Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Kepiawaian SBY Sedang Diuji

Oleh Drs Usman Yatim MPd

ImagePresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Partai Demokrat kini benar-benar sedang diuji, apakah mampu menghadapi berbagai maneuver politik yang dilakukan oleh sejumlah elit partai politik dalam menghadapi pilpres (pemilihan presiden) Juli 2009. Gagasan koalisi yang semula tampaknya  bakal mulus-mulus saja bagi partai pemenang pemilu legislative ini ternyata saat ini mengalami tantangan cukup serius.

Tantangan buat SBY bersama Partai Demokrat tersebut muncul mendadak, setelah DPP Partai Golkar, Rabu lalu (22/4) secara sepihak menarik diri dari rencana koalisi yang semula tampak bakal berlangsung mulus. Hubungan Partai Golkar dan Partai Demokrat yang selama 5 tahun terakhir mengalami pasang surut, kini mengalami titik paling rendah. Hubungan pribadi antara SBY dan JK (Jusuf Kalla) sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2004-2009 ternyata tidak menjamin mulusnya komunikasi politik antar kedua partai yang mereka pimpin.

Kenyataan tersebut kian memperkuat pernyataan bahwa dalam politik tidak ada pertemanan yang abadi, kecuali hanya kepentingan yang abadi. Kita dapat melihat hal sama seperti bagaimana Gus Dur (Abdurrahman Wahid) yang pada Juli 2001  “disingkirkan” dan jabatannya sebagai Presiden diambil alih Megawati Soekarnoputri, kini keduanya terlihat dapat akrab membangun komunikasi politik baru. Seolah Gus Dur sudah melupakan peristiwa “menyakitkan” yang dialami 2001.

Begitu pula dengan Amien Rais yang banyak mengkritik habis kebijakan Presiden SBY dan masa kampanye lalu sempat mewanti-wanti PAN  (Partai Amanat Nasional) tidak mendekat pada SBY dan Partai Demokrat, malah kini justru lebih dulu berinisiatif menggalang hubungan dengan SBY untuk berkoalisi, dengan “melewati” Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir.

Koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat sudah berakhir. Kesan itulah secara formal atau resmi yang dapat ditangkap dari hasil Rapimsus (Rapat Pimpinan Nasional Khusus) Parta Golkar, Kamis, 23 April lalu. JK dimunculkan kembali sebagai capres (calon presiden) sebagaimana pernah dideklarasikan menjelang kampanye pemilu legislative lalu. Namun, ketika suara Golkar berada di bawah Partai Demokrat, wacana capres berubah untuk siap menjadi cawapres tapi asalkan tetap JK mendampingi SBY.

Dalam negosiasi awal, Tim 9 Partai Demokrat minta Tim Partai Golkar agar tidak hanya mengajukan satu nama cawapres. Permintaan lebih dari satu nama cawapres oleh Partai Demokrat rupanya diterjemahkan oleh DPP Partai Golkar sebagai penolakan terhadap JK dan karena itu koalisi yang digagaspun mengalami kebuntuan alias tidak dilanjutkan. Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum atas nama partai pemenang pileg ini menyesalkan sikap Partai Golkar yang dinilai sepihak. Padahal pembicaraan gagasan koalisi belum sampai pada titik akhir, melainkan masih perlu negosiasi, lobi yang dianggap masih jauh untuk dapat dilakukan.

Bagi masyarakat awam yang kini mendapatkan pembelajaran politik yang cukup baik, apa yang dilakukan Partai Golkar satu sisi dapat dibilang positif tapi sisi yang lain dapat juga negative. Sisi positifnya, Partai Golkar dinilai berani mengambil sikap untuk tidak merebut posisi pada pilpres (pemilihan presiden) yang diramal banyak pihak akan dimenangkan oleh SBY. Sepanjang sejarah keberadaannya, baru kali inilah Partai Golkar benar-benar siap untuk berada di luar pemerintahan.

Sebaliknya, sisi negative yang tampak adalah momen yang diambil terkesan mendadak dan emosional. Pemutusan sepihak rencana koalisi dapat saja dinilai sebagai tindakan yang memojokkan SBY dan Partai Demokrat. Dari sudut pandang komunikasi politik, kesan yang muncul adalah SBY bersama Partai Demokrat telah “dikerjai” Partai Golkar. Upaya memojokkan SBY dan Partai Demokrat kian mengental setelah sebelumnya dan sampai kini, para elit parpol yang berseberangan, melakukan kritikan, tudingan, bahkan gugatan terhadap pelaksanaan pileg . Pemilu legislative 2009 yang dinilai amburadul dan penuh kecurangan bukan saja dialamatkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) tapi terutama kepada SBY dan Partai Demokrat.

Kondisi tersebut, dari cara berfikir positif tentu saja cukup menguntungkan bagi SBY dan Partai Demokrat karena terlepas dari kebenarannya, masalah pileg secara formal sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab KPU  yang secara institusional keberadaannya di luar pemerintah. Dengan demikian, seolah kini SBY dan Partai Demokrat berada pada posisi yang “terzalimi.” Bukankah selama ini, individu atau lembaga yang terzalimi cenderung mendapat simpati rakyat? Lihatlah sikap para tokoh Partai Demokrat yang tampil demikian “tenang”, seraya menyatakan menyayangkan sikap Partai Golkar yang di luar keinginan dan perkiraan mereka untuk menarik diri dari rencana koalisi.

Padahal, apa yang terjadi dengan penarikan diri secara sepihak Partai Golkar untuk berkoalisi boleh jadi sesungguhnya memang sesuatu yang diharapkan oleh Partai Demokrat. Paling tidak, boleh juga “perceraian” SBY-JK walau sesuatu yang di luar perkiraan tetapi malah mendatangkan suatu keuntungan dalam rangka melaksakan skenario atau strategi baru yang boleh jadi lebih baik. Maksudnya, koalisi dengan Partai Golkar dapat merupakan skenario atau strategi A tapi bila ini gagal akan ada skenario B, C atau D yang juga telah disiapkan.

Di sinilah kita dapat melihat bagaimana SBY bersama Partai Demokrat, mampu memainkan peran untuk melaksakan berbagai skenario atau strategi menghadapi pilpres Juli mendatang. SBY bersama Partai Demokrat benar-benar sedang diuji apakah mampu menghasilkan yang terbaik dalam mendapatkan calon pendamping wakil presiden. Apakah peluang untuk JK sebagai cawapres benar-benar sudah tertutup rapat? Bila  ia, apakah sudah tertutup pula untuk kader Partai Golkar lainnya?

Apakah pengalaman 2004 akan kembali terulang, yaitu menggandeng kader Golkar di luar struktur? Jika tahun 2004 menggandeng JK yang bukan Ketua Umum DPP Partai Golkar, maka 2009 ini JK digantikan oleh Akbar Tanjung yang pada 2004 menjadi ketua umumnya? Melihat adanya friksi dalam faksi Partai Golkar saat ini, bukan tidak mungkin pengalaman 2004 kembali terulang. Meski tampaknya, hal ini bukan pilihan yang terbaik karena strategi lain patut juga dipertimbangkan.

Posisi cawapres yang banyak diperebutkan dapat saja pada akhirnya tidak diisi oleh kader partai yang berkoalisi. Hal ini misalnya dengan dalih kesulitan memilih banyak tokoh dari elit parpol yang berkoalisi. Dasar mengapa kader Golkar diberi peluang besar untuk cawapres karena Golkar cukup memiliki kursi signifikan di DPR. Sementara, partai-partai lainnya memiliki kursi hampir sama jumlahnya. Mungkin yang agak besar adalah kursi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dengan mengusung nama Hidayat Nur Wahid. Hanya harus diingat, partai lainnya juga punya tokoh yang cukup punya pengaruh, seperti Amien Rais, Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir dari PAN (Partai Amanat Nasional), Muhaimin Iskandar, Erman Suparno dan Lukman Eddy dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), serta Bachtiar Chamsyah dan Suryadarma Ali dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Berdasarkan nama-nama di atas, betapa banyaknya cawapres dari partai-partai yang akan berkoalissi dengan Partai Demokrat. Kecuali Amien Rais yang terbilang senior, nama-nama lain boleh dikatakan hampir setara dan masing-masing partai tentu akan berjuang untuk memperebutkan peluang yang ada. Kondisi ini dapat dilihat dari kesemarakan rapimnas masing-masing partai yang baru saja digelar.

Berbagai lobi  atau negosiasi dalam kerangka koalisi ini akan kian ramai pada hari-hari ke depan. Khusus untuk SBY dan Partai Demokrasi tetaplah akan menjadi penentu dalam memilih siapa yang akan menjadi cawapres. Pertimbangan yang diambil tentunya tidak sekadar untuk memenangkan pilpres dan terciptanya pemerintahan yang efektif dalam lima tahun ke depan tapi sebagaimana dikatakan, SBY dan Partai Demokrat harus dapat memikirkan Indonesia untuk setelah 2014 sampai 2025 dan bahkan sampai 2050.

SBY dan Partai Demokrat adalah penentu bagi kesuksesan Orde Reformasi. Dia harus dapat membangun tatanan kehidupan bangsa dan Negara yang mapan sehingga Indonesia pada era Orde Reformasi bukan saja dapat meletakkan fondasi system atau format yang mantap tapi juga dapat membuat Indonesia lepas landas, sebagaimana pernah dicanangkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan HM Soeharto.

Dalam konteks itulah, kepiawaian SBY dan elit Partai Demokrat terlihat akan diuji. Apakah dia mampu menemukan cawapres yang dapat memenangkan pilpres dan sekaligus memuluskan kaderisasi setelah selesai memimpin periode 2009-2014. Kepemimpinan SBY bila nanti terpilih kembali adalah juga untuk melanjutkan kesinambungan Orde Reformasi dengan tetap Partai Demokrat sebagai lokomotifnya. Sebaliknya, bila gagal tentu saja gonjang ganjing perpolitikan nasional akan terus berlanjut dan kita sulit untuk memantapkan format kehidupan bangsa, terutama perpolitikan nasional. Semoga pada akhirnya, kita dapat melihat pasangan capres-cawapres yang benar-benar memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

sumber : www.madina-sk.com

Mei 3, 2009 - Posted by | Berita Seputar Pemilu, Karya Tulisan | , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: