Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Keputusan KPU Bukan Ranah Pelanggaran Pidana Pemilu

(Jakarta, MADINA): Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri menegaskan, KPU adalah lembaga negara sehingga pimpinan KPU merupakan pejabat administrasi negara.
Karena itu keputusan yang dibuat pimpinan KPU itu adalah keputusan pejabat tata usaha negara, ujar Kapolri mengenai penolakan Polri menindaklanjuti laporan Bawaslu yang menggugat KPU sehubungan pengesahan surat-surat suara yang tertukar.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Rabu lalu. Dengan demikian, lanjut Kapolri, keputusan KPU itu adalah kebijakan KPU yang tidak termasuk dalam ranah pelanggaran pidana Pemilu, melainkan masuk dalam lingkup hukum administrasi negara.

Dalam Rapat Kerja itu, Kapolri juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas selama Pemilu Legislatif ada tiga anggotanya yang meninggal dunia saat mengirim kotak suara di Indramayu, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.

”Ada tiga anggota kami yang meninggal dunia selama menjalani tugas Pemilu Legislatif,” ujar Bambang Hendarso.

Anggota Komisi III DPR dari F-PDIP, Eva Sundari mempertanyakan sikap reaktif Polri dalam menangani kasus dugaan pencemaran nama baik Caleg Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono Bambang, Kasus di Jawa Timur itu adalah pembelajaran. “Sesuai reformasi birokrasi, equality before the law, siapapun akan dilakukan penyidikan yang sama,” jelas Kapolri.

Dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Edhie Baskoro itu, polisi menetapkan calon anggota legislator dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Naziri dan Bambang Krisminarso sebagai tersangka, setelah meralat status tersangka tiga pimpinan media. Dua tersangka diduga telah mencemarkan nama baik calon anggota DPR Partai Demokrat dari daerah pemilihan Jawa Timur VII dengan menuduh telah melakukan money politics.

“Untuk pertanyaan dewan soal Laptop kader PDIP yang berisi data-data manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang disita aparat kepolisian Jawa Timur, Kapolri mengatakan pihaknya telah merespon kejadian yang dianggap luar biasa itu. Itu masukan untuk Polri,” kata dia.

Pada bagian lain, Kapolri menjelaskan, aparat kepolisian telah siap mengamankan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) secara maksimal dan akan tetap bersikap netral sebagaimana dalam Pemilu Legislatif (Pileg).

Kepolisian sudah mempersiapkan satgas pengamanan yang terdiri dari ajudan sebanyak tiga orang untuk setiap Capres dan Cawapres, dan pengawal pribadi 245 orang untuk setiap Capres dan Cawapres beserta keluarga, ujar Kapolri.

Dijelaskan, setiap delapan orang anggota kepolisian akan bertugas selama 12 jam dengan sistem `ploeg`. Untuk konvoi pengawalan VVIP, Polri akan menambahkan unsur lalu lintas sebanyak 12 orang dan 15 orang satuan pemukul dari unsur Brimob untuk setiap Capres dan Cawapres.

Tidak hanya itu lanjut Kapolri, kesiapan itu ditambah lagi dengan kesiapan satuan intelijen dan unit komunikasi elektronik (Komlek) sebanyak enam orang untuk setiap pasangan Capres dan Cawapres. Kami juga menyiapkan tatalaksana pengamanan makanan dan kesehatan dari unsur kedokteran dan kesehatan Polri sebanyak sembilan orang untuk setiap Capres dan Cawapres.

Kapolri juga menyatakan telah membentuk tim asistensi pengamanan Pilpres untuk mendampingi 31 Polda terdiri dari perwira tinggi dan perwira menengah, masing-masing Polda tiga orang perwira.

“Di samping sebagai perwira pengamat yang memonitor setiap perkembangan situasi di Polda yang menjadi sasaran pengamatannya, mereka juga bertugas menjadi penghubung apabila Polda memerlukan bantuan segera dari Mabes Polri,” ujar Bambang.

Dijelaskan juga hingga 27 April 2009, kasus tindak pidana Pemilu dari seluruh Indonesia yang telah dilaporkan ke kepolisian sebanyak 610 kasus dengan 312 kasus diantaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan (P21). Selain itu, sebanyak 131 kasus dihentikan penyelidikannya (SP3) dan 167 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan.

Bambang Hendarso mengakui polisi menemukan beberapa hambatan dalam pengamanan pelaksanaan Pemilu. “Secara umum peserta Pemilu mengabaikan ketentuan peraturan lalu lintas serta masih lemahnya koordinasi dalam prosedur pengamanan pendistribusian logistik Pemilu,” ujar dia.

Polri akan memperbaiki sistem pengamanan Pemilu Capres dan Cawapres 2009 antara lain dengan mengadaptasi perubahan jadual pelaksanaan Pemilu dan meningkatkan koordinasi dengan KPU dalam distribusi logistik Pemilu. (kh)

sumber : www.madina-sk.com

Mei 5, 2009 - Posted by | Berita Seputar Pemilu | , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: