Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Politik Lomba Pragmatis

Oleh Prof Dr Syofyan Saad MPd
ImagePOLITIK sebenarnya punya fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi politik adalah bagaimana program-program partai dikomunikasikan kepada rakyat dan bagaimana pada saat yang sama para pengurus partai secara intens membangun dialog, serta menggali dan menyelami aspirasi yang tumbuh dari bawah.
Tapi, ketika itu ditarik ke tataran implementasi realisasinya –sudahkah terjadi? Itu semua belum berjalan, bahkan pada partai yang dianggap paling solid sekalipun. Kalau partai yang dianggap paling solid saja seperti itu, apalagi partai lain yang lebih bertumpu pada ikatan yang sifatnya emosional atau karismatik. Tentu saja kita menjadi aneh karena mereka mengesankan pandai omong, bisa menjawab pertanyaan, namun tak becus mengimplementasikan perwujudannya.

Dengan demikian, lebih jauh, ada yang bisa dikenali pula dari sana bahwa akibatnya: kegagalan partai politik (Parpol) menjalankan fungsi dan mereformasi diri; Parpol yang diharapkan jadi kekuatan utama pengusung agenda reformasi dan demokratisasi justru menjadi beban (liability) dan titik lemah (the weakest link) dalam proses tersebut.

Dan juga, di sini, ada situasi yang terjadi di mana dalam partai pun terefleksi dalam birokrasi nasional sebagai elemen yang menjalankan politik sehari-hari dan kebijakan pada tingkat implementasi. Di sini, birokrasi sudah menjadi tawanan atau sapi perah Parpol untuk memobilisasi sumber daya bagi kepentingan pelanggengan kekuasaan atau pelumas partai.

Perkara itu, dalam dunia “persilatan” perpolitikan itu, sudah demikian berdiri mengakang. Berbarengan dari sini kemudian ada dilematimas ini: para pengambil keputusan jadinya dihadapkan pada tuntutan dua  loyalitas, kepada partai atau Pemerintah. Akibatnya, konsistensi dalam kebijakan tak terjadi.

Menjelang “rebutan” kursi kekuasaan, tampaknya masih ada fenomena persekongkolan departemen dengan pemain politik di Parlemen. Beberapa departemen lain, yang juga dipegang parpol, sama saja. Jabatan-jabatan tertentu (eselon) dipaksakan diberikan kepada orang sesama parpol yang sebenarnya jelas-jelas tidak memiliki kompetensi. Akibatnya, ketika harus berhadapan dengan mitranya dari negara-negara lain, ia memilih kabur terbirit-birit atau bersembunyi.

Lebih jauh, sangat boleh jadi, tatkala kita kritisi bahwa itu bukanlah mustahil bakal tertemukan pula indikasi praktik-praktik yang didasari semangat kekelompokan semacam itu menyuburkan fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) baru. Ditengari para analis politik bahwa kini KKN lebih bernuansa spirit kepartaian.

Jadinya, spirit kepartaian atau kekelompokan pada era demokrasi padat modal ini membuat mekanisme pemilihan pejabat pun tidak berlangsung dalam suatu transaksi terbuka berdasarkan prisip-prinsip meritokrasi. Akibatnya, politik dan pemerintahan bergeser dari yang semula berbasis meritokrasi ke mediokrasi.

Kemudian, apa yang bernama degenerasi (penurunan kapasitas seseorang sebagai pemimpin) baik di parpol, pemerintahan, maupun di lembaga lain itu tak bisa dilepaskan dari konteks demokrasi yang cenderung padat modal sekarang ini. Dalam konteks demokrasi padat modal, akses ke kepemimpinan partai tidak lagi ditentukan oleh intelegensia, kapasitas berpikir, penghayatan ideologi, atau visi ke depan, melainkan kekuatan kapital atau uang yang dimiliki.

Begitulah penyakit perpolitikan kita dewasa ini, yang harus menjadi perenungan bagi kita semua, sebab hilangnya politisi pemikir adalah kehilangan besar bagi tradisi berpolitik di Indonesia. Akibatnya, yang diperbincangkan para politisi hanya hal remeh-temeh, seperti siapa mendapat apa. Sama sekali tidak ada kepekaan responsif untuk menjelaskan atau memberikan respons terhadap hal strategis yang menyangkut hidup orang banyak dan kesejahteraan rakyat.

Bersama itu, di sisi satunya lagi yang lebih memprihatinkan, semua itu bisa jadi adalah sebuah refleksi nyata akan realitas yang berkembang di perguruan tinggi sekarang ini, di mana Perguruan Tinggi terjebak pada pemujaan berlebihan terhadap kedangkalan. Para mahasiswa kita yang belajar di berbagai universitas, tak lagi mampu dijadikan tumpuan harapan kemajuan bangsa.

Betapa tidak, yang mereka pelajari hanyalah cara cepat bermetamorfosa memobilisasi secara vertikal dalam ekonomi dan sosial. Maka, dari situ tak bisa lagi kita mengharapkan akan lahirnya kader-kader pemimpin masa depan yang membawa kecerahan bagi bangsa ini.

Belum lagi, para ilmuwan dan aktivis gerakan sosial yang sebenarnya sudah mengusung agenda perjuangan labih jelas, ikut pula terbawa arus mediokrasi yang membuat para ilmuwan ‘kehilangan jati diri’. Sebab, kini ilmuwan hanya menjadi spin doctor, humasnya para politisi, atau sekadar memperkuat pilihan-pilihan para politisi dengan kemasan tertentu. Jadi, tidak memberikan pencerahan atau alternatif pemikiran. Dan parahnya, hal-hal semacam ini telah pula menyusup ke dalam relung-relung birokrasi yang seharusnya menjadi sebuah institusi netral.

Maka kemudian kita dihadapkan kepada efek domino yang cukup ekstrem akibat dari semua itu: sistem birokrasi Indonesia pun menjadi rapuh. Tak ada pemikiran-pemikiran untuk melakukan suatu upaya membawa kecerahan bagi bangsa Indonesia di masa depan dalam berbagai aspek. Dan itu terlihat secara kasat mata dengan banyaknya kebijakan yang mereka ambil tak didasarkan draf akademis yang kuat. Akibatnya, dari sistem birokrasi tidak lahir platform kebijakan yang jelas.

Dari sini kita harus segera menyadari bahwa reformasi birokrasi yang dibarengi dengan reformasi internal Parpol adalah kunci bagi penyelesaian problem. Penegakkan disiplin yang kuat di dalam sistem birokrasi, akan membangun tradisi yang kuat dalam penempatan SDM. Maka, mereka yang menduduki suatu jabatan penting adalah memang orang-orang yang pantas mendudukinya dengan segala keunggulan kualifikasi.

Begitulah. Kita juga berharap di sisi lain, ada perubahan cara berpikir para kader Parpol dalam hal pragmatisme, tentu akan membuat mereka menyadari dengan sendirinya untuk memisahkan antara kepentingan Parpol dengan sistem birokrasi. Dan, Parpol di negara ini pun berkembang dengan pemahaman politik yang matang dan dewasa. Tentu saja, dibarengi kemapanan sistem birokrasi yang tak lagi dapat digerogoti oleh budaya KKN.***

sumber : www.madina-sk.com

Mei 3, 2009 - Posted by | Berita Seputar Pemilu

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: