Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Dr H Usman Yatim, MPd MSc: Pendidikan Lemhannas Sebaiknya Dijadikan Pendidikan Kedinasan tingkat Tertinggi

Pendidikan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) sebaiknya dijadikan pendidikan kedinasan tingkat tinggi. Hal ini perlu adanya penetapan kebijakan yang benar-benar mengikat dari pimpinan lembaga tersebut. Bahkan Pimpinan Lemhannas perlu lebih banyak memberi peluang peserta pendidikan Lemhannas dari kalangan sipil, terutama dari partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi.

Wakil manajer Program Sekolah Jurnalisme Indonesia PWI Pusat, Dr H Usman Yatim, MPd mengatakan saat ujian promosi doktor di hadapan siding terbuka senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (16/3). Ujian dalam rangka memperoleh gelar doktor bidang pendidikan tersebut dihadiri antara lain oleh Prof Dr H Haryono Suyono dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Menurut Usman, mengingat saat ini pendidikan kedinasan banyak diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintahan kementerian dan non kementerian, bahkan di antaranya menyelenggarakan pendidikan hampir serupa pendidikan Lemhannas, seperti Sespati, Polri, Sesko TNI, maka perlu adanya penetapan kebijakan yang menempatkan pendidikan Lemhannas sebagai sejenis pendidikan kedinasan tingkat tertinggi dengan penyesuaian tertentu, dan memuat ketentuan kewajiban mengikutinya bagi setiap pejabat struktural setingkat eselon I dan perwira tinggi TNI-Polri.

Bila ketentuan kewajiban ini tidak merupakan suatu kebijakan mengikat melalui perangkat peraturan, lanjut Usman, maka posisi Lemhannas RI sebagai penyelenggara pendidikan pimpinan tingkat nasional akan dapat mengalami degradasi atau tidak berbeda dengan kegiatan pendidikan lain, meski kualitas lulusannya sudah sangat diandalkan.

Terlebih lagi, kata Usman, ketentuan ini akan dapat mendukung penerapan merit sistem dalam birokrasi pemerintahan yang mana pimpinan lembaga pemerintahan, seperti menteri atau bahkan presiden yang bersifat politis, tidak sesuka hati berdasarkan subyektivitas dalam mengangkat atau menetapkan pejabat, terutama eselon I, sebagaimana diduga banyak terjadi sekarang ini.

Usman yang juga Pemimpin Redaksi Madina ini mengatakan, kegiatan pengkaderan dan pemantapan pimpinan tingkat nasional masih belum menonjol di kalangan lembaga atau organisasi tersebut, terlebih kegiatan pendidikan dalam konteks penanaman nilai-nilai kebangsaan, berwawasan dasar Negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Guna menarik minat dan mendapatkan calon peserta sesuai kriteria yang diterapkan, keberadaan Lemhannas sebagai penyelenggara pendidikan pimpinan tingkat nasional perlu lebih banyak disosialisasikan. Berbagai upaya dalam rangka mengangkat citra Lemhannas, terutama kegiatan pendidikannya perlu lebih digalakkan, katanya.

Usman mengungkapkan, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Lemhannas yang didasarkan pada landasan Perpres No.67/2006 tentang Lemhannas RI dari segi tujuan fungsi dan tugas, serta struktur organisasi, sudah cukup mendukung keberadaan Lemhannas RI dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya sebagaimana ditetapkan.

Namun, papar Usman, berdasarkan ketentuan status pendidikan, terlihat belum jelas, misalnya penegapan pendidikan Lemhannas RI sebagai pendidikan kedinasan, terutama bagi pejabat birokrasi pemerintahan. Berdasarkan hal itu, dia merekomendasikan agar Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lemhannas RI dapat disempurnakan, atau ditingkatkan kepada kebijakan yang lebih tinggi, seperti melalui undang-undang, dengan menambah berbagai ketentuan tentang pendidikan pimpinan tingkat nasional sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang bersifat mengikat bagi pimpinan lembaga pemerintahan, baik pada kementerian, lembaga non kementerian, serta pemerintah daerah.

Bahkan meski tidak mengikat, peraturan ini juga dapat lebih mengarahkan kepada pimpinan atau pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan dan profesi tingkat nasional lainnya agar anggota pengurus intinya dapat mengikuti pendidikan di Lemhannas dalam rangka menghasilkan kader pimpinan tingkat nasional yang memiliki wawasan nilai-nilai kebangsaan, dasar Negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. (dik)

sumber : http://www.harianpelita.com/read/18640/5/kesra-&-agama/dr-h-usman-yatim,-mpd–pendidikan-lemhannas-sebaiknya-dijadikan-pendidikan-kedinasan-tingkat-tertinggi/

Maret 19, 2011 - Posted by | nasional | , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: