.

SBY Tokoh Utama Reformasi

SBY bersama Partai Demokrat tampaknya selangkah lagi menancapkan posisinya sebagai tokoh utama dan gerbong, pemilik legitimasi sebuah era, yaitu era Orde Reformasi. Jika kita menyebut Bung Karno bersama PNI (Partai Nasional Indonesia)  sebagai tokoh utama dan gerbong era pra kemerdekaan (Orde Lama), Pak Harto dan Golkar sebagai tokoh utama dan gerbong era Orde Baru, maka SBY bersama Partai Demokrat akhirnya disebut sebagai tokoh utama dan gerbong Orde Reformasi. Hanya bedanya keberadaan kedua tokoh (Bung Karno dan Pak Harto) terlihat menjadi figure sentral sejak awal maka SBY setelah melalui fase 6 tahun Orde Reformasi yang didahului oleh BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati.

Tentu saja figure sentral SBY dan gerbong Partai Demokrat dapat terus menjadi pengendali era Orde Reformasi manakala mampu memainkan peran dalam masa kepemimpinan keduanya nanti. Menjadi pertanyaan besar, apakah SBY akan mampu menjadikan Partai Demokrat sebagai partai besar sebagaimana Golkar di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan HM Soeharto? Perbedaannya sudah jelas, Golkar besar karena kepemimpinan Orde Baru tetap berada di bawah kendali Pak Harto yang menjadi Presiden lebih dari 30 tahun. Sementara UUD 1945 yang telah diamendemen menegaskan, masa jabatan presiden kini tidak boleh lebih dari dua kali. Artinya, setelah 2014, kehadiran Partai Demokrat tidak lagi bersama SBY dalam posisi sebagai presiden.

Inilah sebuah tantangan yang patut kita saksikan, yaitu apakah SBY dengan kharismanya saat ini dapat menjadi Bapak Bangsa, negarawan yang memiliki catatan istimewa, sebagaimana Bung Karno dan Pak Harto? Dalam masa jabatannya saat ini, SBY sudah boleh disebut sebagai Presiden RI ketiga terlama setelah Bung Karno dan Pak Harto, apalagi kalau nanti benar-benar menjabat untuk kedua kalinya. Kini tinggal, apakah SBY akan menjadi figur utama dalam sebuah era atau episode sebuah perjalanan bangsa dan Negara ini.

Posisi tersebut seyogyanya harus benar-benar dapat diambil oleh SBY karena peluangnya untuk itu sangat terbuka. Melihat berbagai poling, bahkan pengakuan dari Majalah Time yang memasukkannya dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, maka kharisma kepemimpinan SBY tampaknya kini mulai dapat menandingi Bung Karno dan Pak Harto. Semula boleh saja kita menyebut, SBY  memiliki kepemimpanan yang ragu-ragu, tidak tegas, dan sebagainya. Namun, lima tahun kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Negara ini, telah membuatnya sebagai tokoh yang matang, tokoh sentral yang sesuai dengan tantangan zamannya. Lima tahun sebagai presiden, telah membuat SBY banyak belajar dan kenyang dengan pengalaman.

Lagi-lagi, apa yang disebutkan tentang figure kharismatik SBY sebagai tokoh utama era Orde Reformasi tersebut, barulah merupakan potensi yang akan kita lihat ke depan tentang bagaimana hasil sesungguhnya. Langkah awal yang akan kita lihat adalah dalam mencari pendampingnya sebagai calon Wakil Presiden. Apakah SBY tetap akan memilih Jusuf Kalla sebagai pendampingnya kembali? Jika ya, hal itu boleh saja dan merupakan langkah yang tepat, bila argumentasinya, SBY ingin tetap menggandeng kekuatan Partai Golkar dalam kerangka ingin terus memberikan pembelajaran politik kepada para kader Partai Demokrat.

Langkah SBY tetap menyandingkan Partai Demokrat bersama Partai Golkar dan didukung partai yang lahir dalam era reformasi, boleh disebut sebagai upaya SBY ingin membangun bangsa dan Negara ini dengan kekuatan bersama. SBY menjadikan Partai Golkar sebagai mitra dan sekaligus pijakan untuk tetap menjaga adanya kesinambungan antara era Orde Baru dan era Orde Reformasi.

Bagaimanapun, kader-kader Partai Golkar adalah figur-figur yang semangat dan pola pikirnya banyak dipengaruhi oleh paradigma pembangunan Orde Baru, tentu saja dalam format yang sudah disesuaikan dengan kepentingan masa kini dan masa depan. Dengan menggandeng JK, SBY membuat suatu suasana yang kondusif untuk masa kini dan masa depan karena melihat masa lalu tidak dengan catatan yang sepenuhnya kelam.

Jadi, upaya SBY menggandeng JK tidaklah dalam arti sekadar membangun pemerintahan yang kuat dan efektif untuk selama masa lima tahun ke depan. Apalagi bila hanya untuk mengalahkan para pesaing pada pilpres Juli nanti. Upaya mencari pendamping, justru harus dilihat dalam konteks jangka panjang, paling tidak sampai 2025 atau bahkan dapat saja sampai seabad Indonesia merdeka, 2045. Hitung-hitungannya, apakah dengan bersama JK, Partai Demokrat akan kian berjaya, menjadi gerbong Orde Reformasi dan SBY tetap memainkan peran penting, paling tidak sebagaimana ditunjukkan oleh Lee Kuan Yew  di Singapura?

Sebaliknya, bila upaya SBY menggandeng JK malah dinilai dapat melemahkan posisi Partai Demokrat, misalnya justru malah memperkuat keberadaan Partai Golkar, tentu saja hal ini patut menjadi pertanyaan pula. Bagaimanapun, upaya JK tetap mau bersanding bersama SBY, tentu dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana agar Partai Golkar dapat kembali berkibar pada 2014. Kekalahan yang dialami pada pileg kali ini, tentu menjadi bahan evaluasi bagi partai yang berjaya pada masa Orde Baru ini.

Bilamana SBY tetap melihatnya sebagaimana ketika menggandeng JK tahun 2004, tidak melihat Partai Golkar sebagai suatu ancaman tapi malah sebaliknya menjadi mitra yang kian memperkuat Partai Demokrat, maka inilah pilihan terbaik yang kita lihat nanti. Apalagi, jika SBY meyakini bahwa dengan usianya kini, JK punya misi yang lebih mengedepankan untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera tanpa harus mementingkan partainya kalah atau menang pada pileg 2014. Terlebih bila ada kesadaran kenegarawan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak harus menjadi ketua umum partai politik.

Lantas bagaimana bila SBY tidak memilih JK? Andai ini yang terjadi maka pilihan yang dilakukan adalah mencari pendamping dari kalangan non-partai yang melihat profesionalitasnya. Pendamping ini, jika diambil dari tokoh senior maka dapat saja dalam kerangka benar-benar membangun pemerintahan yang kuat, melaksanakan berbagai program pembangunan sebagai upaya penuntasan agenda reformasi. Sedangkan jika diambil dari tokoh muda, boleh jadi tokoh ini dapat pula sebagai salah satu “putra mahkota”  yang siap tampil sebagai pengganti SBY. Hal pasti, sejumlah anggota kabinet pemerintahan mendatang dapat saja nantinya menjadi kandidat pengganti SBY.

Persoalannya, apakah SBY benar-benar mau menyiapkan putra mahkota? Tentu saja untuk kesinambungan kepemimpinan, apalagi bila slogan “Kepemimpinan nasional tetap di tangan Orde Reformasi (maksudnya dalam hal ini Partai Demokrat)” sebagaimana pernah ada slogan “kepemimpinan nasional tetap di tangan Orde Baru” menjadi pegangan maka putra mahkota perlu ada, apakah itu terlihat atau tidak. Hal ini karena masa jabatan presiden tidak boleh lebih dari dua kali dan mustahil ketentuan dalam UUD 1945 ini diubah meski Partai Demokrat mendapat suara mayoritas mutlak pada pileg 2014.

Calon pendamping SBY dari non partai tersebut memang tidak banyak terlihat tapi jika pilihannya bukan bersama JK maka pada waktunya dapat saja diketahui. Kini, mengingat masalah calon wapres terus dalam penjajakan, siapapun bisa dimungkinkan. Apalagi kubu Golkar sendiri harus melalui proses dalam menentukan format koalisi bersama Parati Demokrat. Lagi-lagi, SBY bersama Partai Demokratlah yang menjadi penentu tentang bagaimana pascapileg kali ini. Apakah akan memanfaatkan peluang sebagai motor atau penentu Orde Reformasi atau malah sebaliknya.

Hal yang kita harapkan, siapapun yang menjadi pendamping SBY untuk pilpres mendatang jangan dipandang sekadar untuk kepentingan politik jangka pendek. SBY dengan posisi dan citranya yang cukup kuat saat ini dapat berbuat banyak, mengambil keputusan yang memikirkan dampaknya untuk masa depan bangsa dan Negara. Agenda reformasi masih banyak yang harus dituntaskan, terutama bagaimana mensejahterakan kehidupan rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam bidang politik saja, misalnya, kita masih perlu membenahi formatnya, seperti persoalan jumlah partai yang pada pileg lalu banyak membuat rakyat bingung karena banyaknya.

Tampaknya, mari kita nantikan bagaimana suasana politik pascapileg dan menjelang pilpres nanti. Kini, kita hanya dapat mengucapkan selamat atas kemenangan Partai Demokrat  dalam pileg 2009. Ucapan selamat juga ditujukan buat Pak SBY,  Ketua Dewan Pembina sebuah partai politik yang keberadaaanya akan dapat menyamai atau melebihi partai atau organisasi sossial politik terbesar pada zamannya, seperti Golkar bersama Orde Baru di bawah kepemimpinan HM Soeharto.

Penulis adalah Pemimpin Redaksi SK MADINA, dosen Fikom UPDM(B) Jakarta.

sumber : www.madina-sk.com

April 19, 2009 - Posted by | Berita Seputar Pemilu, Karya Tulisan | , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: