Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Habis Gaji Muncullah Buku SBY!

Oleh Drs Usman Yatim MPd MSc

Media massa tidak pernah sepi menyorot Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah konsekuensi demokrasi ala masa kini, kebebasan pers tanpa kendali penguasa. Presiden SBY baru saja merasa “dikerjai” media soal gajinya yang tidak naik 7 tahun. Merasa tidak mengeluh, apalagi curhat, tapi malah itulah yang dinilai media. Maksud hati memberi semangat kepada jajaran TNI-Polri agar bersyukur dapat remunasi tetapi siapa sangka reaksi yang muncul malah peredaran koin untuk “menyumbang” gaji presiden.

Lantas, akhir Januari memasuki Februari, saat insan pers akan berkumpul dalam rangka HPN (Hari Pers Nasional) di Kupang, NTT, lagi-lagi berita kurang sedap ditampilkan media massa terkait SBY. Kali ini disorot seputar peredaran buku bersampul kartun SBY di Tegal, Jawa Barat. Ternyata anak-anak sekolah di Tegal kini dapat mengenal lebih jauh sosok SBY, termasuk kinerjanya sebagai Presiden selama ini, melalui 10 judul buku yang beragam.

Kehadiran buku-buku tersebut dihebohkan media massa karena dinilai lagi-lagi sebagai praktik pencitraan. Berbagai reaksi muncul, terlebih Dewan Pendidikan di Tegal memang keberatan atas keberadaan buku SBY itu di lingkungan sekolah karena pengadaannya menggunakan anggaran negara, lewat Dana Alokasi Khusus (DAK). Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal malah meminta DPR atau pemerintah pusat membentuk tim independen untuk mengusut pengadaan dan distribusi buku-buku SBY tersebut. ”Buku-buku itu untuk konsumsi umum. Kurang tepat jika untuk siswa SMP apalagi menggunakan dana alokasi khusus,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Dimyati. Dalam ulasan editorial Metro TV, Senin pagi (31/1),dinyatakan pula, kehadiran buku SBY itu perlu diusut KPK, pihak Kementerian Pendidikan Nasional perlu bertanggung jawab.

Bila tanpa prasangka atau kita mendukung buku SBY itu masuk sekolah, memang terasa tidak ada salahnya. Bukankah wajar-wajar saja bila anak-anak diberi pengetahuan atau informasi seputar pemimpinnya, apalagi ini seorang presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan? Bicara terkait atau tidak dalam kurikulum, sudah jelas dapat saja dikait-kaitkan, misalnya untuk mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Bukankah anak-anak patut juga belajar kewarganegaraan melalui buku SBY ini?

Sayangnya, kita kini selalu dihadapkan dengan suasana penuh prasangka. Apalagi prasangka itu seolah mendapat pengabsahan ketika para tokoh lintas agama menyebut pemerintah dan negara, termasuk di dalamnya Presiden SBY, dinyatakan telah melakukan kebohongan publik. Soal kebohongan ini lagi-lagi diramaikan media massa, bahkan Menkopolhukam Djoko Suyanto sempat mengecam bahkan hampir mengancam salah satu media gara-gara soal bohong ini. Presiden SBY juga sudah mengundang para tokoh lintas agama untuk mengklarifikasi soal kebohongan tersebut.

Berbagai isu yang muncul, mulai dari kasus Bank Century, kriminalisasi KPK, mafia pajak dan mafia hukum Gayus Tambunan, hingga kemudian dibumbui dengan kinerja dan kepemimpinan SBY, maka kian berkembanglah segala prasangka terhadap Presiden SBY. Nah, keberadaan buku SBY di lingkungan anak sekolah sudah jelas menjadi kajian dari berbagai kalangan, termasuk pendidik dan ujung-ujungnya menambah deretan tentang isu kebohongan.

Buku SBY, sebagaimana pernyataan pihak Kemendiknas dan kalangan politisi Demokrat, bukanlah dicetak, diterbitkan dan diedarkan secara sengaja untuk kepentingan Presiden SBY dan Partai Demokrat. Mereka semula malah merasa tidak tahu atas buku tersebut, kecuali setelah diekspos media masa. Artinya, Presiden SBY pun juga tidak tahu. Apakah memang benar-benar demikian adanya?

Tampaknya, terserah kita percaya atau tidak. Hal yang jelas, kasus buku ini mirip juga dengan adanya butir pertanyaan tentang lagu SBY dalam soal ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang juga sempat diramaikan media massa beberapa waktu lalu. Soal lagu ini, juga kala itu dituding ada maksud-maksud tertentu, paling tidak adanya praktik kampanye pencitraan dan pengkultusan SBY. Namun, kasus ini terlupakan begitu saja.

Kembali ke soal buku SBY, boleh jadi memang bukan rekayasa pihak pemerintah, apalagi Partai Demokrat. Sama diketahui, bicara soal pengadaan buku dalam dunia pendidikan memang sering dikeluhkan para orangtua. Misalnya, adanya pemaksaan pembelian buku baru buat siswa pada setiap awal semester yang jumlah dan harganya terbilang besar. Pengadaan paket buku untuk sekolah malahan dicurigai juga terjadi praktik mafia. Penerbitan buku SBY, misalnya, dapat saja memang bukan untuk maksud pengkultusan atau pencitraan Presiden SBY tapi boleh jadi karena agar buku tersebut lolos seleksi untuk dibiayai lewat DAK.

Lantas, apakah kasus buku SBY ini dianggap selesai, tidak ada masalah yang diributkan? Lagi-lagi soal ini terpulang kepada masing-masing pihak terkait. Hal yang jelas, bila pemerintah membiarkan sebagaimana dinyatakan Mendiknas M Nuh , maka bagi pengkritik akan semakin meyakini bahwa buku SBY tersebut memang bagian dari upaya politisasi pendidikan. Mereka menuding, politik kepentingan penguasa kian jauh memasuki ranah pendidikan. Ketika di permukaan lewat media massa, SBY menjadi bulan-bulanan kecaman namun untuk mengimbangi opini, secara “diam-diam” upaya pencitraan menyusup di kalangan anak didik, generasi mendatang. Disebutkan, buku itu memang bukan untuk pribadi SBY tapi dalam rangka dinasti SBY dan masa depan Partai Demokrat. Buku itu ditengarai sebagai kampanye untuk pemilih pemula pada Pemilu 2014.

Bila buku SBY tidak disikapi dengan kebijakan penarikan oleh pemerintah, maka opini yang berkembang akan senada, seperti “kasus gaji presiden”, yaitu boleh saja bilang tidak mengeluh atau curhat tapi nyatanya memang pemerintah melalui Menteri Keuangan berencana menaikkan gaji Presiden dan para pejabat. Tidak mungkin ada asap, bila tidak ada api, begitulah kiasan yang dibuat. Bila kasus buku SBY dibiarkan, jangan heran bila peredarannya akan menjangkau banyak daerah, dan kini saja diberitakan sudah sampai ke Cirebon. Bahkan, mungkin dengan judul yang lebih beragam.

Bila demikian adanya, tidak mengherankan pula bilamana media massa akan terus mengangkat isu-isu yang memojokkan pribadi SBY, pemerintah, dan Partai Demokrat. Biarpun harus diakui kepemilikan media massa saat ini banyak dikuasai oleh kalangan yang bersinggungan dengan partai politik dan berseberangan dengan kepentingan politik SBY, tetap saja opini yang dikembangkan dapat diterima dan dipercaya publik. Penerimaan publik tersebut tentu saja terkait dengan realitas kehidupan yang ada. Apalagi kepemilikan media yang dapat saja tidak obyektif tersebut cukup beragam sehingga masyarakat cukup cerdas dalam memilah, menyaring dan menyerap informasi media massa sesuai persepsi yang dimilikinya sendiri. Belum lagi, merekapun dapat mengembangkan dan membangun informasi sendiri lewat jejaring sosial internet, seperti Facebook dan Twitter.

Kini kembali terpulang kepada pemerintah, apakah membiarkan isu buku SBY berlalu tanpa tindakan tapi dengan penguatan berbagai opini miring yang telah terbangun selama ini? Istilah “kebohongan publik” yang dilontarkan tokoh lintas agama telah menjadi ikon dalam setiap memberikan penilaian terhadap berbagai kebijakan, tindakan, sikap, dan prilaku Presiden SBY beserta pemerintahannya. Setiap isu negative yang mencuat akan selalu dikaitkan dengan ikon ini.

Tentu saja, kita berharap ikon ini dapat sirna dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ikon itu sungguh menjadi energy negative manakala kita ingin membangun semangat kebersamaan, adanya kepercayaan terhadap pemimpin dalam mewujudkan kemajuan masa depan kita bersama. Namun, bila justru kebohongan juga menyusup dalam dunia pendidikan, maka karakter bangsa yang disuarakan Kemendiknas tahun lalu, menjadi hampa sebelum terwujud.

sumber : madina

Februari 26, 2011 - Posted by | Karya Tulisan

2 Komentar »

  1. sulitnya menjadi pemimpin….kadang mereka yang di omongin salah sangkah…

    Komentar oleh peduli pendidikan | Februari 27, 2011 | Balas

  2. Kekuatan FreeMason Yahudi bermain di balik aksi Anggodo, Gayus, dll.?
    Semua orang sepertinya berusaha untuk saling menutupi agar kedok anggota mafia FreeMason utamanya tidak sampai terbongkar.
    Jika memang benar demikian, maka tidak akan ada yang bisa menangkap dan mengadili Gembong tersebut -di dunia ini- selain Mahkamah Khilafah!
    Mari Bersatu, tegakkan Khilafah!
    Mari hancurkan Sistem Jahiliyah dan terapkan Sistem Islam, mulai dari keluarga kita sendiri!

    Komentar oleh nobody | Februari 28, 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: