Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

DKI Jawab Kritik Presiden SBY

Oleh Drs. Usman Yatim, M.Pd, M.Sc.

Kritikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta, terutama bidang transportasi ternyata mendapat respon langsung dari Pemprov DKI, terutama Wakil Gubernur Prijanto. Sebuah pertemuan curah pendapat digelar di Balaikota DKI, Rabu (2/3) dengan menampilkan praktisi, pakar, pengamat transportasi dan berbagai elemen masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran praktis dan jangka pendek guna mengatasi masalah kemacetan lalulintas di DKI Jakarta.

Walaupun tanpa menyebut pertemuan tersebut terkait dengan kritik SBY yang menyebut rencana dan komitmen Gubernur DKI, terutama bidang transportasi, hanyalah pepesan kosong, Prijanto yang mengantarkan acara tersebut meminta masukan praktis guna mengurai kemacetan lalulintas Jakarta. Hal menarik, Prijanto dengan jelas memaparkan berbagai hal yang direncanakan Pemprov DKI tentang transportasi, termasuk yang telah dan akan segera dilaksanakan. Mendengarkan paparan Prijanto, terlihat jelas Pemprov DKI sudah cukup berbuat dan meminjam istilah SBY dalam menilai pers nasional, Pemprov DKI sudah on the track, berada pada jalur yang benar dalam penanganan transportasi meski kemacetan terus dikeluhkan.

Hanya harus diakui, apa yang telah dilaksanakan Pemprov DKI memang sangat belum memuaskan, kemacetan lalulintas Jakarta memang masih sangat memprihatinkan, dan karena itu Prijanto menyatakan sangat setuju perlu ada percepatan dalam merealisir berbagai program yang telah dicanangkan. Wagub DKI Prijanto secara jelas dan gamblang dan mengingatkan pula bahwa untuk memecahkan permasalahan transportasi di Jakarta, tidak hanya oleh Pemprov DKI tetapi juga pihak lainnya, bahkan dengan memakai istilah “tangan”, Prijanto menyebut sesungguhnya pemerintah pusat punya posisi paling atas dalam menentukan keberhasilan mengurai benang kusut lalulintas di Jakarta.

Sungguh patut digarisbawahi paparan Prijanto seputar peran pemerintah pusat dalam menangani transportasi Jakarta, seperti secara teknis ada pada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Peran pemerintah pusat tersebut sangat menentukan, bukan saja menyangkut kebijakan tetapi juga implementasinya yang terkait dengan anggaran.

Pembangunan monorail yang sampai saat ini belum terlihat pengerjaannya kembali, misalnya, semula merupakan kewenangan pemerintah pusat dan kini setelah bermasalah baru ditangani Pemprov DKI dengan pendanaan dibagi dua antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Pengerjaan jalan tol seperti Ulujami-Kebun Jeruk-Bandara Soekarno Hatta kini di bawah kewenangan Kementerian PU. Begitu pula pengoperasiaan keretaapi dalam rangka MRT (Mass Rapid Transit) ada pada Kementerian perhubungan.

Melihat tidak hanya Pemprov DKI, tidaklah salah bila Prijanto menyebutkan pembangunan transportasi tidak hanya pada satu tangan tapi dalam konteks mengatasi kemacetan juga melibatkan, seperti pihak keamanan dan masyarakat sendiri. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dan transportasi dalam pertemuan di DKI itu malah secara celetukan, mengingatkan soal pepesan kosong yang disebut Presiden SBY itu tertuju pada siapa sesungguhnya? Celetukan ini bila ditangkap justru boleh jadi pepesan kosong itu adalah pemerintah pusat sendiri.

Para pembicara, baik Agus Pambagio, Iskandar Abubakar (Dewan Transportasi Jakarta), Darmaningtyas (Masyarakat Transportasi Indonesia), Alvinsyah (Universitas Indonesia), Deddy Arief (Konsultan Pamintori Cipta) dan Ovyar Z Tamin (ITB), sepakat masalah komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat sangat menentukan bagi suksesnya pembangunan transportasi di Jakarta. Bahkan dalam soal ini, AM Fatwa, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingatkan tentang kepemimpinan Fauzi Bowo. Menurut dia, apapun itu peran pemerintah pusat tetapi kepemimpinan yang kuat dari Gubernur DKI sangat dituntut. Tanggungjawab keberhasilan dan kegagalan DKI Jakarta saat ini ada pada Gubernur Fauzi Bowo. “Kalau bicara pemerintah pusat, `kan Fauzi Bowo orang Partai Demokrat, apa susahnya dia berkomunikasi dengan Presiden SBY,” kata AM Fatwa.

Tampaknya, kritikan Presiden SBY terhadap Gubernur DKI yang dilontarkan saat membuka rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2), kini mulai direspon Pemprov DKI. Presiden SBY lewat pertemuan di balaikota secara tidak langsung diingatkan, hendaknya tidak hanya mengkritik kinerja Pemprov DKI Jakarta tapi juga perlu bertanggungjawab dalam ikut melakukan percepatan pembangunan transportasi di Jakarta.

Pemprov DKI sekarang ini terus meningkatkan kualitas pelayanan busway termasuk menambah bus dan ruas jalan. Prijanto mengingatkan upaya ini akan berhasil manakala DPRD DKI juga mendukung penuh dalam soal pengajuan anggarannya. Sedangkan untuk pembangunan MRT/LRT yang dianggap sebagai proyek jangka sedang dan panjang, mau tidak mau peran pemerintah pusat sangat menentukan. Dalam hal ini, keseriusan Presiden SBY mendorong kinerja kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang terkait sangat menentukan. Tidak dipungkiri juga, keterlambatan pembangunan infrastruktur transportasi di DKI Jakarta sudah jelas juga banyak karena kendala dari pemerintah pusat sendiri.

Melihat dukungan anggaran dan kewenangan pembangunan transportasi Jakarta juga ada pada pemerintah pusat, mau tidak mau Presiden SBY memang tidak dapat lepas tangan. Ketika belum adanya kementerian khusus yang mengkoordinasi kewenangan pemerintah pusat dan Pemprov DKI, termasuk hubungannya dengan pemprov tetangga, Banten dan Jawa Barat, seyogyanya Presiden SBY sendiri perlu melibatkan diri, atau apakah secara khusus dibebankan pula kepada Wakil Presiden?

Kita sangat berharap, menjelang 2014, pembangunan monorail benar-benar sudah selesai dan dapat dinikmati warga Jakarta. Bahkan MRT yang menurut Prijanto pada 2016 sudah terlihat sebagian, hendaknya dapat dilakukan percepatan pembangunnnya. Pembangunan MRT/LRT Jakarta dapat menjadi proyek prestisius, bukan hanya buat Pemprov DKI tapi juga pemerintah pusat, atau secara khusus Presiden SBY.

Keberadaan MRT/LRT, bila dilihat di kota-kota besar di dunia, misalnya saja yang terdekat Singapura, Kuala Lumpur dan Bangkok merupakan symbol minimal kelengkapan infrastruktur transportasi sebuah kota. Selama MRT/LRT belum terwujud di Jakarta, kita jangan terlalu banyak berharap kemacetan lalulintas di Jakarta dapat teratasi. Bahkan, andai MRT/LRT sudah ada pun, masalah kemacetan tetap ada namun tidak akan separah sebagaimana sekarang. Kita pun sebagai orang Indonesia (tak hanya warga Jakarta), bila sudah melihat infrastruktur transportasi negara tetangga saja patut malu karena betapa tertinggalnya kita.

Jadi kita nantikan saja, apa terobosan kebijakan yang didorong oleh Presiden SBY dalam melakukan percepatan pembangunan transportasi di Jakarta. Bilamana terobosan kebijakan pemerintah pusat dalam waktu dekat tidak nyaring terdengar, misalnya pembangunan monorail masih juga belum dilanjutkan, kita patut mengatakan bahwa pepesan kosong memang ada di mana-mana, dan ironinya bahkan ada pada pemimpin yang mencetuskannya. Namun, mudah-mudahan tidaklah demikian karena kita berharap pepesan tu memang ada isinya.

Maret 10, 2011 - Posted by | Karya Tulisan | , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: