Usman Yatim Center

Membangun Iman dan Karakter

Gedung Baru DPR, Kebijakan atau Pencitraan SBY?

Oleh Dr Usman Yatim, M.Pd, M.Sc.

sumber matanewsPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Kamis (7/4) menyampaikan pernyataan yang sangat menyegarkan publik, yaitu seputar pembangunan gedung baru yang dihimbaunya agar dapat ditinjau atau dibatalkan, bila terkait efisensi anggaran Negara. Biarpun tidak secara khusus menyinggung rencana pembangunan gedung baru DPR yang sampai kini masih dihebohkan, pernyataan SBY tersebut termasuk diopinikan terkait dengan gedung baru DPR.
Oleh karena itulah media massa menilai, pimpinan DPR yang tetap memutuskan melanjutkan pembangunan gedung di kawasan Senayan itu sebagai bertentangan dengan pernyataan Presiden SBY. Kali ini SBY diposisikan mendukung opini masyarakat yang meminta pembatalan pembangunan gedung baru, sementara pimpinan DPR tetap ngotot pada pendiriannya, yaitu gedung baru DPR harus tetap dibangun.

Kini kita patut bertanya-tanya, apakah pernyataan SBY itu benar-benar sebuah kebijakan atau tetap seperti selama ini disebut hanya sebatas wacana atau pencitraan saja? Pernyataan Presiden SBY saat menyampaikan hasil Rapat Terbatas membahas optimasi dan efisiensi penggunaan anggaran itu sungguh menyejukkan hati masyarakat. SBY antara lain mengatakan, “kita menilai bahwa masih terjadi penggunaan anggaran negara yang tidak optimal, tidak efisien, dan juga tidak tepat dan ini tentu tidak boleh kita biarkan. Oleh karena itu, kita bertekad dan sekarang tengah bekerja untuk melakukan optimasi dan efisiensi penggunaan anggaran negara itu.”

Apa yang diucapkan SBY itu tidak beda sebagaimana banyak disuarakan opini publik selama ini. Begitu pula ketika SBY menyebut: “Saya masih melihat gedung dan bangunan yang dibangun, baik di tingkat pusat juga di daerah, bahkan yang menyolok di beberapa daerah, termasuk wisma dan rumah jabatan yang menurut saya, setelah saya lihat langsung, itu berlebihan, mewah. Sementara di sekelilingnya, kalau daerah, di daerah itu prasarana publik justru kurang.”

“Saya memahami ada urgensi, ada keperluan untuk bangun gedung dan perkantoran. Namun demikian, dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya persilakan untuk dilihat sekali lagi apakah masih ada yang bisa diefisienkan, atau adaptasi, atau penyesuaian lain,” kata SBY lagi.

Mendengar ucapan SBY itu, media menyimpulkan Presiden SBY setuju gedung baru DPR ditunda atau dibatalkan. Apalagi, SBY juga mengatakan: “Saya sungguh berharap DPR RI juga memiliki cara pandang yang sama dengan pemerintah dalam efisiensi dan optimasi ini.” Bukankah dengan kalimat ini, SBY mengingatkan jajaran DPR agar mendengarkan aspirasi rakyat yang berteriak agar pembangunan gedung baru DPR itu dibatalkan?

Anehnya, pada hari yang sama pimpinan DPR yang diketuai Marzuki Alie tetap kukuh dengan pendirian awalnya, yaitu tetap melanjutkan pembangunan gedung baru itu. Sungguh menjadi tanda tanya besar, kenapa Marzuki Alie dan segenap jajaran Fraksi Partai Demokrat tidak seiring dengan Presiden SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat? Mengapa Marzuki Alie masih berkilah dan punya interpretasi berbeda dengan publik terhadap pernyataan SBY?

Apakah ini memang sesuatu yang diskenariokan atau ada perbedaan pandangan antara SBY dan Marzuki bersama rekan-rekannya yang setuju dengan gedung baru DPR itu? Apakah memang ada apa-apanya terhadap rencana gedung baru itu, seperti kalau ditunda atau dibatalkan akan terkait dengan penyalahgunaan anggaran? Intinya, mengapa DPR ngotot gedung baru, termasuk Marzuki Alie, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat?

Berbagai pertanyaan tersebut masih menggeluti pikiran banyak pihak karena SBY sendiri tidak menanggapi langsung sikap pimpinan DPR itu. Sepintas memang dapat dimaklumi mengingat pembangunan gedung baru DPR tidak dapat langsung diintervensi SBY untuk ditunda atau dibatalkan karena terkait soal kewenangan. Namun, bila memang SBY serius dalam hal efisiensi anggaran Negara, menganggap masalah ini terkait dengan kebijakan dan komitmennya, pembatalan gedung DPR masih dapat terjadi lewat peran SBY. Tentu saja, kebijakan ini lewat jalur Partai Demokrat.

Kita juga bertanya-tanya, apakah SBY membiarkan saja langkah politisi Demokrat yang ngotot dengan gedung baru DPR? Tampaknya, itulah yang sebenarnya, yaitu SBY sesungguhnya setuju saja gedung baru DPR tetap terus dibangun. Bila demikian adanya, tidaklah salah bila pernyataan SBY soal efisiensi dan optimalisasi anggaran hanyalah sebatas wacana, bukan suatu kebijakan. Bahkan, semua itu dapat saja dinilai sebagai suatu dagelan atau malah meminjam istilah tokoh lintas agama, tidak lebih lagi-lagi sebagai bentuk kebohongan. Istilah lain, pernyataannya itu sebagai sandiwara politik, dan seperti sering disebut hanya bagian dari politik pencitraan.

Apakah SBY memang sekadar membuat politik pencitraan soal gedung baru DPR? Rasa-rasanya tidaklah senaif itu walau kenyataan saat ini dapat saja ditafsirkan demikian. Hanya dengan realitas yang ada sekarang bila tidak ada sandiwara politik, tidak seiramanya antara pernyataan SBY, opini masyarakat dan sikap DPR, kian menunjukkan wibawa SBY tidak begitu kuat, baik di kalangan politisi, elit Partai Demokrat, apalagi di mata publik.

SBY membiarkan terus menerus pernyataanya menjadi hanya sebatas wacana, himbauan, bukan suatu kebijakan yang benar-benar dapat terimplementasikan. Setiap kebijakan yang dibuat, manakala tidak dilaksanakan, berarti pada dasarnya bukanlah suatu kebijakan. Bila itu benar suatu kebijakan yang dibuat oleh otoritas pemegang kekuasaan utama, seyogyanya suatu pernyataan adalah kebijakan, suatu ketentuan, arahan yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran yang berada di bawah kendalinya.

Tatkala kebijakan tersebut tidak jalan, menjadi pertanyaan, apakah kebijakan tersebut memiliki kejelasan, dapat diikuti, atau sebaliknya? Dapat saja kebijakan itu tidak jalan karena memang ada pembangkangan, ketidakpatuhan atau minimal ketidakmampuan untuk menjalankannya. Artinya, harus ada konsekuensi atau sanksi atas gagalnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Misalnya, SBY menegur atau bahkan memberi penegasan kepada jajaran Partai Demokrat, misalnya bahwa gedung baru DPR itu harus dibatalkan.

Bila sebaliknya, pernyataan SBY terkait gedung baru DPR benar-benar bukan suatu kebijakan melainkan tidak lebih memang sebatas wacana atau pencitraan semata, maka bukan pembangunan gedung baru DPR saja tetap dilanjutkan tetapi juga gedung-gedung baru pemerintah yang mewah lainnya, terlebih di daerah pun tetap terus bermunculan. Sama dengan Marzuki Alie dan mereka yang setuju gedung baru DPR, pejabat di berbagai daerah pun bakal berdalih sama dalam membangun kantor, rumah jabatan yang sesuai dengan selera kemewahan mereka.

Nah, kini mari kita nantikan saja bagaimana akhir peran SBY dalam babakan rencana pembangunan gedung baru DPR ini. Mudah-mudahan, kali ini tidak seperti tudingan yang dilontarkan, yaitu memang benar-benar sebatas wacana atau bagian dari politik pencitraan saja.

sumber

www.madina.co.id

April 18, 2011 - Posted by | Karya Tulisan | , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: